Rabu, 27 Agustus 2014 | 20:09:20
Home / Politik / Pilkada / Gatot Dituding Jadikan Inalum Ajang Kampanye

Senin, 06 Agustus 2012 , 05:25:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Pernyataan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho yang bersikeras Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba harus mendapat share 60 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), mendapat tanggapan miring dari anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk di komisi yang membidangi industri dan perdagangan itu menilai, angka yang dipatok Gatot terlalu bombastis, tidak realistis.

Dengan lugas, Nasril menilai, Gatot memajang angka tinggi hanya sebagai upaya pencitraan agar dirinya dinilai heroik memperjuangkan pembagian saham Inalum. Nasril menilai, Gatot memanfaatkan isu pengambialihan Inalum yang kontraknya berakhir 2013 mendatang, untuk ajang kampanye.

"Gatot jangan menjadikan urusan Inalum ini sebagai ajang kampanye pilgubnya. Dia pasang angka 60 persen biar dinilai seakan-akan pejuang bagi masyarakat Sumut. Belum ada yang dia perjuangkan kok. Dia hanya caper (cari perhartian, red)," ujar Nasril Bahar, kepada JPNN kemarin (5/8).

Lebih lanjut Nasril mengatakan, tuntutan 60 persen share saham Inalum seperti yang dikatakan Gatot itu, akan sulit dipenuhi oleh pusat. Setidaknya ada dua alasan yang disampaikan Nasril.

Pertama, dari aspek kemampuan pemda sendiri dalam menyiapkan dana untuk pembelian saham sebesar 60 persen itu. Kalau pun mau dibentuk konsorsium pemda yang menggandeng pihak swasta, sampai sekarang ini pun belum jelas konsepnya seperti apa.

Kedua, pemicunya justru sikap Gatot sendiri. Menurut Nasril, pemerintah pusat kurang sreg dengan gaya Gatot. Ini menjadi faktor yang cukup berpengaruh tatkala Gatot melakukan negosiasi dengan pusat.

"Gatot itu salah satu kepala daerah yang tidak kooperatif dengan pusat. Gayanya yang sombong itu. Beberapa kali menteri datang ke Sumut, mau ketemu dia saja sulit, alasannya sibuk. Ngerjakan apa sih dia? Pernah Menko Perekonomian datang (ke Sumut, red), tak ketemu. Menteri Perdagangan datang, tak ketemu. Menteri Perindustrian datang, tak ketemu. Ini akan memperlemah posisinya saat melakukan nego dengan pusat," beber Nasril Bahar.

Nasril berharap Gatot mematangkan dulu konsepnya di tingkat lokal, bersama kepala daerah 10 kabupaten/kota. "Wacana sih boleh-boleh saja, tapi argumennya harus kuat. Jangan asal nyebut angka. Karena ini (Inalum, red) bukan harta karun, bukan pampasan perang," cetus Nasril.

Yang perlu dilakukan Gatot saat ini, kata Nasril, mencari informasi ke pemerintah pusat, bagaimana model pengelolaan Inalum pasca 2013 mendatang. "Apakah akan dikelola BUMN baru, ataukah melikuidasi Antam dan Krakatau Steel misalnya untuk dibentuk perusahaan baru yang mengelola Inalum. Kalau dikelola BUMN baru, apakah nanti mau share saham dengan pemda? Itu dulu yang mesti dia lakukan," saran Nasril.

Namun prinsipnya, Nasril menyatakan ikut mendorong pemda, baik pemprov dan 10 kabupaten/kota di sekitar Inalum, ikut mendapatkan share saham. Kalau nanti dibentuk BUMN baru, Nasril sebagai anggota Komisi VI DPR asal Sumut, berjanji akan mendorong agar BUMN baru itu mau membagi sahamnya ke pemprov dan pemkab/kota dimaksud.

Seperti diberitakan, saat ini proses nego pemerintah RI dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) masih berproses. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan, kontrak NAA tidak akan diperpanjang. Dengan demikian, 58,87 saham yang selama 22 tahun dikuasai  NAA, akan dikuasai pemerintah RI, yang selama ini sudah mendapat 41,13 persen saham Inalum.

Menkeu menyebut, pemerintah menyiapkan Rp7 triliun untuk pengambilalihan industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun itu. Sebesar Rp2 triliun sudah ada di APBN, sisanya Rp5 triliun akan diusulkan masuk APBN 2013.

Menku belum berani menyebutkan model pengelolaan Inalum pascaputus kontrak 2013, apakah dikelola BUMN atau non BUMN. Katanya, yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan agar Inalum diambil alih 100 persen oleh pemerintah.

"Yang utama adalah kembali dulu ke pemerintah secara penuh, soal apakah akan diberikan opsi kepada BUMN ataupun non-BUMN itu nomor dua," kata dia. (sam/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar