Panwas Kaji 2 Kasus Dugaan PNS Tak Netral
Kamis, 31 Mei 2012 – 16:34 WIB
JAKARTA - Panwaslu DKI Jakarta mencatat dua peristiwa yang terindikasi pelanggaran aturan netralitas PNS dalam Pemilukada DKI 2012. Panwas DKI sedang mengkaji lebih lanjut kedua peristiwa tersebut.
"Kita sedang pelajari kasusnya. Kita juga sudah himbau agar PNS tetap netral dalam pilgub tahun ini," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdhansyah kepada pers di kantornya, Kamis (31/5).
Baca Juga:
Kasus pertama, laporan calon gubernur Hendardji Soepandji terkait dugaan larangan oleh pengurus RW atas himbauan lurah untuk mengunjungi warga dan kerja bakti di RT 6 RW 6 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua, pemberitaan calon gubernur DKI, Hidayat Nur Wahid yang dilarang memberikan khutbah di masjid di Kepulauan Seribu.
Ramdhansyah kembali menegaskan, PNS yang terbukti memihak kepada pasangan calon tertentu bisa dikenakan hukuman pidana. Hukumannya yakni hukuman penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Aturan tersebut diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
JAKARTA - Panwaslu DKI Jakarta mencatat dua peristiwa yang terindikasi pelanggaran aturan netralitas PNS dalam Pemilukada DKI 2012. Panwas DKI sedang
BERITA TERKAIT
- Gerindra Disarankan Beri Tiket Pilkada Banyuwangi kepada Sumail Abdullah
- Melenggang ke Senayan, Fathi Ungguli Petahana 3 Periode
- Gugatan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud ke MK Soal Diskualifikasi Prabowo-Gibran Dinilai Mustahil
- Cak Imin Didorong Maju Pilgub Jatim, Dewan Syuro: Kader Fokus Kawal MK
- Lodewijk Tegaskan Munas Golkar Hanya Bisa Digelar Desember
- Airlangga Dinilai Jadi Tokoh Utama di Balik Melejitnya Suara Golkar di Pemilu 2024