Pemerintah Dorong BUMN Terbitkan Sukuk

JAKARTA – Pemerintah berharap badan usaha milik negara (BUMN) tertarik menerbitkan sukuk alias obligasi syariah guna memenuhi permodalan. Kementerian  BUMN mengakui penerbitan sukuk korporasi saat ini nilainya masih sangat kecil yakni baru sekitar 13 persen.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN, Pandu Djajanto mengatakan, pihaknya menyadari beberapa tantangan penerbitan sukuk di antaranya jumlah produk yang terbatas, tenor yang kurang variatif, likuiditas pasar, kurangnya pemahaman dan pelaku industri akan produk serta kurangnya suplai. “Oleh sebab itu, jumlahnya sampai saat ini masih sedikit, ya sekitar 13 persen saja,” katanya pada seminar pasar modal syariah di Jakarta Selasa (10/5).

Sukuk, kata dia, sangat efektif bagi BUMN untuk dimanfaatkan sebagai alternatif untuk pemenuhan belanja modal. Untuk itu, dia meminta agar BUMN melakukan berbagai insiatif serta upaya strategis agar penerbitan sukuk ini bisa berkelanjutan. Ia memperkirakan, jumlah sukuk global akan terus bertambah sekitar 35 persen per tahunnya.

"PLN dan Indosat sebagai penerbit sukuk terbesar tahun lalu sekitar 54 persen dari total pasar atau mencapai Rp 5,1 triliun. Ini merupakan hal yang bagus karena kementerian juga semakin menyadari sukuk sebagai modal investasi,” terang Pandu. Selain itu, masih ada beberapa BUMN yang berpotensi menerbitkan sukuk yaitu PTPN IV, V dan VII. Termasuk PT Jasamarga dan Perum  Pegadaian yang berlomba-lomba untuk bisa memanfaatkan.