Minggu, 20 April 2014 | 22:55:18
Home / Nasional / Hukum / Pimpinan KPK akan Jelaskan Penggeledahan di Kemenpora

Kamis, 19 Juli 2012 , 13:26:00

RELATED NEWS

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi menyatakan, pimpinan KPK akan memberikan penjelasan langsung terkait penggeledahan di kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kamis (19/7) sore nanti.

"Tadi saya tanya pimpinan, katanya nanti pimpinan akan lakukan konferensi pers jam 16.00 WIB," kata Johan Budi di gedung KPK, Kamis (19/7) siang sembari membenarkan adanya penggeledahan itu.

Hanya saja Johan Budi masih enggan menjelaskan apakah penggeledahan itu berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi sport center Hambalang atau atau kasus lain yang melibatkan Kemenpora. Dia memastikan informasi detailnya akan dijelaskan nanti sore oleh pimpinan
KPK.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, penggeledahan oleh tim KPK di berlangsung di lantai 6 gedung Kemenpora RI, yang merupakan kantor Biro Perencanaan Keuangan Kemenpora.

Selain itu tim KPK membawa tiga mobil ke kantor Kemenpora. Satu diantaranya minibus warna biru dan dua mobil Kijang Innova. Tim KPK juga telah memasukkan sebagian berkas dokumen hasil penggeledahan ke dalam dua mobil Innova tersebut dan membawanya meninggalkan kantor Kemenpora.

Diduga kuat penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi pada proyek sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat  senilai Rp2,5 triliun yang sedang digarap KPK.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Buyro Muqoddas pernah mengatakan terkait indikasi korupsi yang dibidik dalam kasus ini, pertama pengadaan tanah dan kedua pengadaan barang dan jasanya.

"Ini ada keanehan jelas. Dari Rp100 jadi Rp200 miliar, lalu jadi Rp1,2 triliun. Ditambah sama Rp1,4 triliun jadi Rp2,5 triliun," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, beberapa waktu lalu.(fat/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 19.07.2012,
        14:09
        anak sekolah
        jangan lupa mampir ke dinas pendidikan sebab buku pelajaran juga jadi obyek korupsi baru