Selasa, 23 September 2014 | 07:20:51
Home / Politik / Pilkada / Kampanye Berbau SARA Bisa Dipidana

Rabu, 01 Agustus 2012 , 15:08:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Jakarta mengencam penggunaan isu SARA dalam pilkada DKI 2012. LBH menilai penggunaan isu SARA baik melalui pesan singkat, ceramah-ceramah keagamaan, media sosial maupun publikasi-publikasi jelas-jelas merupakan tindakan melanggar hukum.
 
"Pasal 116 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 78 huruf b UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas melarang penggunaan isu SARA untuk menyerang calon dalam pemilihan umum," ujar anggota LBH Jakarta, Sidik dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (1/8).
 
Pasal 81 menyebutkan bahwa penggunaan isu SARA untuk menyerang calon dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Sementara pasal 116 mengancam pengguna isu SARA dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.
 
Sidik mengingatkan agar pasangan calon untuk lebih berhati-hati membahas isu terkait SARA. Pasalnya, bila kedapatan melanggar peraturan tersebut dengan sengaja maka konsekuensinya akan lebih berat lagi.
 
"Ancaman hukuman tersebut bahkan bisa ditambah 1/3 jika penghinaan dengan isu SARA tersebut dilakukan oleh pasangan calon sebagaimana ditegaskan Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2004," tegas Sidik.
 
Selain melanggar hukum, penggunaan isu SARA untuk kampanye juga tidak etis dan menciderai kemerdekaan beragama di Indonesia. Menurut Sidik, pasangan calon yang menyebarkan isu SARA memiliki komitmen yang rendah terhadap pluralisme dan penghormatan kemerdekaan beragama.
 
LBH Jakarta mendorong kepolisian untuk segera menangkap dan memproses penyebar isu SARA. Selain itu masyarakat juga dihimbau untuk turut aktif dalam mengawasi dan melaporkan temuan adanya penyebaran isu SARA dalam Pilkada DKI.
 
"Menghimbau semua lapisan masyarakat yang mengetahui penyebaran isu SARA untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang, Kepolisian dan Panwaslu setempat maupun kepada posko-posko pengaduan swadaya masyarakat," pungkasnya. (dil/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 02.08.2012,
        18:14
        SRI
        SARA?????????? NO WAY. JAMAN SKRNG GAK PERLU SARA,YG PENTING KORUPSI ABIS!!!!!!!!!!!!
      2. 01.08.2012,
        21:11
        suriani
        makanya butuh pengusutan penuh atas segala aspek sara yg mungkin aja muncul...tugas panwaslu nih...
      3. 01.08.2012,
        19:01
        arek Jowo
        setujuuuuu...
        tapi mana mungkin takut, la wong mereka yg itu banyak duitnya, kalau hanya sekedar opini ya sama saja, harus segera direalisasikan