Rabu, 30 Juli 2014 | 18:08:14
Home / Nasional / Humaniora / Massa Buruh dan Petani Memanas di DPR

Selasa, 27 Maret 2012 , 11:38:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA--Front Oposisi Rakyat Indonesia yang terdiri dari sejumlah organisasi buruh dan petani mulai memanas saat melakukan aksi demo di depan gerbang utama kompleks Parlemen, jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Selasa (27/3).

Dari pantauan JPNN, meski ruang gerak para demonstran tidak leluasa karena di depan pagar gerbang komplek parlemen sudah dipasangi kawat berduri, namun para demonstran tetap menggoyang pagar komplek parlemen. Ratusan aparat kepolisian pun berjaga-jaga di sekitar pendemo.

Dalam aksinya yang didukung oleh sekitar 500-an dan sejumlah spanduk, mereka mengajukan sembilan tuntutan. Diantaranya, menolak kenaikan harga BBM karena akan menyengsarakan rakyat dan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak swasta.

Kedua tolak RAPBN-P 2012 yang sedang dibahas DPR karena akan jadi basis hukum kenaikan harga BBM. Ketiga, nasionalisasi industri minyak di bawah kontrol rakyat. Keempat, renegosiasi penghapusan/pengurangan pembayaran utang luar negeri.

Kelima, mereka juga menuntut revisi UU Migas dan UU Energi agar sesuai kepentingan rakyat. Keenam, efisiensi belanja negara untuk birokrasi dalam APBN.

Ketujuh, maksimalkan penggunaan energi yang merakyat, terjangkau harganya. Kedelapan, benahi transportasi publik dan massal. Kesembilan, tolak bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).(fas/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 27.03.2012,
        12:56
        rakyat Miskin
        ingat para pemimpin dan pejabat hidup di dunia ini tidak selamananya.siksa neraka sangat pedih
      2. 27.03.2012,
        12:15
        widigdo Sumarno
        UUD 45 tersurat, Bumi, Air, Sumber Kekayaan Alam yg Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak di kuasai Negara dan di pergunakan Sebesar Besarnya U kemakmuran Rakyat, realitanya. dkebanyakan di kuasai pemodal Asing,dan hasilnya sebagian ke Negara sdh di KKN ,sebagian ke Pribadi Pejabat dan Di Komersilkan . Rakyat Dapat Apa ???. Inilah Bukti Pemerintah Menginkari UUD 45.