Eko Prasojo: Rekrutmen PNS Sarat KKN
Sabtu, 28 April 2012 – 23:36 WIB
JAKARTA - Masyarakat maupun penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pilkada), diminta aktif mengawasi maraknya praktek politik uang. Pasalnya, dari banyak kasus yang terjadi di tanah air, ternyata "serangan" politik uang kepada calon pemilih kerap terjadi dua jam sebelum pencoblosan dilakukan.
Demikian dikemukakan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Eko Prasodjo, kepada JPNN. “Itu masyarakat sangat tergantung dua jam sebelum pemilihan. Ini yang saya sebut, bahwa memang telah terjadi kerusakan demokrasi. Karena banyak masyarakat kita itu kesadaran yang timbul, bukan hak sebagai warga negara untuk memilih yang baik, tapi karena uang,” ungkap Eko.
Dijelaskan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu, pekerjaan berat bagi penyelenggara pilkada adalah meyakinkan masyarakat, bahwa pencoblosan pada dasarnya untuk memastikan daerah itu ke depan dipimpin seorang kepala daerah yang benar-benar berkompeten dan memiliki kemampuan untuk memajukan daerah.
“Ini penting, karena kondisinya, banyak pilkada langsung, itu mengakibatkan rusaknya sel-sel demokrasi di daerah.”
JAKARTA - Masyarakat maupun penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pilkada), diminta aktif mengawasi maraknya praktek politik uang. Pasalnya,
BERITA TERKAIT
- Kunjungi Jepang, Sekjen Kemnaker Terus Berupaya Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal
- Hannover Messe 2024, Dirut Pertamina Tegaskan Target 25 Persen Pemimpin Perempuan
- Gibran Apresiasi Kegiatan Paskah dan Perayaan Dies Natalis ke-62 GAMKI
- KPK Endus Petugas Keuangan yang Punya Aset Kripto Miliaran Rupiah
- Pertamina Menjalin Kerja Sama dengan Polri untuk Publikasi dan Edukasi Masyarakat