Minggu, 29 Maret 2015 | 14:24:32

Kamis, 24 Mei 2012 , 09:04:00

SIKAP diam Partai Demokrat terhadap persoalan daftar pemilih fiktif dalam Pilkada DKI 2012 sangat disayangkan sejumlah parpol. Pasalnya, persoalan tersebut sudah semestinya menjadi perhatian bagi seluruh parpol di Jakarta. Sebab dampak dari persoalan itu bisa menjadi salah satu kendala bagi siapapun pasangan calon yang terpilih sebagai pemimpin Jakarta hasil pemilihan 11 Juli mendatang.

Menyoroti hal itu, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Selamat Nurdin menegaskan, semua parpol seharusnya terpanggil untuk menyikapi persoalan DPS dan DPT (daftar pemilih tetap). “Sekarang ini masih ada parpol yang diam. Ini justru menimbulkan tanda tanya. Semua parpol harus peduli,” ujar dia, Rabu (23/5).

Kondisi demikian, sambung Selamat, justru menimbulkan kesan adanya perbedaan sikap dalam persoalan DPS fiktif lantaran kepentingan pasangan calon tertentu. Bahkan sempat mencuat pernyataan di kalangan tertentu sejumlah parpol yang protes terhadap hasil penetapan DPS karena memiliki kesamaan untuk menjatuhkan calon incumbent. Opini akan adanya aksi mengeroyok pasangan incumbent oleh sejumlah parpol yang protes hasil penetapan DPS dibantah oleh Selamat.

"Ada kesan kami (PKS, PPP, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra) kumpul untuk melawan incumbent. Itu tidak benar. Karena persoalan DPS fiktif justru merugikan incumbent juga," tandas pria yang akrab disapa Bang Didin itu.

Menurut Selamat, membiarkan DPS dan DPT carut marut justru akan menimbulkan persoalan baru. Yakni membuka peluang terjadinya sengketa pilkada. “Pasangan manapun yang akan menang, maka rentan digugat. Sedangkan berapa banyaknya jumlah pemilih di Jakarta, kami ikut pada hasil penetapan Mendagri,” tambah dia.

Sementara Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Lulung Lunggana mengatakan, data fiktif dalam pilkada bisa membahayakan kelangsungan demokrasi. Karena itu, sedini mungkin harus dicegah sekuat tenaga. “Kami mengajak semua pihak terlibat membenahi masalah daftar pemilih yang carut marut. Jangan hanya diam,” tegasnya.

Pria yang juga tokoh mayarakat Tanah Abang itu mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan persoalan ini. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Bahkan persoalan tersebut tengah menjadi sorotan bagi sebagian besar politisi di gedung DPRD DKI. Dewan akan mendesak KPU DKI Jakarta menunda penetapan DPT yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 26 Mei. Sebab data yang ada saat ini masih membutuhkan perbaikan secara signifikan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda berjanji segera memanggil KPU DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI. “Komisi A telah membuat surat pada KPU untuk menunda penetapan DPT, hingga masalah tersebut rampung,” pungkasnya. (rul/wok)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar