JAKARTA – Konsistensi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dalam
memperjuangkan nasib sejumlah guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sepertinya tak kenal lelah dan patut dicontoh oleh fraksi
lainnya. Tidak hanya itu, fraksi dibawah pimpinan Marwan Jafar ini juga total memperjuangkan peningkatan gaji Peyuluh Agama.

“Perjuangan kita untuk guru honorer agar segera diangkat menjadi PNS, kita dari awal sudah usahakan, kita sudah total untuk itu. Mulai Buka posko, sampai mimpin aksi agar jadi pegawai sudah bahkan lobi juga sudah,” ujar Ketua F-PKB, Marwan Jakar kepada INDOPOS (Group JPNN), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Marwan, F-PKB ingin mendengarkan aspiras-aspirasi masyarakat
bawah. Oleh karena itu, guru honorer harus tetap diapresiasi begitupun kalangan penyuluh Agama yang notabene banyak alumni pesantran agar mendapatkan kesejahteraan lebih baik. ”Mereka ini kasihan, ada yang dari daerah terpencil, ini kurang diperhatikan, bahkan disia-siakan. Tentu kita tidak bisa tinggal diam,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi PKB ini mengaku kecewa dengan kinerja menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait masih kurangnya perhatian terhadap guru-guru honor yang banyak tersebar di daerah-daerah terpencil. “Kita sudah berjuang di komisi, tepatnya di Komisi II, semua jalur sudah kita coba, mulai dari forum lobi sampai aksi, tapi menterinya kurang begitu memberikan respon yang positif,” keluhnya.

Lebih lanjut, dirinyapun meminta bantuan partai-partai besar bisa membantu mengakomodasi kepentingan para guru honorer tersebut. Agar lebih memperhatikan nasib para pendidik dan penyuluh agama yang nasibnya tidak jelas dan banyak tersebar di daerah tertinggal.

“Saya kira jika hanya F-PKB yang berjuang, akan berat karena itu butuh dukungan dari semua fraksi lainnya,” imbuhnya.

Hal senada juga diucapkan anggota F-PKB lain, Ali Maschan Moesa. Menurut Ali, fraksinya sudah mati-matian memperjuangkan agar para guru honorer tersebut dijadikan PNS. “Kita suda maksimal membantu guru honorer bersama komisi 10 dan 2,” katanya.

Namun, ia menyesal dengan sikap yang lamban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemen PAN). Ke depan, pemerintah harus menghargai jerih payah guru tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan menambah anggaran di APBN. “Mereka (pemerintah) harus berani menganggarkan 5 persen dari GNP seperti di Malaysia,” tandasnya.

Sementara itu, terkait nasib para penyuluh agama yang berada di bawah Kementerian Agama, anggota Komisi VIII Abdul Hakim, mengaku sangat prihatin, mengingat beban dan pengabdiannya yang agak kurang sebanding
dengan gajinya. Padahal, predikat “guru umat” yang melekat kepada Penyuluh Agama, selalu bekerja tanpa mengenal jam dinas, malah
persoalan waktu siang atau malam bukan penghalang untuk terus berbakti kepada masyarakat.

“Sebagai penyambung lidah Depag di masyarakat, keberadaan Penyuluh Agama sangat dirasakan kontribusinya. Meskipun penempatan penyuluh satu orang untuk satu kecamatan, dan jumlahnya belum merata di setiap lecamatan. Jadi sangat ironis jika hanya digaji sekitar Rp150 ribu perbulan,” terangnya pada INDOPOS, melalui siaran persnya. (dms)