Rabu, 03 September 2014 | 04:17:39
Home / Nasional / Hukum / Ketua DPP Boleh Angkat Sumpah Advokat

Rabu, 07 Desember 2011 , 08:43:00

BERITA TERKAIT

MATARAM-Tahun 2012, calon advokat tak harus menunggu ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung RI. Tahun 2012, ketua umum masing-masing organisasi kepengacaraan bisa mengambil sumpah atas calon advokat.

‘’Ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang langsung memiliki kekuatan hukum tetap tanpa banding macam-macam,’’ ungkap Ketua DPD Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) NTB Yohanes B Dappa kepada Lombok Post (Group JPNN) di kantornya kemarin.
 
Yohanes menjelaskan, putusan MK itu tertuang dalam amar putusan 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009. Putusan itu menyatakan bahwa Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

‘’Dengan demikian, urusan pengambilan sumpah tak harus dilakukan ketua PT seperti selama ini. Bisa langsung dilakukan Ketua DPP Peradin. Organisasi kepengacaraan lain tinggal menyesuaikan. Ini putusan yang dikeluarkan MK berdasarkan gugatan DPP Peradin,’’ tandasnya.

Kabar yang cukup menyegarkan bagi calon advokat baru yang akan bergabung dalam organisasi kepengacaraan ini sekaligus membawa angin segar bagi sejumlah organisasi kepengacaraan yang selama ini nyaris tiarap.

Yohanes menekankan hal ini, karena sebelumnya ada kesan, seakan-akan hanya ada satu wadah advokat yang bisa mengurus seluruh organisasi kepengacaraan. Termasuk di dalamnya untuk pengambilan sumpah yang dilakukan ketua PT pun harus melalui wadah itu.

‘’Sekarang hal itu tidak ada. Ketua PT juga tak ada urusan lagi. Ketua PT hanya diundang saja untuk menghadiri. Soal hadir atau tidak, juga tidak masalah,’’ jelas Yohanes.

Yohanes juga menunjuk surat dukungan dan rasa terima kasih DPP Peradin kepada Ketua PT Ambon H Tusan Djamri. Dukungan itu diberikan karena Tusan berani mengambil sumpah 113 advokat dari Peradin.

‘’Tidak ada ketua PT di seluruh Indonesia yang berani melakukan hal itu. Padahal surat edaran Mahkamah Agung tidak lebih tinggi kedudukannya dari undang-undang. Namun nyatanya ketua PT yang lain tak berani mengangkat sumpah advokat di luar ketentuan surat edaran,’’ tandasnya. (kop/*)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 25.04.2014,
        06:13
        check it out
        QyJ4qz Thanks so much for the article post.Really thank you! Really Cool. From mobile
      2. 26.03.2014,
        03:16
        check it out
        jpEiLl I really like and appreciate your blog.Really looking forward to read more. Much obliged. From mobile
      3. 16.10.2012,
        18:58
        ADI ALHADDAD
        SETELAH MEMBACA KOMENTAR KETUA DPP PERADIN PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA SANGAT MENDUKUNG DENGAN DASAR PUTUSAN MK NO 101 CUKUP TEPAT LEBIH TINGGI UU dari pada surat edaran mahkamah agung, ada apa MA tetap ngotot pertahankan Peradi wadah Tunggal sedangkan dalam UU n0 18 tahun 2003 tentang advokat dan tidak ada dikatakan dala UU tersebut Peradi sebagai wadah Tunggal Advokat namun sesuai dengan Keptusan MK yang diakui adalah Peradin KAI dan Peradi MA harus sdar dan berjiwa besar jangan lah suka mempersulit bagi advokat yg baru