Pemerintah Terkesan Bikin Hubungan Rumit dengan Papua
Sabtu, 16 Juni 2012 – 16:04 WIB
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Papua, Diaz Gwijangge memertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan tindak kekerasan aparat negara terhadap masyarakat Papua.
"Harus ada jaminan batas waktu berakhirnya tindak kekerasan di Papua yang dilakukan oleh aparat negara. Pembiaran negara terhadap tindak kekerasan di Papua dengan alasan apapun bisa mengundang masyarakat dunia untuk bertindak," kata Diaz Gwijangge, saat dihubungi JPNN, Senin (16/).
Baca Juga:
Diingatkannya, perlakuan negara yang dahulunya tidak manusiawi terhadap Timor Leste telah membuat kawasan tersebut lepas dari pangkuan NKRI. "Agar pengalaman buruk dan memalukan itu tidak terulang kembali, sebagai wakil rakyat Papua di DPR saya menegaskan perlakukan masyarakat Papua layaknya sebagai warga negara yang berdasarkan hukum ini," tegas Diaz Gwijangge.
Sudah terlalu banyak korban nyawa sia-sia di Papua. Mako Tabuni hendaknya jadi korban terakhir kekerasan di Papua. Jangan ada lagi nyawa melayang hanya gara-gara negara tidak sanggup mengelola aparaturnya dalam melaksanakan tugas-tugas negara, harap politisi Partai Demokrat itu.
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Papua, Diaz Gwijangge memertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan tindak
BERITA TERKAIT
- Terancam PHK, Aliansi Karyawan PT PRLI Sebut Putusan PK Cacat Hukum dan Tidak Adil
- Kepala BNPT Ingatkan Waspadai Perkembangan Ideologi Terorisme dari Akarnya
- Karyawan PT Polo Ralph Lauren Berdemonstrasi di Kantor MA, Nih Tuntutannya
- Dihadiahi Pisang-Talas dari Warga Tak Mampu, Bakal Cawalkot Bogor Sendi Fardiansyah Terharu
- Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, 6 BUMN Gelar Forum Edukasi Bersama KIP
- Terima Daulat Budaya Nusantara, Bamsoet Dukung Touring Kebudayaan Borobudur to Berlin