Rabu, 22 Oktober 2014 | 20:49:51
Home / Politik / Pilpres / Akbar Gagal Nasihati Ical

Kamis, 10 Mei 2012 , 06:30:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Sebagaimana sudah diprediksi, pertemuan antara pengurus DPP dan Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar pada Selasa malam (8/5) tidak membuahkan hasil signifikan. Pencapresan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) tetap sesuai dengan keputusan DPP. Itu termasuk rencana percepatan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dari Oktober menjadi Juni mendatang.

Ketua Wantim Partai Golkar Akbar Tandjung, rupanya, gagal menasihati Ical untuk tidak mempercepat pengesahan pencapresan pada rapimnas Juni. Sebaliknya, dalam pertemuan yang dikemas rapat konsultasi dan koordinasi itu, Akbar justru menerima keputusan DPP untuk tetap mempercepat rapimnas. Padahal, mantan ketua DPR tersebut sebelumnya bersikeras meminta agenda rapimnas lebih dulu membahas mekanisme pencapresan daripada penetapan capres.

Akbar mengungkapkan, prinsipnya, wantim menerima segala keterangan yang disampaikan DPP. Menurut dia, wantim sebatas memberikan saran dan masukan kepada DPP. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban bagi DPP untuk melaksanakan segala rekomendasi wantim. "Sebab, yang bertugas sebagai pelaksana adalah DPP," kata Akbar kemarin.

Anggota wantim Mahadi Sinambela yang juga ikut dalam pertemuan menambahkan, Akbar sudah mendengar langsung pandangan DPP dan menerima keputusan percepatan rapimnas. "Tidak ada namanya rapat deadlock. Masing-masing menerima," tegasnya saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, wantim sudah menyerahkan surat berisi sejumlah rekomendasi terkait dengan pencapresan Ical. Dalam surat tersebut, wantim meminta DPP membahas mekanisme pencapresan, termasuk mengimbau DPP untuk mendengarkan suara DPD II atau kabupaten/kota.

Dari poin-poin yang disampaikan, ternyata ada perbedaan pandangan antara DPP dan wantim. Soal penetapan Ical sebagai capres, misalnya, DPP berpedoman pada hasil rapimnas sebelumnya. Yakni, suara 33 DPD I (provinsi) telah bulat mendukung Ical. "Jadi, rapimnas mungkin (tetap) menjadwalkan penetapan capres," ujar Mahadi.

Sementara itu, mengenai aspirasi DPD II, kata dia, DPP menegaskan telah mewadahi suaranya. Wantim tidak akan meminta bukti tertulis terkait dengan dukungan DPD II tersebut. "Kami kan bukan BPK atau KPK. Kami cukup mendengar penjelasan," ungkapnya.

Sementara itu, anggota wantim lainnya, Irsjad Djuwaeli, menuturkan, Akbar tidak sakit hati meski usulnya tidak diterima. "Kami (wantim) tidak konfrontatif," katanya kepada Rakyat Merdeka Online (Jawa Pos Group) kemarin.

Dalam rapat, lanjut dia, dibicarakan banyak hal. Mulai presentasi hasil kerja kepemimpinan Ical selama 2,5 tahun terakhir, pencapaian catur sukses Golkar, sampai soal percepatan rapimnas dan pencapresan Ical. Karena banyaknya agenda, pembicaraan jadi sangat alot. Dimulai pukul 20.00, rapat baru usai hampir tengah malam.

Sepanjang rapat, kata Irsjad, Akbar tidak pernah masam. Dia menyatakan, Akbar sangat menghargai DPP sebagai eksekutif partai. "Kami kan hanya memberikan pertimbangan. Soal eksekusi, itu memang bergantung DPP," ujarnya.

Irsjad justru menyesalkan sikap Ical yang keukeuh. Menurut dia, kalau ingin Golkar solid, Ical seharusnya menerima usul wantim. "Kalau tidak diambil, jangan salahkan wantim jika nanti terjadi sesuatu," tegasnya.

Dia mengungkapkan, keputusan rapat itu nanti dirangkum DPP dalam sebuah surat yang disampaikan ke wantim. Dia tidak tahu pasti kapan surat tersebut dikirim Ical. "Kami tunggu suratnya. Setelah itu, kami lihat apakah perlu ada pertimbangan lagi atau tidak," katanya.

Sebelumnya, Sekjen Golkar Idrus Marham mengakui adanya perbedaan pandangan antara DPP dan wantim. Namun, hal itu tidak berarti DPP mengabaikan rekomendasi wantim.

Menurut dia, usul wantim tetap diperhatikan dan tata cara penetapan rapimnas sudah didasarkan pada rapimnas 2011. "Bila hasil rapimnas (pencapresan Ical) tidak dilaksanakan, berarti DPP telah melanggar hasil rapimnas dan tentu tidak bisa kita biarkan seperti itu,"  tegasnya.

Idrus menyatakan, dalam rapat tersebut, wantim kembali menjelaskan surat yang pernah dikirimkan. Mereka kembali menjelaskan perihal mekanisme pencapresan di Golkar. Namun, pengurus DPP menyatakan menerima itu sebagai masukan. "Agenda rapimnas tetap dilaksanakan," tegasnya. (bay/c5/agm)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar