Minggu, 30 Agustus 2015 | 03:59:16

Senin, 18 Juni 2012 , 03:41:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA -- Dalam upaya memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan kesepakatan di tiap-tiap negara anggota, G-20 sejak tahun lalu menjalankan mekanisme evaluasi dan kontrol.

Caranya, kini ada satu badan yang khusus memonitor setiap kebijakan di anggota G-20, apakah kebijakan dimaksud sudah diimplementasikan atau sebaliknya. Jika ternyata ada kebijakan yang tidak dilaksanakan, maka badan tersebut akan memberikan catatan, masukan hingga evaluasi. Hal itu juga berlaku di Indonesia.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di sela-sela KTT G-20 Los Cabos, Meksiko 17-19 Juni 2012, G-20 beberapa kali memberikan peringatan atas perkembangan yang terjadi di Indonesia. Tiga peringatan forum tersebut antara lain, pertama, terkait masalah subsidi. Menurutnya, G-20 menekan Indonesia untuk secara bertahap mengurangi subsidi, karena akan memberatkan perekonomian secara keseluruhan. Menyikapi tekanan ini, Presiden SBY berbeda pendapat.
“Saya bertanggung jawab atas kebijakan subsidi Indonesia. Sebab kalau subsidi untuk rakyat miskin dihapus, itu tidak adil,"  kata Presiden, seperti dalam rilis yang diterima JPNN, Minggu (17/6).

Ia menambahkan, subsidi yang tidak tepat sasaran seperti BBM memang harus terus dikurangi secara bertahap, tetapi untuk pendidikan, kesehatan, bantuan modal rakyat miskin, harus dipertahankan. “Kita tidak menganut Washington Concencus dan neolib. Kita memiliki garis ekonomi sendiri yang pro rakyat, sekaligus menjaga keterbukaan,” kata Presiden.

Kemudia yang kedua, iklim investasi Indonesia juga mendapat catatan dari G-20, pasalnya masih berlikunya perijinan membuat  sulit bersaing di antara negara-negara lain. Presiden mengakui dan segera memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan perubahan yang diperlukan agar bisa mengejar negara-negara lain.

Ketiga, soal infrastruktur dimana diperlukan lebih banyak pembangunan sarana publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Untuk memercepat realisasi infrastruktur, pemerintah mendorong masuknya swasta ke sejumlah proyek, terutama yang memiliki nilai ekonomis. Dengan public private partnership ini pembangunan infrastruktur akan lebih cepat direalisasikan," pungkas SBY. (boy/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar