Sabtu, 05 September 2015 | 01:50:39

Sabtu, 09 Juni 2012 , 07:03:00

Ketua Umum KNPB Buchtar Tabuni yang ditangkap di Abepura saat tiba di Mapolda Papua, Kamis (7/6). Foto: Roy Purba/Cenderawasih Pos
Ketua Umum KNPB Buchtar Tabuni yang ditangkap di Abepura saat tiba di Mapolda Papua, Kamis (7/6). Foto: Roy Purba/Cenderawasih Pos
JAYAPURA - Ditangkapnya ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni oleh Polda Papua menimbulkan pemikiran miring terhadap DPRP. KNPB menuding DPRP terlibat ikut menskenariokan penangkapan pentolan KNPB tersebut karena Buchtar ditangkap sesaat setelah mengikuti pertemuan dengan Komisi A DPRP.

KNPB mengancam akan mencari satu persatu anggota DPRP jika dalam beberapa hari ke depan tak mengabulkan tiga tuntutan mereka. Ini disampaikan Wakil I KNPB, Mako Tabuni saat berkumpul di halaman DPRP bersama sekitar 50-an massa KNPB lainnya.

Massa itu tiba di gedung rakyat ini sekitar pukul 12.00 WIT lalu memilih duduk di pinggiran tembok halaman gedung sambil membakar tumpukan kayu. Kabarnya kedatangan Mako Cs ini untuk menunggu Komisi A guna menanyakan soal penangkapan pimpinan mereka. Namun hingga bubar hanya dua anggota DPRP, Arnold Walilo dan Keklo Ossu yang menerima mereka. Saat itu Mako Cs difasilitasi untuk menulis pernyataan sikap dan langsung dibacakan.

Mako menilai ada yang aneh dengan pernyataan Wakapolda Papua Brigjen Pol. Paulus  Waterpauw. Awalnya Wakapolda menyampaikan kesulitan untuk mengungkap pelaku, tapi tiba- tiba menangkap Buchtar dengan mengganggap Buchtar bertanggung jawab atas kejadian belakangan ini.

Menurut Mako, Buchtar Cs ditangkap tanpa bukti dan surat perintah penangkapan. Polda juga dituding bersembunyi di balik semua rentetan penembakan ini dengan mengkambinghitamkan KNPB.

"Pernyataan sikap kami, pertama, dalam waktu tiga hari terhitung tanggal 7 Juni ke depan DPRP segera keluarkan Perda tentang Papua darurat sipil," kata Mako.

Poin kedua, lanjut Mako, Polda harus mengakui sebagai institusi yang bertanggungjawab atas semua aksi penembakan, termasuk terhadap warga negara Jerman di Base G, dan ketiga dalam waktu tiga hari ini DPRP tidak mengeluarkan Perda tentang Papua darurat sipil maka DPRP akan dianggap melindungi penjahat di Papua dan rakyat akan melakukan pencarian terhadap seluruh anggota DPRP di gedung ini.

"Kami akan kejar dari rumah ke rumah, bila perlu kosongkan gedung ini. Pulang kampung masing-masing. Kan enak tinggal terima gaji. Kami menganggap DPRP terlibat dalam penangkapan Buchtar," ucap Mako dengan mimik serius.

DPRP sendiri sepertinya enggan dijadikan sasaran tembak KNPB. Wakil Ketua I Yunus Wonda menegaskan bahwa DPRP sama sekali tak ada kepentingan dalam proses penangkapan Buchtar. Yang dilakukan Komisi A saat hari penangkapan adalah sama-sama mencari solusi untuk menjaga keamanan di Kota Jayapura.

"Dengan terjadinya penangkapan itu kami dituding terlibat, karena meminta kehadiran Buchtar pada pertemuan tersebut. Kami sama sekali tidak ikut terlibat. Yang murni kami lakukan adalah konsolidasi. Kami tak hanya minta Buchtar tapi banyak tokoh," kata Yunus melalui ponselnya.

Menurutnya, Polda Papua harus melihat situasi ini, jangan seakan-akan memanfaatkan momen pertemuan tersebut hingga akhirnya dikaitkan ada konspirasi di dalamnya. "Polda juga harus jelaskan ke publik mengapa Buchtar ditangkap. Jangan hanya berprasangka tapi harus punya bukti. Yang sangat disesalkan penangkapan ini seolah-olah kami yang menyeting situasi. Kalau memang dianggap salah mengapa tidak ditangkap jauh hari," tanyanya.

Yunus juga meminta Polda membuktikan keterlibatan Buchtar, sebab tudingan KNPB akhirnya menimbulkan konflik antara DPRP dengan rakyat termasuk keamanan. Yunus memberi pembelaan terhadap Buhctar bahwa jika Buchtar terlibat tentunya Buchtar tak akan hadir memenuhi undangan DPRP. 

"Soal darurat sipil saya pikir tidak semudah itu. Kami tak bisa serta merta mengeluarkan pernyataan itu tetapi harus melihat situasinya dulu. Masih ada langkah-langkah yang harus dipenuhi jika hendak mengeluarkan status tersebut," imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai yang sempat dicari-cari KNPB mengaku tak berada di kantor karena ada urusan lain yang harus diselesaikan dengan waktu yang bersamaan. Ruben justru menuding Polda Papua sedang berusaha mengalihkan perhatian. "Kapolda harus bertanggungjawab atas semua kejadian penembakan di Papua. Saya juga merasa terancam dengan ancaman yang dikeluarkan KNPB. Kami menyerukan keamanan dunia untuk amankan kami karena Polisi justru membuat kami tak aman. Saat ini ada ancaman dari KNPB dan kami minta perlindungan PBB karena keamanan Indonesia tidak dipercaya," tegasnya.

Bagi Ruben, pertemuan yang dilakukan dan dihadiri Buchtar adalah untuk memfasilitasi semua pihak guna menyikapi peristiwa yang terjadi. "Tapi kesannya ada pihak yang mengambil keuntungan dari momen tersebut. Saya sudah diancam, dan ini mengalihkan perhatian. Polisi harus tanggungj awab dan Buchtar harus dikeluarkan. Kalau tidak, kami akan kasih surat untuk minta perlindungan ke dunia Internasional," tandasnya. (ade/ro)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar