Langgar UU, Mendagri Diminta Tegur Bupati Butur
Kamis, 29 September 2011 – 01:26 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi II bidang pemerintahan, Chairuman Harahap menilai Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakaria telah melanggar undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Butur. Karenanya, legislator dari Partai Golkar ini meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera menegur Ridwan.
"Itu kan melanggar UU. Jangan karena penguasa kemudian merubah kehendak dari pada rakyat yang sudah disepakati bersama," kata Chairuman kepada Kendari Pos di sela-sela Rapat Timwas Century di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).
Baca Juga:
Menurut Chairuman, sikap yang ditunjukkan bupati Butur yang memaksakan pemindahan ibu kota kabupaten dari Buranga ke Ereka merupakan perilaku yang tidak konsisten terhadap kesepakatan yang tertuang dalam UU. Akibatnya, terjadi gejolak di masyarakat dan menimbulkan kekisruhan.
"Inilah hal-hal yang membuat adanya kekisruhan ke kita karena tidak konsisten dalam melaksanakan berbagai kesepakatan yang telah dituangkan dalam UU," ujarnya.
JAKARTA - Ketua Komisi II bidang pemerintahan, Chairuman Harahap menilai Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakaria telah melanggar undang-undang
BERITA TERKAIT
- 350 Rumah di Badau Perbatasan RI-Malaysia Terdampak Banjir
- Penumpang Terjatuh dari KMP Reinna, Tim SAR Gabungan Bergerak
- Kakek Pencari Batu Tenggelam di Sungai Lematang Lahat
- 389 PPPK 2023 Terima SK, Semuanya Tenaga Kesehatan
- Kronologi Kecelakaan di Trans Kalimantan yang Menewaskan Penumpang Sedan Ford Laser
- Banjir Jakarta Hari Ini, 5 RT di Jaksel Terendam