Masalah Air Bersih, PR Gubernur Terpilih

GUBERNUR DKI Jakarta yang terpilih dalam Pilkada 2012, diminta serius menangani masalah air minum dan air bersih di ibu kota. Sebab, air yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat belum sepenuhnya tersedia. Sejumlah wilayah tak mendapat pasokkan air memadai, bahkan ada yang mengalami krisis air minum dan air bersih.

“Permasalahan air di Jakarta harus segera diselesaikan, oleh siapapun yang terpilih sebagai gubernur. Termasuk soal renegosiasi kontrak PAM Jaya dan mitranya yang tak kunjung terealisasi,” kata Ketua LBH Jakarta Nurkholis Hidayat.

Menurut Nurkholis, air di Jakarta bisa dikategorikan sebagai air termahal di dunia. Lebih 40 persen rumah warga Jakarta tidak memiliki sambungan air perpipaan. Warga miskin harus membeli air dengan harga Rp 37 ribu hingga Rp 85 ribu per meter kubik. Hal tersebut terjadi karena pemerintah melakukan privatisasi air, yang mana PAM Jaya sebagai perusahaan negara jusru melakukan kontrak dengan perusahaan swasta Palyja dan Aetra.

 Semenjak melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang diikat dengan perjanjian 25 tahun sejak tahun 1997, PAM mengalami kerugian hingga Rp 1,3 triliun. Di samping itu aset perusahaan menurun dari Rp 1,49 triliun menjadi Rp 204,46 miliar, sesuai audit tahun 2007. “Selain masalah privatisasi, tingkat keamanan air bersih di Jakarta juga bermasalah,” tutur Nurkholis.