DPRD Kobar Diminta Lihat Realita

JAKARTA -- Para anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, disarankan agar mau menerima kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Kobar, Ujang Iskandar -Bambang Purwanto.

Menurut anggota Komisi II DPR Taufiek Hidayat, pelantikan Ujang-Bambang merupakan keputusan pemerintah pusat, yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sesuai ketentuan, DPRD itu kan bagian dari unsur pemerintahan di daerah. Nah, pemerintah daerah itu kan bagian dari pemerintah juga. Jadi DPRD mestinya menempatkan diri sesuai dengan ketentuan itu," ujar Taufiek, Kamis (12/1), saat dimintai tanggapan masih adanya sekelompok anggota DPRD Kobar yang belum mau menerima kepemimpinan Ujang-Bambang.

Jika sikap DPRD terus-terusan ngotot, lanjutnya, yang dirugikan adalah masyarakat Kobar, karena pelayanan publik dan roda pemerintahan bisa terganggu. "Sampai kapan dibuat terkatung-katung. DPRD harus melihat realita bahwa sekarang sudah ada bupati dan wakilnya," ujar Taufiek.