Demokrat Tak Ingin Campuri Reshuffle Kabinet
Pengganti Endang dan Widjajono Belum Dibahas di Setgab
Minggu, 29 April 2012 – 22:31 WIB
KARAWANG - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa menyatakan menyerahkan sepenuhnya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, partainya tidak ingin terlalu jauh ikut mencampuri pergantian kabinet karena itu urusah hak prerogatif presiden.
"Kita menghormati hak prerogatif presiden. Demokrat tidak dalam posisi yang mendorong atau meminta reshuffle terkait mundurnya Ibu Endang sebagai menteri kesehatan dan meninggalnya wakil menteri ESDM, Wijajono Partowidagdo. Kita serahkan sepenuhnya karena itu kewenangan presiden," kata Saan di sela-sela acara di Karawang, Provinsi Jawa Barat, Minggu (29/4).
Baca Juga:
Perombakan kabinet kembali mencuat lagi setelah Endang Rahayu Sedyaningsih mengundurkan diri dari kabinet karena kanker paru-paru yang dideritanya. Posisi Wamen ESDM juga kosong setelah Wijajono meninggal dunia dalam pendakiannya ke Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Oleh banyak pihak, kondisi ini bisa dijadikan SBY sebagai pintu masuk untuk melakukan perombakan kabinet. Termasuk mengganti para menteri dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai sanksi dari sikapnya yang selalu tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah, meskipun masuk sebagai peserta koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Terakhir, PKS menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
KARAWANG - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa menyatakan menyerahkan sepenuhnya reshuffle Kabinet Indonesia
BERITA TERKAIT
- LDII Sampaikan 5 Permintaan untuk Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo-Gibran
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Profil Paulus Waterpauw, Tokoh Besar yang Masuk Bursa Calon Gubernur Papua
- Hidayat Nur Wahid Soroti Dissenting Opinion 3 Hakim MK, Begini Catatannya
- Sesuai Dengan Putusan MK, Mayoritas Responden Tolak Pilpres 2024 Ulang