Siapkan Sanksi bagi Daerah Boros Belanja Pegawai
Rabu, 11 April 2012 – 07:07 WIB
JAKARTA - Alokasi APBD yang banyak tersedot untuk gaji pegawai sudah lama menjadi keprihatinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Kementerian dengan slogan Melayani Masyarakat itu bahkan mengancam vonis keras kepada daerah yang APBD-nya didominasi untuk belanja pegawai. Jika nanti daerah yang alokasi belanja gaji pegawainya dominan, dan menunjukkan hasil anjab kekurangan beban kerja, maka telah terjadi pemborosan atau kelebihan pegawai. "Daerah dengan hasil anjab seperti ini, juga tidak bisa mendapatkan alokasi CPNS baru," ujarnya.
Ancaman vonis itu adalah, Kemen PAN-RB tahun ini tidak akan mengalokasikan CPNS baru bagi daerah-daerah yang boros membelanjakan APBD tanpa mempertimbangan pengeluaran untuk belanja pembangunan publik itu. "Kita memang berharap daerah jangan jor-joran membelanjakan APBD untuk gaji pegawai saja," kata Wakil Menpan-RB Eko Prasojo, Selasa (10/4).
Baca Juga:
Guru besar FISIP Universitas Indonesia itu mengatakan, pihaknya memiliki cara untuk mengatahui apakah APBD untuk gaji pegawai itu boros atau tidak. "Kita akan melihat juga melalui hasil anjab (analisis jabatan, red)," ujar dia.
Baca Juga:
JAKARTA - Alokasi APBD yang banyak tersedot untuk gaji pegawai sudah lama menjadi keprihatinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
BERITA TERKAIT
- Buka Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Menteri Siti Singgung Penggabungan 2 Kementerian
- Ngobras: Kementan Sosialisasikan Pengendalian Hama yang Efisien pada Padi dan Jagung
- Pj Gubernur Sumsel Dukung Pencegahan Korupsi lewat 2 Hal Ini
- Terancam PHK, Aliansi Karyawan PT PRLI Sebut Putusan PK Cacat Hukum dan Tidak Adil
- Kepala BNPT Ingatkan Waspadai Perkembangan Ideologi Terorisme dari Akarnya
- Karyawan PT Polo Ralph Lauren Berdemonstrasi di Kantor MA, Nih Tuntutannya