PM Cameron Dituding Langgar Etika

LONDON - Tekanan atas Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron, 44, sebagai buntut terungkapnya skandal penyadapan telepon oleh tabloid News of the World (NOTW) belum berakhir. Kali ini tuduhan terkait masalah pelanggaran etika dialamatkan kepada pemimpin Partai Konservatif tersebut. Pasalnya, dia diduga bertemu dengan taipan Rupert Murdoch (bos News Corp, induk dari News International selaku perusahaan yang membawahi NOTW) untuk membahas tawarannya terkait pembelian mayoritas saham jaringan televisi satelit BSkyB.

Selang sehari setelah Cameron menyatakan penyesalan karena telah mempekerjakan mantan redaktur NOTW Andy Coulson sebagai direktur komunikasi, di depan parlemen kemarin (21/7) dia menghadapi tuduhan yang memojokkan terkait hubungannya dengan sang raja media itu. Murdoch, yang terbang meninggalkan Inggris pada Rabu lalu (20/7) setelah 11 hari sibuk menjawab berbagai tuduhan terkait tanggung jawabannya atas skandal penyadapan tersebut, akhirnya mengurungkan niatnya menawar saham BSkyB awal bulan ini. Skandal itu juga mengakibatkan Murdoch menutup tabloid paling laris yang telah berusia 168 tahun miliknya tersebut.

Cameron mengakui telah bertemu dengan sejumlah petinggi News Corp. bawahan Murdoch terkait kesepakatan tentang penawaran saham BSkyB itu di depan parlemen. Tetapi, dia membantah ada pembicaraan yang tidak patut.

Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Nick Clegg pun membela atasannya itu kemarin."Dia (Cameron) dengan jelas telah menyatakan bahwa tidak ada diskusi yang tidak patut dilakukan yang terjadi dalam pertemuan tersebut," ujar Clegg kepada wartawan dalam jumpa pers di London. "Dan, yang jauh lebih penting, dia (Cameron) tidak punya kewenangan, tidak bisa mempengaruhi, dan sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri (akuisisi BSkyB)," tambahnya.