Minggu, 26 Oktober 2014 | 04:13:58
Home / Berita Daerah / Sultra / LPSE Batalkan Tender Proyek Rp 13,7 M

Jumat, 04 November 2011 , 03:06:00

BERITA TERKAIT

KENDARI - Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sultra, membeberkan "borok" proses tender proyek pengadaan alat kesehatan  (Alkes) di RSUD Muna. Anggaran proyek itu sebesar Rp 13,7 Miliar. LPSE pada tanggal 17 Oktober membatalkan hasil pengumuman lelang pengadaan Alkes di RSUD Muna. Namun pembatalan pengumuman pemenang tender itu, diacuhkan oleh panitia.

Ketua LPSE Sultra, Dr Rony Yakub Laute MSi yang dikonfirmasi mengungkapkan, pembatalan pengumuman pemenang tanggal 17 Oktober oleh lembaganya, karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mendapat pendelegasian wewenang dari Direktur Rumah Sakit selaku pengguna anggaran (PA). Dalam peraturan presiden (Pepres) nomor 54 dikatakan, KPA pada Pemda merupakan pejabat yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul PA.

"Kita pertanyakan ke kepala rumah sakit, apa betul ada pendelegasian wewenang kepada KPA. Pengakuan Direktur RSUD Muna tidak pernah memberikan pendelegasian kewenangan kepada Kabid Keuangan dan Perencanaan RSUD sebagai KPA," terangnya.

Jika PA tidak mendelegasikan ke Kabid kewenangannya dan Kabid langsung membentuk panitia berarti panitia tersebut ilegal. "Luar biasa mereka yang mengaku-aku panitia," tukas pria yang akrab disapa Nyong ini. Dalam SK Bupati terkait pengangkatan PA dan KPA, ia menyimpulkan KPA RSUD saat ini sebagai penumpang gelap dalam SK yang diterbitkan Bupati. Karena mereka tidak diusul oleh PA.

Dengan realitas seperti itu, kata Ketua LPSE Sultra, bukan LPSE yang membatalkan lelang. Namun lelang tersebut dibatalkan oleh peraturan karena prosesnya menyimpang.

Amiluddin Kunsi, Koordinator advokasi dan Media Kritik Sultra menduga, tidak adanya pendelegasian wewenang dari PA ke KPA, memiliki arti proses lelang alkes di RSUD cacat administrasi. "Bila ada tanda tangan PA di dokumen tersebut, kami indikasikan itu tanda tangan palsu. Karena PA pengakuannya kepada kami, tidak pernah tahu, tidak ada surat yang dikeluarkan terkait dengan tender alkes di RSUD Muna," bebernya.

Ia menghimbau kepada Asisten II dan DPPKAD untuk menahan proses pencairan dana tahap II dari proyek tersebut. "Jangan karena ulah induvidu berdampak sistemik kepada Pemerintah," ujarnya. Mereka juga akan bersurat ke Kementerian Keuangan dan DPR RI untuk mengawasi dana transfer di Muna. Utamanya pengadaan Alkes di RSUD.

Sebelumnya, Sadaruddin SKM, KPA dari proyek tersebut menuturkan, pengangkatan dirinya selaku KPA dilakukan oleh Bupati. SK tersebut dibuat melalui Kabag Hukum. "SKnya SK kolektif," sebutnya. Dia menjelaskan, dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 sudah jelas pembagian tugas antara PA dan KPA.

Begituhalnya dengan Sahrun, Ketua Panitia. Ia mengatakan, proses tender alkes dari pembukaan sampai pengumuman pemenang diumumkan lewat LPSE. Namun, LPSE tanpa koordinasi dengan panitia membatalkan pengumuman pemenang tender. "Kita jadi bingung, kewenangan apa yang dimiliki LPSE membatalkan pengumuman pemenang," herannya. Kata Sahrun, LPSE itu hanya sebagai layanan pengadaan tidak memiliki wewenang untuk membatalkan hasil lelang. Karena itu katanya, panitia jalan terus.(awn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 25.06.2014,
        05:11
        cheap seo services
        Rg82le Say, you got a nice blog article.Much thanks again. Keep writing. From mobile
      2. 31.03.2012,
        18:45
        SUPARDIN, S.SOS., M.Si.
        kalau proses awalnya sdh cct adm. tentu ouputnya jg sdh pasti cct hukum, jgn pkskn tabrak aturan, anda sendri yg jd korban...