Rieke Tuding Pemerintah Gagalkan BPJS Demi Pemilu

JAKARTA – Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus RUU BPJS), mencium aroma tidak sedap dari pemerintah. Anggota Pansus RUU BPJS, Rieke Diah Pitaloka bahwa dirinya menilai dari argumen pemerintah selama mengikuti rapat serta mencermati pembahasan dari awal hingga sekarang, telah terjadi upaya sistematis untuk menggagalkan RUU BPJS oleh Pemerintah.

Menurut Rieke, hal itu dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memertahankan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama PT Jamsostek agar tidak menjadi badan nirlaba. Sehingga tidak berorientasi ke profit, melainkan hanya untuk melindungi para peserta tak lain adalah seluruh rakyat Indonesia. "Ada indikasi dana buruh, terutama Jamsostek digunakan oleh pihak-pihak tertentu," kata Rieke, kepada pers di Jakarta, Kamis (27/10).

Bahkan, Rieke mencium aroma bahwa pemerintah tidak ingin transformasi empat BUMN terlebih PT Jamsostek terjadi pada 2014, karena akan dipakai untuk kepentingan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres). "Sehingga pemerintah tidak menginginkan transformasi Jamsostek terjadi awal 2014," kata anak buah Megawati Soekarnoputri itu.

Rieke juga menduga ada indikasi RUU BPJS tidak dibuat selesai pada masa sidang ini. Mengingat kesempatan membahas hanya tinggal 24 jam lagi. Itu artinya, BPJS hanya bisa diajukan kembali pada DPR periode berikutnya. "Atau RUU BPJS ini akan diselesaikan dengan isi yang tidak sungguh-sungguh melindungi kepentingan Rakyat," katanya.