Selasa, 22 Juli 2014 | 20:25:52
Home / Berita Daerah / Aceh / Gubernur Aceh Laporkan Dirjen Otda ke Presiden

Senin, 02 Januari 2012 , 10:50:00

BERITA TERKAIT

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sangat kecewa  terhadap  tindakan gegabah,  tidak  profesional serta mengabaikan prinsip netralitas Joehermansyah Johan, Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, di Aceh.

Memorandum of Agrement (MoA) rencana penundaan Pemilukada ditandatangani  Joehermansyah dengan Partai Aceh, dinilai merupakan tindakan penuh ambisi pribadi sekaligus mengangkangi kebijakan Pemerintah Pusat, terkait Pemilukada Aceh dikoordinasikan  Kemenpolhukam.

Sebagaimana di ketahui, jauh hari Pemerintah Pusat melalui Kemenpolhukam telah mengupayakan untuk menghindari penundaan Pemilukada Aceh. Penundaan diyakini  lebih banyak mudarat dari manfaat. Namun, dalam manuver di lapangan, Dirjen Otda terkesan sangat berambisi  mendorong penundaan Pemilukada.

“Sudah lama kita dengar issu tentang ambisi pribadi sang Dirjen, tapi selama ini kita tidak percaya. Kita yakin Pak Joe seorang profesional, tetapi  dengan beredarnya kesepakatan gelap antara Dirjen Otda dengan PA, kita pun pantas bertanya, Qou Vadis  Pak Dirjen” kata Irwandi.

Terkait dengan sikap dan tindakan  berlebihan Dirjen Otda tersebut, pada Jumat, (30/12), Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, melalui SMS telah  melapor seluruh manuver Joherman ke Presiden, Menkopolhukam dan Menteri Dalam Negeri.

Gubernur meminta Presiden, Menkopolhukam dan Menteri Dalam Negeri  agar melakukan pembinaan  sekaligus menegur Dirjen Otda  atas tindakan kontraproduktifnya di Aceh yang dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana.

Disamping melapor kepada Presiden, Gubernur juga telah menyerahkan  dua versi  dokumen kesepakatan gelap Dirjen Otda kepada Presiden, Menkopolhukam dan Menteri Dalam Negeri. “Dokumen itu satu tulisan tangan dan satu ketikan”. Gubernur berharap Presiden dan jajarannya tahu terhadap apa yang telah dilakukan Dirjen Otda di Aceh.

Gubernur juga meminta sejumlah pihak di Jakarta, termasuk politisi asal Aceh, untuk membantu menciptakan suasana yang kondusif di Aceh. “Mari kita jaga hati, lidah dan tindakan kita untuk kemaslahatan Aceh”, pinta Gubernur melalui Kabag Humas Usamah El Madny, Minggu (1/1).

Sebelumnya Gubernur menerima kunjungan KIP Aceh. Dalam kesempatan tersebut, KIP Aceh melaporkan berbagai hal  terkait  tahapan lanjutan Pemilukada Aceh. Salah satunya membicarakan tindaklanjut Surat Mendagri No. 120.11/5245/SJ tanggal 29 Desember 2011 perihal Tindaklanjut Putusan MK atas Perkara No. 108/PHPU.D-IX/2011.

Terkait  tindak lanjut Surat Mendagri tersebut Pemerintah Aceh  akan segera melakukan  revisi sejumlah regulasi terkait dengan penggunaan anggaran Pemilukada. Terkait penundaan sebagian Pemilukada di Pidie, akan diproses lebih lanjut setelah ada surat resmi dari KIP. Pidie diupayakan tetap melaksanakan Pemilukada Gubernur. Untuk itu, Pemerintah Aceh telah mempersiapkan  119 orang PNS akan ditugaskan sebagai pegawai Sekretariat KIP, Panwas dan PPK di Pidie,.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Pemilukada Aceh, dalam waktu dekat ini Pemerintah Aceh akan melaksanakan Rakorpimdasus. “Waktu dan tempat Rakorpimdasus akan kita sesuaikan dengan waktu Bapak Gubernur”. demikian Usamah. (imj)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar