Minta Kaji Ulang Pengalihan Premium ke Pertamax

JAKARTA - Rencana pemerintah melarang mobil pribadi mengunakan BBM bersubsidi dan melakukan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) secara besar-besaran pada 2012 mendatang, mulai menuai kritikan. Rencana itu dinilai sebagai bentuk sikap pemerintah yang terlalu reaktif terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VII DPR yang membidangi energi, Bambang Wuryanto, menyatakan bahwa rencana pemerintah itu jelas akan berdampak luas.  "Yang harus dikhawatirkan, opsi yang diambil karena sikap reaktif pemerintah itu akan berimplikasi negatif terhadap rakyat pengguna premium, pebinsis SPBU dan juga Pertamina," kata Bambang di gedung DPR RI, Jumat (23/12).

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP DPR itu, jika kebijakan pemerintah itu jadi diterapkan maka beban kerja Pertamina dan kewajiban bagi pemilik SPBU akan bertambah. Sebab, mau tidak mau pemilik SPBU harus menyediakan dispenser untuk BBM non subsidi (Pertamax).

Sementara dari catatan Bambang, saat ini terdapat 4 ribu SPBU yang belum memiliki dispenser khusus premium dan pertamax. "Kalau investasi satu dispenser sekitar Rp 2 miliar, artinya akan butuh investasi sekitar Rp8 triliun dan itu yang haus membayar ya pengusaha SPBU," sebutnya.