Pengurus PPIB Ributi Hasil Kongres

JAKARTA – Dewan Presidium Penyelamatan Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPP PPIB) mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membatalkan permohonan pendaftaran pergantian nama, kepengurusan, lambang, dan tanda gambar PPIB yang diajukan duet Kartini Syahrir-Yenny Wahid.

Ketua DPP PPIB, Roder Nababan, menjelaskan secara resmi surat keberatan dan penolakan hasil Kongres PPIB di Jakarta 12 Juli 2012, sudah dilayangkan ke Kemenkumham Jumat (20/7) lalu. Menurutnya, hasil kongres itu menetapkan Yenny Wahid sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).

"Kami bukan tak setuju soal figur Yenny Wahid. Hanya saja kami menolak sebuah keputusan yang tak didasarkan pelaksanaan kongres melalui mekanisme yang diatur AD/ART PPIB," kata Roder, Selasa (24/7).

Roder menjelaskan beberapa keberatan yang diajukan ke Kemenkumham antara lain, pelaksana pimpinan kongres di Jakarta tidak sesuai AD/ART PPIB. Dimana, kata dia, seharusnya dipimpin oleh perwakilan Dewan Pimpinan Cabang. “Namun faktanya dipimpin oleh pengurus daerah setingkat provinsi,” katanya.