Percepatan Ical Capres Golkar Terganjal
Senin, 23 April 2012 – 07:32 WIB
JAKARTA - Hiruk pikuk internal Partai Golkar soal penetapan capres dalam Pilpres 2014 terus bergulir. Internal partai berlogo beringin itu tidak satu suara terkait dengan rencana percepatan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dari Oktober menjadi Juli 2012 dengan agenda penetapan capres. Menurut dia, pada intinya dirinya tidak mempermasalahkan jika rapimnas dipercepat menjadi Juli. Syaratnya, agenda pembahasan rekrutmen capres dilakukan dengan pola konvensi seperti dilaksanakan pada masa kepemimpinannya. Apabila konvensi tidak disetujui, mekanisme rekrutmen capres itu mesti melibatkan semua stakeholder atau para pihak yang ada di lingkungan Golkar dan melibatkan infrastruktur partai hingga ke tingkat bawah, bukan hanya DPD I.
Ada dua kubu di internal Golkar sehubungan dengan rencana rapimnas. Pertama, kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie yang ngotot percepatan rapimnas dengan agenda penetapan pria yang akrab disapa Ical itu sebagai capres. Kedua, kubu penolak percepatan rapimnas yang dimotori Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung dan mantan Ketua Umum Jusuf Kalla (JK).
Akbar menegaskan, percepatan rapimnas seharusnya tidak langsung menetapkan capres, tetapi harus membahas mekanisme penetapan capres terlebih dahulu. Sebab, jika langsung ditetapkan satu capres, publik akan menganggap Golkar tidak demokratis. "Jadi, jika ingin mempercepat rapimnas, menurut saya, agenda utamanya membahas mekanisme penetapan capres. Itu harus disepakati dahulu," kata Akbar Sabtu lalu (21/4).
Baca Juga:
JAKARTA - Hiruk pikuk internal Partai Golkar soal penetapan capres dalam Pilpres 2014 terus bergulir. Internal partai berlogo beringin itu tidak
BERITA TERKAIT
- Prabowo Minta Para Pendukungnya Tak Lakukan Aksi Damai di MK
- Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Ajak Rakyat Indonesia Menjaga Harmonisasi Usai Pemilu
- Sengketa Pemilu: Menkeu Sri Mulyani Dianggap Membohongi Publik dan Hakim MK
- Penyanyi Uchie Gopol Siap Maju di Pilkada Kabupaten Bogor
- Pimpinan DPRD Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Habiskan Rp 22 Miliar
- LSI: 71,2 Persen Publik Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024