Selasa, 03 Maret 2015 | 10:13:17

Senin, 04 Juni 2012 , 06:17:00

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana pemerintah menyatukan zona waktu sebagai langkah keliru. Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini menilai penyatuan zona waktu akan mengorbankan 200 juta jiwa rakyat Indonesia untuk melayani kepentingan investor.

"Ini bisa menimbulkan kekacauan," tutur Kalla dalam diskusi kecil dengan sejumlah wartawan di kantornya di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Selasa (29/5).

Penyatuan zona waktu mengikuti GMT + 8 atau sesuai Waktu Indonesia bagian Tengah saat ini akan membuat 193 juta jiwa penduduk di wilayah Indonesia bagian barat dan enam juta penduduk Indonesia bagian Timur mengubah pola hidup secara drastis.

Penduduk yang tinggal di sebelah barat Bali dan Samarinda harus beraktivitas lebih gelap dibandingkan sebelumnya. Pekerja di Jakarta yang tinggal di Bekasi harus berangkat satu jam lebih awal agar sampai di Jakarta pukul 07.00 WITA.

"Kalau sebelumnya mereka berangkat pukul 05.30, ke depan harus berangkat kerja pukul 04.30. Terus salat subuhnya bagaimana," tutur Kalla.

Namun, yang paling menderita adalah anak-anak sekolah di Aceh. Di daerah Aceh, saat ini matahari baru terbit pukul 06.00 WIB. Bila mereka harus masuk sekolah pukul 07.00 WITA, artinya mereka harus berangkat ketika hari masih sangat gelap. "Kalau tinggalnya di gunung, masak mau sekolah saja harus pakai obor. Kalau semua sarapan jam 04.00 pagi, berapa listrik yang dipakai?" katanya.

Kalla mengingatkan, rentang panjang wilayah Indonesia yang mencapai 5 ribu kilometer tidak logis bila dipaksakan menggunakan satu zona waktu. "Dulu waktu jaman Jepang, zona waktu memang disatukan karena Jepang ingin pada pukul 12.00 siang, seluruh rakyat membungkuk ke arah timur menghormati kaisar. Masak kita mau kembali ke jaman Jepang?," terangnya.

Kecuali Tiongkok, kata Kalla, tidak ada negara seluas Indonesia yang menerapkan satu zona waktu. Amerika Serikat menerapkan sembilan zona waktu, enam di antaranya berada di wilayah daratan, termasuk Alaska. Begitu pula Australia yang memiliki tiga zona waktu.

"Kalau alasannya produktivitas, apakah Amerika dan Australia yang punya banyak zona waktu tidak lebih produktif dibandingkan kita? Kalau alasan penyatuan zona waktu itu produktivitas, itu ngawur," ketusnya.

Jika menginginkan produktivitas pasar modal meningkat, Kalla menyarankan agar jam pembukaan perdagangan dimajukan sejam, dari jam 09.00 menjadi jam 08.00, sehingga sama dengan jam pembukaan perdagangan di Singapura dan Hongkong. "Jangan pasar modal yang 70 persennya investor asing itu menjajah 200 juta orang Indonesia. Majukan jam pembukaan sejam, sehingga orang bursa harus bangun lebih pagi," tukasnya. (noe)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar