Selasa, 02 September 2014 | 11:20:36
Home / Nasional / Politik / Dominasi Parpol Bisa Rusak Partisipasi Publik

Senin, 14 Mei 2012 , 08:21:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA–Peneliti bidang politik Lembaga Kajian Strategi Nasional (LKS), Irwansah Suyatno menegaskan dominasi partai politik (parpol) beberapa tahun terakhir terlalu mendominasi ruang demokrasi. Tidak ada celah partisipasi publik yang menjadi bagian penting dalam demokrasi.

Lebih menyedihkan lagi, kata dia, dominasi parpol itu telah menyeret kehidupan bangsa dalam kemiskinan, pembodohan dan ketidakberdayaan. Dibuktikan dengan anggaran pembangunan yang tak menyentuh kehidupan masyarakat.

”Politisi selalu menyanyikan partai sebagai pilar demokrasi. Itu sangat menyesatkan. Menutup ruang partisipasi publik yang menjadi roh dalam demokrasi,” ujar alumnus UI ini dalam diskusi Parpol dan Rakyat di Jakarta, kemarin.

Menurutnya dominasi parpol itu harus segera dibatasi. Dengan memberikan peran luas kepada masyarakat. Melalui bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan dan organisasi social. Dia melihat peran pembangunan sesungguhnya dielakkan oleh ormas dan orsos. Sedangkan partai politik tak lebih sebagai kantung-kantung saja. Tidak memberikan kontribusi secara langsung.

”Makanya saya sangat mendukung tumbuhnya berbagai ormas dan orsos itu. Lembaga seperti itulah yang menjadi penguat partai politik, yang saat ini mandul,” tegasnya.

Bahkan, lanjut dia, pemerintah harus terus menumbuhkan semangat berdiskusi di kalangan masyarakat. Memperluas forum dialog dan melebarkan ruang partisipasi masyarakat. Bukan hanya parpol yang diberikan ruang tersebut.

Irwansah menunjukkan dalam pelaksaan Pilkada di banyak daerah, menunjukkan kekecewaan publik pada partai. Dibuktikan dari rendahnya partisipasi itu. ”Nah, kekecewaan itu harus dijawab dengan membuka luas ormas dan orsos untuk mengisi kelemahan tersebut,” imbuhnya.

Persolan tersulit dalam situasi parpol Indonesia, menurut dia, terletak pada manajemen partai yang buruk. Pola pengkaderan yang dilakukan parpol sangat instan, tak mampu menjadi mesin politik yang melahirkan kader terbaiknya.

Tak itu saja, dia melihat pragmatisme partai pun telah menjalar pada pemikiran pokok parpol. Sehingga banyak pengurus parpol yang mengarahkan programnya pada parameter pragmatisme tersebut. ”Tak dipungkiri parpol melahirkan kader korup. Bayangkan dari seluruh kepala daerah 173 tejerat korupsi. Belum lagi anggota dewan dan lainnya. Semua itu kader partai politik,” tunjuknya.

Dengan begitu, dia merasa wacana pembentukan ormas bukan sebagai bentuk penolakan terhadap partai politik. “Saya ingin meluruskan. Kita boleh kecewa dengan parpol, tetapi tak layak menolaknya. Yang dibutuhkan adalah memperkuat parpol tersebut, melalui berbagai cara,” jelas dia. (rko)




Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar