Kamis, 24 Juli 2014 | 07:17:51
Home / Pendidikan / Pendidikan / Soal Pilihan Ganda Tak Bisa Ukur Kualitas Guru

Sabtu, 07 Juli 2012 , 00:47:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Ujian pemetaan guru yang menggunakan bentuk soal pilihan ganda untuk mengukur kompetensi pedagogik dinilai tidak tepat. Seharusnya, untuk mengetahui kualitas guru mengajar, Pemerintah harus menerjunkan tim penilai yang harus masuk ke kelas guru yang bersangkutan dan menyaksikan langsung proses pembelajarannya di kelas.

"Mekanisme ini sesungguhnya sudah ada, karena merupakan tupoksi dari kepala sekolah, yakni tugas supervisi. Namun, jarang kepala sekolah yang melaksanakan fungsi ini. Seharusnya Kemdikbud melakukan pembinaan dan kontrol atas kinerja para kepala sekolah," ungkap Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Guntur Ismail di  kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Jumat (6/7).

Disebutkan, ada empat kompetensi guru yang harus diukur oleh pemerintah. Yakni, kompetensi pengetahuan, pedagogik, sosial dan kepribadian. Namun, ujian pemetaan hanya akan mengukur dua kompetensi saja, yaitu pengetahuan dan pedagogik.

"Ketika pemetaan kualitas guru dilakukan hanya dengan mengukur dua kompetensi itu, artinya hanya mengukur 50 persen dari indikator yang harus diukur, kemudian ingin menyimpulkan kualitas guru. Ini jelas sebuah pelanggaran dan ketidakadilan bagi guru," tukasnya.

Oleh karena itu, lanjut Guntur, FSGI menilai bahwa ujian pemetaan ini hanya sekadar proyek, dimana anggaran Kemdikbud yang cukup banyak namun tidak memiliki program yang jelas untuk peningkatan kualitas pendidikan termasuk peningkatan kualitas guru, kepala sekolah dan pengawas. "Ujian dengan cara ini tidak adil dan tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan," ujarnya.

Meskipun begitu, Guntur tidak menampik bahwa saat ini masih banyak guru yang tidak berkualitas kinerjanya. Akan tetapi,  seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap universitas-universitas ataupun lembaga pendidikan yang mencetak  guru. "Jangan menyalahkan produknya, tapi yang harus disalahkan itu pabriknya yang bertanggung jawab atas proses produksinya. Selama ini kesalahan selalu ditimpakan pada guru sebagai produk, tapi pabriknya didiamkan saja dan bisa tenang-tenang saja," tuturnya. (cha/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 10.07.2012,
        18:49
        riana
        cinnnnng riri mao kerumah cing anah
      2. 09.07.2012,
        21:02
        azwar
        oke lksnakan saja uji kopetensi knp dributkan kl kt tlh trima uang negara yang begitu besar harus di imbangi dgn pningktn knerja dn profsional
      3. 09.07.2012,
        08:58
        salim
        kenapa galau?
        kebijakan ukg perlu kita apresiasi.
        kementerian harus kita beri ruang untuk memetakan kompetensi guru, supaya kebijakannya tepat.
      4. 08.07.2012,
        12:46
        Paulus S Tameu
        Klo mau tes guru itu masuk kelas saja,,,,kita sebagai guru tu setuju saja diuji kompetensi.Saya lihat penghinaan terhadap guru sering dilakukan oleh menterinya sendiri dan oleh oknum2 terdidik tapi iman dan pemahamannya dangkal terhadap proses pendidikan di Indonesia. tanggung jawab pendidikan seakan-akan hanya berada di pihak guru,,, sementara keluarga hanya mampu menilai tanpa memperhatikan kegiatan anak di rumah, dan lingkungan di mana anak berada. profesionalisme guru ada pada guru bukan diiklankan sepeerti di televisi, semua profesionalisme guru berupa pengetahuan dan ilmu telah terserap dalam diri siswa dan kadang tidak terlihat oleh masyarakat penilai.Guru serba salah.Tapi ingat guru dengan segala keterbatasan akan terus mencerdaskan anak bangsa sesuai amanat undang-undang dasar 1945.
      5. 07.07.2012,
        22:02
        kado kualat utk pa menteri cs
        merek jadi pinter,jadi menteri karena guru...skrg guru diobok2,dianiaya.Kualat pa Menteri
      6. 07.07.2012,
        18:43
        popong
        SETUJU.KLO GA LULUS CABUT AJA TUNJANGANNYA.KENAPA HARUS KEBAKARAN JENGGOT.KENTARA sekali klo ga profesional
      7. 07.07.2012,
        12:03
        A, wibowo
        Sbg Profesi,hanya status guru yg sering diobok obok oleh
        Kementrianya,Apa keberatan bayar prof keguruan ? hapus sj guru drpd meng aniaya nuraniny