Kamis, 21 Agustus 2014 | 01:31:56
Home / Politik / Pilkada / Nama Gubernur Diseret-seret di Sidang MK

Senin, 18 Juni 2012 , 18:46:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Sidang lanjutan sengketa pemungutan suara ulang pemilihan umum (PSU) kepala daerah Kabupaten Buton, Sultra, di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyudutkan pihak KPU Buton.

Sidang lanjutan yang digelar Senin (18/6) mendengarkan keterangan saksi ahli, Prof HAS Natabaya. Menurut Natabaya, KPU Buton selaku termohon dinilai telah mengabaikan putusan sela yang dikeluarkan MK.

Sesuai keterangan Natabaya, seharusnya KPU Buton melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. “Karena tidak dilakukan maka pasangan calon yang ditetapkan KPU Buton adalah cacat hukum dan harus dibatalkan,” kata Natabaya.

Pada kesempatan ini, Natabaya juga memberikan 7 penilaian lain terkait sengketa dengan Nomor perkara 91/PHPU.D-IX/2011 tersebut. Dalam satu poin keterangannya, Natabaya menyinggung dugaan keterlibatan gubernur Sultra.

"Jika benar adanya fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan salah satu pasangan calon bersama dengan penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dari KPU Provinsi Sultra, KPU Kabupaten Buton dan jajarannya. Termasuk peran pejabat bupati dan jajaran SKPD yang secara berjenjang ternyata dibawah arahan Gubernur Sutra, maka pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan massif telah terbukti mempengaruhi perolehan hasil suara, sehingga hasilnya harus dinyatakan tidak sah," demikian Natabaya memberikan keterangannya.

Sebelumnya pada Selasa (12/6) lalu, MK sudah mendengar laporan pemungutan suara ulang seperti diperintahkan dalam Ketetapan MK Nomor 91-92/PHPU.D-X/2011 tertanggal 22 Maret 2012. Adapun hasilnya pasangan  Samsu Umar-La Bakrie meraih suara terbanyak 36,06 persen.

Sedangkan Agus Feisal Hidayat-Yaudu Salam Ajo yang meraih suara terbanyak pada pemilihan pertama lalu, hanya berada di posisi kedua dengan 34,04 persen suara. Disusul duet Azhari-La Naba Kasim 17,58 persen,Yasin Wilson La Joha-Abdul Rahman 6,24 persen,  La Uku-Dani  5,11 persen, Ali Laopa-La Diri 0,71 persen dan Djaliman Madi-Saleh Ganiru 0,27 persen.(ras/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 19.06.2012,
        09:13
        voryl cakep
        keputusan mk itulah cerminan keadilan di negara indonesia From mobile
      2. 19.06.2012,
        00:04
        La kapaya
        Siapun yg menang dlam putusan MK kedepan itulah pemimpin Buton yg trbaik From mobile
      3. 18.06.2012,
        20:44
        la gundulu
        saksi model kayak begini sj yang lalu jg sebelum psu lebih parah konsfirasinya jadi kalau di psu bgt berarti pembelajaran yg lalu memang kalau kt berkuasa maunya dia sj.soalx msh enak angkat keluarga jd eselon tp jika tuhan menghendaki buton perlu perubahan
        From mobile