Penilik PLS Desak Peningkatan Kesejahteraan

PURBALINGGA - Sedikitnya 14 orang Penilik pendidikan luar sekolah (PLS) di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah mendesak adanya peningkatan kesejahteraan. Mereka yang tergabung dalam Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Purbalingga menilai,  tunjangan fungsional PNS sebagai penilik di Purbalingga dinilai paling rendah dibanding kabupaten tetangga lainnya.

Keinginan itu diungkapkan mereka saat Sosialisasi dan Bedah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 di Andrawina Convention Centre Owabong.

“Tunjangan fungsional penilik PLS di Purbalingga terendah di wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Kami akan menempuh jalur resmi untuk memperjuangkan  peningkatan kesejahteraan itu,” ujar Rudiyanto SPd MSi, Ketua Panitia Sosialisasi.

Dirinya mencoba membandingkan, sebagai tenaga fungsional, penilik PLS di Purbalingga memerima tunjangan fungsional dari APBD sebesar Rp 125.000 perbulan. Sedangkan penilik PLS di Cilacap Rp 530.000, Banyumas Rp 383.000, dan Banjarnegara Rp 325.000 perbulan.

“Kami sadar kemampuan APBD setiap daerah berbeda. Tapi kami yakin APBD Purbalingga juga mampu memenuhi tuntutan para penilik PLS ini,” tambahnya.