Tekankan BLSM untuk Mempertahankan Daya Beli Warga Miskin

jpnn.com - Menghadapi kenaikan harga BBM, pemerintah sudah menyiapkan skema Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau dulu dikenal BLT (Bantuan Langsung Tunai). Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri berharap dalam penyalurannya program ini dapat tepat sasaran.

DALAM diskusi dengan awak redaksi INDOPOS dan Rakyat Merdeka di Graha Pena Jakarta, (21/3) lalu, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri memaparkan berbagai program dan kegiatan yang sudah dan akan dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mengatasi masalah sosial. ”Dalam menangani kemiskinan di Indonesia sebenarnya ada 19 kementerian atau lembaga yang dilibatkan, salah satunya Kemensos,” ujarnya.

Untuk program BLSM sendiri, lanjut Salim, merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin yang akan terimbas kenaikan harga BBM pada 1 April mendatang. BLSM ini bertujuan mempertahankan daya beli mereka setelah kenaikan harga BBM. Bantuan tersebut akan diberikan secara langsung kepada 18,5 juta rumah tangga miskin di Indonesia.

Data tersebut berasal dari Program Perlindungan Sosial 2012 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga datanya bisa satu pintu. Data yang termasuk kategori rahasia itu termasuk juga data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai 30 persen dari jumlah penduduk termiskin di Indonesia,” jelasnya.

Salim menambahkan, pemeritah sudah menyiapkan anggaran BLSM sebesar Rp 25,6 triliun untuk sembilan bulan ke depan. ”Setiap rumah tangga miskin akan mendapatkan Rp 150 ribu per bulan kepada setiap kepala keluarga.

:TERKAIT Bantuan itu dibayarkan setiap tiga bulan sekali melalui kantor pos di setiap daerah," katanya. Salim mengharapkan dengan uang Rp 450 ribu selama tiga bulan dapat mencukupi kehidupan hidup masyarakat miskin. Toh kalaupun bisa uang itu digunakan untuk modal usaha. Sebelumnya pemerintah pernah memberikan BLT sebesar Rp 300.000 untuk kompensasi bagi masyarakat atas imbas kenaikan BBM pada 2008.

Salim mengatakan, sebenarnya banyak program yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan antara lain PKH, PNPM mandiri, beras untuk masyarakat miskin (raskin), bantuan untuk kelompok usaha bersama, dan bantuan pendidikan. "Bantuan sosial tersebut sudah besar, mendekati Rp 60 triliun setahun," katanya.