Rabu, 05 Agustus 2015 | 04:56:01

Rabu, 01 Agustus 2012 , 09:48:00

JAKARTA - Presiden Parlemen Perempuan Dunia, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan bahwa tragedi pembantaian warga muslim Rohingya adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Karena itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu mengingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menyepelekan tragedi kemanusiaan pembantaian warga muslim Rohingya di Arkana, Myanmar yang menelan banyak korban nyawa tak berdosa itu.

"PBB jangan anggap ringan kasus Rohingya ini," tegas Nurhayati Ali Assegaf kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/8).

Nurhayati juga meminta PBB tidak melokalisir masalah hanya menganggap sebatas kejadian di Myanmar. Tetapi, PBB harus melihat kejadian itu secara utuh. "PBB juga harus melihat ASEAN secara kesuluruhan dalam kasus tersebut," katanya.

Nurhayati mengingatkan, PBB juga harus dilihat bahwa kasus pembantaian tersebut sebagai pelanggarann HAM berat. "Bila PBB hanya melihat sebatas masalah agama dan hanya terjadi di Myanmar, maka akan menimbulkan masalah baru di kawasan ASEAN," kata Nurhayati.

Kembali dia mengingatkan, jangan sampai masalah Rohingya jadi konflik di kawasan ASEAN karena mayoritas negara-negara di Asean adalah Islam. "Ini bisa menimbulkan pertikaian sesama negara ASEAN," tegasnya.

Dengan kapasitasnya sebagai Presiden Parlemen Perempuan dunia, Nurhayati akan membawa agenda Rohingya ke sidang extraordinary meeting dari Eksekutif committee IPU yang berlangsung 28 hingga 31 Agustus 2012 di Jenewa, Swiss.

Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan, fraksinya akan berkunjung ke Rohingya dan akan bertemu dengan tokoh-tokoh Islam dan pemerintahan Myanmar.

"Fraksi PKS akan berkunjung ke Rohingya pada 2 hingga 4 Agustus 2012. Ini sebagai bentuk keprihatinan kita terhadap kasus tersebut," kata Mahfudz.

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu menambahkan, namun sampai saat ini, belum ditentukan nama-nama yang akan berangkat.

"Sementara Komisi I DPR RI akan ke Rohingya sekitar bulan September mendatang," tambah Mahfudz. (boy/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar