Minggu, 26 Oktober 2014 | 11:28:00
Home / Politik / Legislatif / Arah Interpelasi ke Personal

Senin, 16 April 2012 , 06:03:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Polemik hak interpelasi anggota DRP terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan terus bergulir. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menolaknya. Nuansa politis dengan aroma dongkel mendongkel posisi kursi menteri 'basah' pun kuat tercium.

Hak interpelasi dewan itu, kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, A Bahir Ihsan dilakukan terhadap pemerintah dalam artian institusi. ”Ini artinya sebuah kontrol antar lembaga. Yakni legislatif kepada eksekutif. Ini bagian dari konsep perimbangan kekuasaan,” ujar Bahir Ihsan di Jakarta, Minggu (15/4).
   
Pada kasus interpelasi DPR kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menurut dia lebih dominasi pada kontrol legislatif kepada personal. Bukan pada institusi pemerintah yang dianalogikan pada Presiden yang dilanjutkan kepada menteri-menterinya. ”Persoalan inilah yang saya sebut membias. Dewan sesungguhnya tak mengenal dan memahami hak interpelasi. Akibatnya menjadi begitu mudah melakukan interpelasi,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menilai penggunaan hak interpelasi DPR itu memperkuat adanya kemandulan pada anggota DPR tersebut. Karena kontrol kepada pemerintah merupakan fungsi yang berkelanjutan dan terus menerus.
   
Sebagai bukti tersebut, sambung dia, kontrol legislatif itu terjadi pada saat rapat dengar pendapat atau agenda pertemuan legislatif dan eksekutif. Tidak hanya pada kondisi tertentu dan mendorong interpelasi. ”Jadi anggota dewan kita selama ini ke mana? Tiba-tiba kok interpelasi. Apa nggak pernah ngobrol sama Menteri BUMN? Apa mereka nggak pernah rapat-rapat? Ini (interpelasi) kan jadi guyonan,” paparnya.

Menurutnya hak interpelasi itu menjadi sangat tak berguna jika difungsikan tanpa maksud yang tepat. Apalagi hak interpelasi itu bisa terpolarisasi pada kepentingn partai politik, dengan tujuan-tujuan yang tidak mulia.

Seharusnya, kata Bahir, hak interpelasi itu menjadi simbol kondisi terpenting dalam dialog legislatif dan eksekutif. Bukan menjadi hak yang mudah diobral begitu saja.”Saya yakin Menteri BUMN itu kalau diajak bicara pasti mau. DPR panggil kapan saja, masih bisa dilayani. Kok ada interpelasi. Dewannya yang nggak bisa komunikasi,” imbuhnya.

Dia merasa yakin rapat dengar pendapat atau rapat kerja yang rutin dilakukan legislatif bisa menjembatani berbagai perbedaan pandangan. “Pak Dahlan itu kan sangat mudah berdiskusi dan terbuka. Apa yang sulit, sampai perlu interpelasi,” ungkapnya.

Dengan menguatnya interpelasi ini, dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah menengarai upaya tersebut kental muatan politik semata. Bukan pada hakikat interpelasi yang diharapkan sebagaimana aturan. ”Kalau dominasinya pada politik, pasti ujungnya itu kepentingan kelompok dan partai. Jadi sangat kentara apa yang diinginkan DPR tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, menilai usul penggunaan hak interplasi oleh sejumlah politisi DPR untuk mengoreksi kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, tidak perlu dilaksanakan. Menurut Iberamsjah, usul interplasi malah akan merecoki kebijakan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN yang terus membuat gebrakan.  "Interpelasi itu di antaranya merecoki kebijakan Dahlan Iskan," katanya saat dihubungi INDOPOS (JPNN Group).

Dijelaskannya, interpelasi tidak selayaknya digunakan untuk merespon hal yang tidak prinsip. Karena, semestinya interplasi itu digunakan jika ada hal yang sangat penting atau mendasar sehingga DPR merasa perlu meminta keterangan presiden. "Nanti kalau semua DPR yang menilai kebijakan menteri terus bagaimana? Kebijakan menteri itu presiden yang menilai bukan DPR," tanyanya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika semua menteri dinilai oleh DPR maka berarti yang itu sama saja menerapkan sistem parlementer. Padahal, katanya, menteri diangkat oleh Presiden. "Kita ini sistem presidensial, bukan parlementer. Jadi bos Dahlan Iskan itu (Presiden) SBY. Jadi ada kesan bahwa usul interplasi itu hanya untuk mencari perhatian saja," kata guru besar Ilmu Politik UI itu. (dms/rko)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar