Soal Dana BOS, Daerah Balik Salahkan Kemdiknas

RIAU - Pemerintah Daerah (Pemda) tak mau disalahkan sepihak akibat keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2011. Daerah balik menuding, kesalahan itu justru dilakukan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) karena terlalu singkatnya sosialisasi ke daerah. Akibatnya, seluruh pihak yang terlibat peyaluran dana BOS dengan mekanisme desentralisasi tidak memiliki pemahaman yang sama.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Riau, Neneng Suryani. Menurut dia, kurangnya pemahaman penyaluran dana BOS menyebabkan pencairan ke sekolah-sekolah di wilayahnya terlambat. "Ini hal baru bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, namun sayangnya tidak maksimal pada sosialisasi, sehingga di lapangan tidak semua pihak memiliki pemahaman yang sama dengan yang ditentukan pusat, " ungkap Neneng ketika ditemui di kantornya di Riau, Kamis (31/3).

Neneng menjelaskan, Kabupaten Kampar sendiri baru mulai menyalurkan dana BOS ke sekolah pada 28 Maret 2011 lalu, dan hingga saat ini baru tercatat sekitar 60 persen sekolah yang rekeningnya sudah terisi. Bahkan, waktu yang tersedia hingga saat ini juga masih tergerus  untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah di 21 kecamatan yang secara geografis tidak mudah dijangkau.

Disebutkan pula Neneng, jumlah sekolah yang ada di Kampar  terbesar di Provinsi Riau dengan 562 SD dan SMP Negeri maupun swasta yang tersebar di 21 kecamatan. "Ditambah lagi tidak ada dana untuk sosialisasi, jadi kami pakai dana lain dulu, untuk nanti kami ajukan di APBD-P," terangnya.