Kamis, 17 April 2014 | 14:28:12
Home / Nasional / Humaniora / Perketat Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS

Rabu, 03 Agustus 2011 , 07:37:00

Sejumlah tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat jadi PNS, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Randy/Rakyat Merdeka
Sejumlah tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat jadi PNS, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Randy/Rakyat Merdeka
RELATED NEWS

JAKARTA - Rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) terus dimatangkan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS itu harus dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan.

"Tentu tidak tepat kalau kita memiliki kekurangan pegawai, tapi juga sama tidak tepatnya kalau kita kelebihan pegawai yang tidak sesuai dengan apa yang hendak dilakukan oleh negara dan pemerintah ini," kata SBY dalam pengantar sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, kemarin (2/8). Salah satu agenda rapat adalah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS.

Dalam pengangkatan itu, kata SBY, seorang pegawai harus memenuhi syarat integritas dan kapasitas dalam membangun good governance dan pemerintahan yang kapabel. "Agar betul-betul menjadi penggerak birokrasi, menjadi penggerak administrasi negara ini," tuturnya.

Selain itu, pengangkatan pegawai honorer juga berkaitan dengan kemampuan anggaran negara. Dalam periode pertama pemerintahannya, SBY menyebut telah melakukan pengangkatan PNS dari tenaga honorer mencapai lebih dari satu juta pegawai.

SBY menginginkan, upaya menata urusan kepegawaian juga ada di jajaran pemerintah daerah. "Termasuk pengangkatan tenaga honorer, karena harus kita rencanakan dan kalkulasikan dengan tepat," kata SBY.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan belum memastikan jumlah pegawai yang akan diangkat menjadi PNS. Pasalnya, masih menunggu laporan lengkap dari hasil verifikasi. "Jumlah kita belum berani putuskan karena masih diverifikasi. Ini menyangkut formasi, tidak asal angkat, tidak tahu harus ditaruh di mana," katanya usai sidang kabinet.

Dia mengakui, ada jumlah ratusan ribu yang didaftar dalam proses verifikasi itu. Selain itu, pemerintah juga menginginkan mekanisme tes dalam pengangkatan itu. "Kalau ada tes kita betul-betul lihat kualifikasi masing-masing," ucap mantan Gubernur Sulawesi Utara itu.

Selain itu, pengangkatan juga diprioritaskan pada pegawai yang tercatat sebelum 2005. "Jadi sebelum 2005 itu yang kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi," katanya. Syarat lain adalah ijazah dan memiliki SK.

Namun Mangindaan mengatakan, pengangkatan itu diperuntukkan bagi pegawai honorer kategori dua, yaitu yang non-APDN dan non-APDB. Dia menyebut, mereka sudah lama bekerja tetapi mengalami kesulitan untuk diangkat CPNS. "Tapi kita manusiawi juga, kita terima, tapi harus dites antara mereka," katanya sembari mengatakan hal itu tidak termasuk perangkat desa karena diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Mantan anggota komisi II DPR itu mengakui, saat ini kebutuhan PNS untuk tenaga administrasi sudah tercukupi. Menurut Mangindaan, kebutuhan justru pada tenaga-tenaga teknis, seperti penyuluh lapangan, pertanian, medis, dan guru. "Kalau itu yang banyak, saya setuju. Tapi administrasi sudah banyak," katanya.

Mengapa ada pengangkatan pegawai saat ada kebijakan moratorium? Menurut dia, moratorium tidak kaku, namun juga ada pengecualian. Dia menggariswahi, jumlah pengangkatan tidak melebihi dari yang pensiun. "Harus lebih kecil dari (jumlah) pensiun," terang Mangindaan lantas menyebut jumlah pensiun rata-rata dalam satu tahun 130 ribu orang. (fal)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 26.11.2013,
        18:36
        ahmadnew
        Selama ini honor hnya dianggap sebelah mata krna tdk ad kepentngan tp klo ad kptngan politik dan pnjbat terdekat pasti terangkat. Pengabdian dan pendidikan jg tak dihargai inti uang dpt membeli prngabdian dan pendidikan kasihan negeri ini yg mengabdi gak pnya uang tak diangkt jd wajar negeri ini trus mlhirkan koruptor. From mobile
      2. 21.06.2013,
        13:19
        Agus sukarsono
        Kalau para tenaga penyuluh lapangan pertanian hendaknya diseleksi baik umur,maupun kapabilitasnya
      3. 01.11.2012,
        09:20
        Misah
        Jadi yang sudah termasuk pendatan tinggal Kami tugu hail y khusus wilayah aceh yg daerah terpencil masih banda kurang guru From mobile
      4. 27.07.2012,
        12:25
        MUHAMMAD ELYAS
        saya harap penyerhan sk cpns K1 secepatnya bisa diserahkan dan diumumkan dipublik
      5. 09.03.2012,
        18:18
        ni luh sudiasih
        saya berharap k1 dan k2 sama sama dites tahun ini kasian k2 kl menunggu tahun depan terlalu lama apalagi kebanyakan yang k2 pengabdiannya lama
      6. 26.02.2012,
        20:06
        SUNARTO, SE
        bagaimana nasib honorer yg sudah 7 tahun lebih namun kendala umur? bahkan di pemda sragen di rumahkan semua dengan alasan tidak masuk kategori 1 dan 2... mohon kebijakanya
      7. 23.02.2012,
        20:31
        jo sibolga
        banyak berdoa aja, muda mudahan dapat diangkat
      8. 22.02.2012,
        11:40
        GONDRONG
        KLO BS BANYAK PNS YG SDH DEDEREKEN ALIAS TDK BERFUNGSI DI KUMPULKAN TERUS MASUKAN AJA KEBRANGKAS PAK ?
      9. 23.12.2011,
        14:48
        hamba ALLAH
        tolong kepada yang berwenang kami mohon agar semua yang menghonor lebih dari 1 tahun diangkat jadi pns
      10. 17.10.2011,
        20:56
        dewiDP
        menurut saya,,jangan ada pemberhentian pengankatan honorer,,karna kita sdh mengabdi disini,,,kerja kita bs dibilang bs melebihi kinerja PNS,kewajiban kita sama,tapi hak kita berbeda,,,apa tdk sakit,,kita yg udah lama mengabdi,mengerti kinerja sehari2,lantas yang mnjadi PNS adl org2 br yg blm brpngalaman.menurut q,,,pengangkatan itu harus selalu ada,dan bertahap..tapi tes umum jg tetap d buka,,cm sayng,kbanyakan yg lolos ti2pan jg,,,intinya mah buat apa ad testing kalo cm kedok aja,,,,kasihan yg udah lama donk...