Tidak Ada Hak Istimewa Ical
Selasa, 01 Mei 2012 – 06:24 WIB
JAKARTA – Ambisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menjadi satu-satunya capres dari partainya, kembali menuai kritik pedas. Selain dari DPD II, serangan telak juga datang dari akademisi dan pengamat politik. Karena itu harus dibuka kesempatan bagi figur atau tokoh di luar ketua umum yang mampu dan layak untuk ikut bersaing sebagai capres. Guru besar riset LIPI ini mengaku aneh melihat kecenderungan di partai berlambang pohon beringin itu yang masih memelihara oligarki tanpa 
melihat kesempatan tokoh lain yang juga memiliki kemampuan yang mumpuni untuk maju sebagai capres Golkar. Dalam AD/ART Golkar, tidak 
ada ketentuan yang mengharuskan ketum jadi capres.
Pengamat politik LIPI Syamsudin Haris mengungkapkan, lazimnya dalam kehidupan politik dan kepartaian, tidak ada hak istimewa ketua umum untuk secara otomatis menjadi calon presiden (capres), termasuk di 
Partai Golkar. Karena itu harus dibuka kesempatan bagi figur atau tokoh di luar ketua umum yang mampu dan layak untuk ikut bersaing 
sebagai capres.
“Jika ketua umum ngotot (Ical-red) dan memaksa hingga tidak bisa dihindari lagi, itu berarti di dalam partai sudah menguat apa yang 
disebut oligarki. Kekuasaan ketum dan lingkungan terdekatnya, sudah absolut menguasai Golkar,” ujar Syamsudin Haris kepada INDOPOS, di Gedung MPR, usai menjadi pembicara dalam dialog empat pilar bertema “Konsttusi dan Proses Pencalonan Presiden 2014”, Senin (30/4).
Baca Juga:
JAKARTA – Ambisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menjadi satu-satunya capres dari partainya, kembali menuai kritik pedas. Selain
BERITA TERKAIT
- Sesuai Dengan Putusan MK, Mayoritas Responden Tolak Pilpres 2024 Ulang
- Soal Susunan Koalisi Prabowo-Gibran, AHY Singgung soal Kesetiaan dan Kekompakan
- Sukses Perbaiki Infrastruktur, Rano Karno dapat Dukungan dari Srikandi Banten
- Siap Bertarung di Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran di PKB
- Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Bacagub dari PKB
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar