Istana Dukung Mendagri Pecat Kepala Daerah
Selasa, 27 Maret 2012 – 18:10 WIB
JAKARTA--Ancaman pemecatan Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) yang menentang kebijakan pemerintah, dinilai pihak Istana sebagai sikap tegas yang tepat. Karena Kada dan Wakada bagian dari sistem pemerintah itu sendiri.
Jika Kada turut menentang kebijakan pemerintah, sama artinya Kada merusak sistem pemerintah dari dalam. Sikap Kada yang seperti ini, dinilai bisa membingungkan masyarakat.
''Bukan hanya membingungkan namun juga mengacaukan sistem pemerintahan republik. Sangat kacau. Tidak mendidik. Membahayakan sistem,'' tegas staf ahli Presiden bidang komunikasi politik, Daniel Sparinga pada wartawan, Selasa (27/3).
Daniel pun mengimbau agar Kada dan Wakada lebih sadar posisi dan jabatan yang sedang mereka emban. Pemimpin di daerah ini pun diminta bisa membedakan posisi bernegara, bermasyarakat ataupun bagian dari partai politik tertentu.
JAKARTA--Ancaman pemecatan Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) yang menentang kebijakan pemerintah,
BERITA TERKAIT
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat