Jumat, 18 April 2014 | 12:34:57
Home / Top Story / Saya Sudah Larang Jangan Ada Amplop-amplopan

Kamis, 12 April 2012 , 19:43:00

HM Rusli Zainal. Foto: Dok.JPNN
HM Rusli Zainal. Foto: Dok.JPNN
RELATED NEWS

RUSLI  Zainal mengaku terkejut dengan status pencekalan yang ditetapkan Kementrian Hukum dan HAM atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

Namun demikian, melihat dari urgensi penetapan pencekalan, politisi dari Partai Golkar itu pun bisa memaklumi langkah-langkah yang dilakukan KPK.  Pria ganteng yang sudah dua periode menduduki kursi Gubernur Riau itu menyatakan siap membantu lembaga pimpinan Abraham Samad itu.
 
Berikut pernyataan Gubernur Riau HM Rusli Zainal saat diwawancarai wartawan JPNN, Afni Zulkifli, di Jakarta, Kamis (12/4).
 
Sudah dapat kabar status pencekalan yang dikeluarkan Kemenkumham?
Saya justru baru tahu dari pemberitaan media massa. Selain itu banyak sms dan telpon juga yang masuk ke saya. Jujur saja, pasti terkejut. Karena sejak kasus ini mencuat beberapa waktu lalu, sampai detik ini saya belum pernah diperiksa ataupun dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Jadi tiba-tiba sudah ada berita pencekalan. Bahkan sampai saat ini saya secara resmi belum melihat surat pencekalan yang dimaksud oleh Kemenkumham.
 
Apa tanggapan Anda dengan status pencekalan ini sendiri?
Pada intinya status pencekalan inikan maksudnya agar KPK bisa lebih mudah mengumpulkan informasi terkait dugaan kasus suap proyek PON. Dimana sudah ada penetapan tersangka, dari swasta dan juga anggota dewan kita (DPRD Riau). Saya bisa memahami dan sangat menghormati status pencekalan ini. Artinya keterangan saya dibutuhkan untuk penuntasan kasus dan itu harus kita dukung bersama. Justru itulah yang terbaik, jadi bila sewaktu-waktu KPK membutuhkan keterangan, saya siap datang kapan saja. Wajib hukumnya kita membantu KPK untuk menuntaskan kasus ini.
 
Terkait dugaan suap proyek PON, banyak pihak menyebut ada keterlibatan Pemprov Riau. Termasuk seringnya terjadi suap menyuap demi kelancaran proyek, bagaimana itu?
Saya sudah tegaskan sejak awal, bahkan sejak bertahun-tahun lalu saat Riau resmi jadi tuan rumah PON. Saya tegaskan jangan ada gunakan hal-hal yang melanggar aturan, amplop-amplopan, atau apapun itu. Semua itu bukan hanya bicara di mulut saja, tapi kita buktikan dengan menggandeng BPKP. Bahkan kita merekrut khusus tenaga akuntan, yang belum tentu dilakukan banyak Pemda. Terbukti Pemprov Riau mendapatkan pengakuan laporan keuangan terbaik dengan prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang hanya diraih 6 Provinsi saja di Indonesia.

Waktu terjadi kasus itu (KPK menangkap anggota DPRD Riau terkait kasus suap proyek PON), saya jujur langsung marah besar. Saya kecewa. Karena saya sudah berkali-kali baik dalam forum resmi atau non resmi, sering mengingatkan dan terus mengingatkan.
 
Penambahan dana venues menembak PON, ada yang menyebutkan itu atas permintaan Gubernur Riau?
Saya bantah tegas itu. Justru saya pernah sangat kuat melarang dan sempat saya minta untuk dibatalkan. Jadi tidak benar kalau dikatakan itu atas permintaan saya pribadi. Kalaupun akhirnya tetap ada pengajuan penambahan anggaran, semua itu saya sudah tegaskan wajib melalui prosedur yang sesuai aturan.
 
Kembali pada status pencekalan, ada kemungkinan anda akan diperiksa oleh KPK. Apakah siap untuk itu?
Pasti siap, karena bagaimanapun saya Ketua Umum PB PON dan juga Gubernur Riau. Selaku pimpinan harus bisa membantu semaksimal mungkin tugas KPK menuntaskan kasus ini. Saya juga yakin, ini juga menjadi harapan dari banyak pihak khususnya masyarakat Riau. Jangan sampai pemberitaan ini mengambang atau justru salah diartikan yang malah mengganggu pembangunan Riau secara keseluruhan. Provinsi Riau ini baru saja bangkit dan membangun. Salah satunya melalui sukses penyelenggaraan PON. Jadi jangan sampai karena kasus ini, semua perjuangan itu menjadi sia-sia.
 
Apakah ini akan mengganggu penyelenggaraan PON?
Jangan sampai dan Insyallah tidak akan. Saya punya tanggungjawab membawa Riau bisa menunjukan eksistensinya secara nasional. Riau sudah terlalu lama tertinggal dan kita terus bekerja dan bekerja.

Penyelenggaraan PON sudah kian dekat dan kami terus bersiap. Ini sebuah proses hukum di luar dari proses penyelenggaraan. Semua ini adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Kami tetap siap menjadi tuan rumah PON, dengan misi sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses promosi daerah.(***)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar