BANTEN--Reformasi birokrasi bukan semata persoalan tunjangan kinerja alias remunerasi. Menpan-RB Azwar Abubakar menjelaskan, reformasi birokrasi adalah upaya peningkatan kinerja. Dengan remunerasi diharapkan para PNS tak lagi menguber sumber-sumber penghasilan yang haram.

"Pemberian tunjangan kinerja dalam reformasi birokrasi harus diimbangi langkah serius jajaran birokrasi untuk membersihkan diri dari berbagai upaya mendapatkan penghasilan dengan mengakali keuangan negara," kata Menpan-RB Azwar Abubakar di sela-sela kunjungan kerja Provinsi Banten, Jumat (20/1).

Dia pun meminta berbagai honor yang sifatnya mengada-ada dan selama ini dijadikan penghasilan tambahan pegawai negeri, harus dihilangkan. Meskipun dengan gaji dan sejumlah tunjangan yang diterima PNS, tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan dalam sebulan. Tapi itu tak boleh dijadikan alasan.

"Ada semacam pameo, PNS itu gajinya kecil tapi honornya banyak. Misalnya honor yang diperoleh karena menjadi panitia suatu kegiatan atau proyek-proyek tertentu. Tidak jarang suatu unit kerja terpaksa mengada-ada membuat suatu kegiatan, untuk mencairkan anggaran yang memang sudah ada dalam DIPA," bebernya. 

Kondisi itulah yang membuat Azwar mengaku prihatin dan melakukan langkah-langkah konkret sejalan dengan implementasi reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi itu pada dasarnya untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani,” ujarnya.

Azwar menuturkan,  semula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghendaki agar kementerian/lembaga harus menunjukkan kinerja yang baik dulu baru diberi tunjangan kinerja.

Namun hal itu sulit diwujudkan, sehingga diambil jalan tengah. Kementerian/Lembaga yang sudah membuat rencana dan menunjukkan langkah serius melaksanakan reformasi birokrasi, diberikan tunjangan kinerja sekitar 30 – 40 persen.

"Itupun dengan catatan, instansinya itu harus bisa menghilangkan honor-honor tidak jelas yang selama ini diterima PNS. Bila itu bisa dilakukan, akan terjadi efisiensi yang cukup besar," tandasnya. (Esy/jpnn)