Kamis, 02 Oktober 2014 | 23:33:49
Home / Pendidikan / Pendidikan / Dana Untuk Siswa Miskin Kurang

Jumat, 10 Agustus 2012 , 10:20:00

BERITA TERKAIT

MALANG - Jumlah siswa miskin di Kota Malang terus bertambah setiap tahun. Sementara alokasi dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) dari pemerintah belum bisa menjangkau seluruh siswa miskin.

Menurut Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Dyah Christina sedikitnya ada 20 persen siswa kategori miskin yang tidak tercover bantuan sebesar Rp 65 ribu per bulan tersebut. “Pengajuan dari sekolah banyak, tapi sekitar 20 persen tidak bisa masuk kuota BKSM karena kuotanya terbatas,” ungkapnya.

Karena itulah sekolah menerapkan pembiayaan subsidi silang agar siswa yang tidak tercover BKSM tidak dibebani dengan biaya SPP yang tinggi. Sebab alokasi dana dari pemerintah belum bisa mengcover semua siswa yang masuk kategori miskin.

BKSM dicairkan melalui tiga sumber pendanaan. Yaitu APBN dari pusat, APBD 1 dari propinsi dan APBD 2 dari pemerintah kota. Untuk dana APBD 2, penerima BKSM jenjang SMA dan MA pencairan diberikan kepada 2625 siswa, jenjang SMK negeri dan swasta diberikan kepada 6125 siswa. BKSM dari APBN atau disebut BOS SMA diberikan kepada 2099 siswa SMK dan 523 siswa SMA.

Sementara dari APBD 1 (bosda SMA) diberikan kepada 3820 siswa. Khusus dari APBD 1 pencairan diberikan untuk enam bulan. Itu pun hanya cair sebesar Rp 52 Ribu dari alokasi bantuan Rp 65 Ribu per siswa. Rp 52 Ribu tersebut adalah alokasi untuk belanja barang dan jasa. Sementara sisanya Rp 13 Ribu untuk alokasi belanja pegawai.  ”Pencairannya baru diberikan untuk belanja barang dan jasa saja,” bebernya.

Kamis (9/8) BKSM untuk siswa SMA dan SMK negeri swasta di Kota Malang mulai dicairkan. Para kepala sekolah mendatangi kantor dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Kota Malang untuk menandatangani pencairan. ”Semua sekolah penerima harus menyelesaikan SPJ rampung pada minggu ini, sehingga minggu depan sudah bisa dicairkan,” ujarnya.

Menurut Dyah, bantuan ini tidak serta merta berimbas pada pendidikan gratis di SMA. Sebab secara operasional kebutuhan sekolah masih jauh diatas nilai bantuan tersebut. Rata-rata SMA Kota Malang mematok SPP bulanannya diatas Rp 100 Ribu. Sehingga bantuan ini sifatnya hanya mengurangi beban siswa dalam membayar SPP saja. ”Tapi bagi yang tidak mampu tetap harus digratiskan, jika perlu dilakukan home visit untuk melihat layak atau tidak siswa dibebaskan biaya sekolahnya,” pungkasnya. (oci/eno)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 04.04.2013,
        14:29
        kasni nrigi
        AN APUK NAPU WANURAK
        SAYA MIPIN MASSA DEPAN
        DISTRIK MAM KAMPUNG BORODUMU





















        Kata Pengatar………………… ……………………… ………………………X i
        Daftar Isi ………………………… ………………………… ………………….vii
        BAB1 .Pendahuluan……………… ………………………… ………………………i
        1 .1 MaksukDan Jutuan…………………… ………………………… ……...........

        BAB 2 Pedoman kerja Distrik Mam……………………… ………………………
        1. 1pendoman Umum
        1.2 Azas-azas
        1.3 Pola Dasar Program Kerja
        1.4 Pola kegiatan

        BAB3 Pola Dasar Program kerja Distrik
        1.1 Landasan Program Kerja Distrik
        BAB4 Pola umum Program Jangka Panjang
        1.1Pendahuluan
        1.2 Arah Program Jangka Panjang
        1.3 Penutup

        BAB5 Pola Umum Program jangka Menengah
        1.1Pendahuluan
        1.2 Tujuan Dan Prioritas
        1.3Cara dan Kebijakan Program

        BAB6 Pola Program jangka pendek
        1.1Pendahuluan
        1.2jutua n DanPrioritas
        1.3Cara Program
        BAB 7Pelaksanan Dan Evaluasi
        1.1Mengenal kampung
        BAB8 Penutup








        KATA PENGANTAR
        Segala puji Syukur Tuhan yang Maha kuasa hanya kami panjatkan bagi- Mu Tuhan atas kasih dan
        penyertaan-Mu sehingga kami
        boleh ada sebagaimana kami ada hingga kini diatas Negeri Cenderawasih Persada ini. Kami mengakui kasih
        dan penyertaan – MU dalam setiap langkah kehidupan kami.
        Setiap Manusia lahir ke dalam dunia ini dengan membawah dua sifat utama sebagai makhluk hidup, yaitu:

        1.Manusia sebagai Makhluk Individu
        Manusia sebagai makhluk individual, setiap Manusia Memiliki hak – hak Asasi yang Melekat Pada
        Dirinya Sejak Manusia itu Lahir ke Dalam Dunia Secara Universal dan Kodrat. Hak – hak kodrati
        dari sudut pandang Iman umat Nasrani adalah manusia sebagai Makhluk ciptaan Tuhan yang
        sangat mulia di muka bumi ini karena Manusia di ciptakan segambar dan serupa dengan Sang
        Pencipta, TUHAN ALLAH sendiri (Kejadian,1). Oleh karena itu setiap manusia memiliki
        kewajiban untuk taat dan patuh terhadap semua larangan dan perintah dari Sang Pencipta
        menurut kepercayaan Imannya. Sehingga harus ada saling Menghargai Sesama Umat Manusia
        Sebagai makhluk ciptaan Tuhan di bawah aturan Firman. Sedangkan manusia sebagai Makhluk
        Individu yang Memiliki hak – hak yang Melekat Padanya secara universal dan fundamental dari
        segi Yuridis Formal ialah sejak manusia itu lahir kedalam dunia secara otomatis dia sudah
        terikat dan di jamin oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana seorang itu lahir.
        Disini ada aturan – aturan yang diatur supaya setiap manusia hidup dalam suasana aman dan tertib
        dan ada peraturan perundang – undangan yang berupa sanksi jika melakukan atau melanggar
        aturan yang telah di tetapkan. Semua intinya mengatur dengan maksud agar manusia itu hidup tenteram dan aman.
        2.Manusia sebagai Makhluk Sosial.
        Sedangkan Manusia sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain atau sesama. Bayangkan sejak seseorang lahir hingga meninggal pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Sehingga dalam teori Sosiologi, Abraham Maslow Menyebut Manusia sebagai ZOON POLITICO atau manusia adalah makhluk, artinya setiap manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dalam hal apa saja dan dalam waktu yang bersamaan orang lain pun membutuhkan sesuatu dari dia. Tempat untuk saling memberi dan menerima yang pertama adalah Keluarga kemudian berkembang perkembangan yang lebih yaitu dalam Ikatan Distrik dan lain sebagainya. atas dasar kesamaan nasib, ideologi, sejarah, budaya, pandangan politik, keyakinan agama, dan lain sebagainya hingga Organisasi yang terbesar yaitu Negara.
        Di dalam Ikatan Distrik inilah yang memungkinkan terjadinya interaksi dalam hal memberi dan menerima tadi,
        sehingga keberadaan suatu distrik mutlak di butuhkan. Seorang tidak mungkin hidup di sebuah pulau hanya seorang diri tanpa ada siapapun disana, kalau ada seperti itu berarti bukan lain dia adalah seorang Dewa.
        Kehadiran dan Keberadaan distrik yang di didirikan atas Asas kesamaan Budaya dan lain sebagainya oleh seluruh masyarakat Nduga dan lebih khusus masyarakat distrik mugi merupakan bagian dari Bagaimana distrik menjadi wadah yang dapat Menghasilkan dan membentuk masyarakat yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara. distrik dalam Perspektif Budaya orang Nduga adalah ibarat seperti sebuah Honai. Prinsip – prinsip dasar yang hidup di dalam honai, tujuan dari honai, maksud dari keberadaan honai itu sudah jelas merupakan tempat merumuskan masalah – masalah sosial, tempat saling menasehati, saling membangun, saling memberi dan menerima dalam hal pandangan dan pikiran sebelum melakukan sesuatu dengan demikian bagaimana sesuatu harus dikerjakan dan sudah jelas siapa kerja apa pada saat sesuatu dikerjakan.
        Distrik mugi mencoba untuk menjadi Sebuah Honai dalam wajah Modern tetapi tetap Memegang Teguh Prinsip – Prinsip Honai dengan Melestarikan Budaya Musyawarah untuk Mufakat yang Merupakan Budaya Demokrasi Orang Nduga dan Pegunungan pada Umumnya.
        Harapan kami semoga melalui RAKERDIS distrik mugi Tahun 2012 ini, kita jadikan distrik sebagai Honai tadi untuk saling membangun diantara kita melalui setiap Program yang akan kita tetapkan bersama untuk nanti di usahakan walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami, disamping sebagai Forum untuk belajar bagaimana menyusun, memaparkan dan menetapkan Sebuah Program Kerja.
        Akhirnya kami mewakili saya sebagaiKepala Distrik Mugi TATOLUS GWIJANGGE Mengucapkan Terimakasih atas semua dukungan dan partisipasi Aktif dari Bapak, Ibu serta saudara/I sekalian sehingga RAKERDIS ini boleh terlaksana pada hari ini, semoga Tuhan ALLAH yang mempunyai Kehidupan ini memberkati kita sekalian dalam tugas dan tanggung jawab kami selaku Abdi – Nya.


        NAMA KEGIATA

        Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        DASAR PIKIRAN


         DISTRIK Mam adalah salah satu wadah untuk membangun masyarakat yang mandiri,sejahterah, teriring berjalannya perkembangan globalisasi saat ini di berbagai bidang dengan berlandaskan pada Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan berasaskan, Azas kesamaan budaya, Azas Manfaat, Azas Demokrasi, Azas Kooperasi, Azas Keterbukaan, Azas Kemandirian, bertujuan:
        1. Mewujudkan distrik mugi yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara;
        2. Mewujudkan Cendikiawan Nduga yang Berwatak Demokratis, Rasionalis dan Patriotis Dalam Berpikir, berkarya dan Berkeadilan sosial.
        3. Mewujudkan Sistem pemerintahan yang Teratur Secara Manajemen dan Memberi Pelayanan dan Perlindungan luas Kepada Kepentingan Anggota dan Masyarakat luas

        LANDASAN PELAKSANAAN


         Mengingatnya kemajuan pembangunan di berbagai bidang
         Hasil-hasil diskusi dengan beberapa tokoh
         Melihat kondisi rill di distrik mugi yang sementara ini terjadi berbeda persepsi untuk menjalankan pembangunan
        Mengingatnya MUSREMBANG kabupaten nduga yang akan diselegarakan belum lama ini

        TUJUAN KEGIATAN


        a. Menyusun program Kerja setiap bidang dan di bahas bersama untuk di tetapkan sebagai program jangka pendek, Program Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang
        b. Musyawara dan mufakat untuk bagaimana menjalankan pembangunan di distrik mugi di bidang masing-masing.

        PESERTA RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK MAM


        Peserta rakerdis/ rapat kerja distrik mam terdiri dari unsur, camat, tokoh gereja,tokoh adat, desa,kesehatan, pendidikan,intelektual serta,tokoh masyaraka.t jika memungkinkan serta seluruh masyarakat yang ada di distrik mam



        WAKTU DAN TEMPAT MAM

         Tanggal 22 April 2011
         Tempat : Kantor Distrik Mugi Kabupaten Nduga

        MATERI RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK Mam


         Arah dan kebijakan Program Kerja Kepala Distrik Mam Kabupaten Nduga tahun 2012/2016
         Hasil keputusan dalam Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        METODE RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam

         Pembukaan
         Pembaha san Materi Rakerdis/Rapat Kerja Distrik Mam
         Tanggapan Terhadap Hasil pembahasan
         Penetapan hasil pembahasan
         Penutup


        TATA TERTIB RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam


        Demi Ketertiban, Kelancaran dan Kenyamanan Berlangsungnya, RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam Seluruh peserta wajib mematuhi hal – hal sebagai berikut dengan penuh kesadaran dan Rasa Bertanggung Jawab :
        1. Peserta wajib hadir tepat pada waktu yang di tentukan
        2. Selama kegiatan Rakerdis/rapat kerja distrik mugi berlangsung, Peserta tidak di Perkenankan Meninggalkan Tempat Rakerdis dan apabila Mendesak harus Melalui Permohonan izin kepada Pimpinan RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI
        3. Setiap peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI wajib mengikuti seluruh Kegiatan dari awal hingga Akhir
        4. Menjaga ketertiban, keharmonisan dan kekompakan sesama peserta
        5. Menjaga Citra Positif dan Kehormatan Distrik
        6. Menandatangani daftar hadir yang telah di sediakan oleh Panitia

        PENUTUP

        Demikian Buku Panduan ini Kami buat Sebagai Rambu – Rambu yang akan Mengarahkan Seluruh Peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI Agar Berjalan Dengan Baik dan Benar Sesuai Dengan Harapan Kami Semua. Harapan Kami, Semoga Melalui RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI ini Mampu Menjadi Distrik yang Dapat Menghasilkan Masyarakat yang Bermoral Baik, Berkepribadian, Beraklak Mulia dan Mampu berpikir kritis dan Rasional dalam Menghadapi Berbagai Tantangan yang Berskala Nasional dan Internasional. Anda dan saya adalah tokoh utama dalam segala hal, entah kita siap atau tidak siap, suka tidak suka suatu saat pembangunan itu akan jatuh di pundak kita semua, oleh karenanya, kami mengajak kita sekalian untuk memanfaatkan waktu yang ada selagi masih hidup ini dengan baik dan benar dalam rangka mempersiapkan diri sediri mungkin untuk menjadi agen perubahan bagi Distrik Mugi Nduga dan PAPUA pada umumnya. Perubahan itu tidak Akan terjadi dengan sendirinya karena berlalu nya waktu, tetapi perubahan itu Akan terjadi ketika kita menyadari siapa saya?Saya dari mana? Dan ke mana nantinya saya Akan membawah apa yang saya dapatkan disini? Semua ini pertanyaan – pertanyaan yang harus di jadikan sebagai Dasar pijakan dalam rangka mempersiapkan diri secara baik dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kita sekalian.

        Nduga, April 9, 2011

        Kepala distrik mugi tahun ajaran 2012/206



        WALPIUS KOGOYA
        NIP


        LAMPIRAN GBHKD DISTRIK

        BAB I
        PENDAHULUAN
        Distrik adalah sebuah lembaga pemerintah yang beranggotakan seluruh seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk membangun satu integritas kemandirian dan juga memperkuat satu pemikiran yang akan diimplementasikan sebagai satu bentuk gerakan untuk masa depan Distrik Mugi dan Kabupaten Nduga.

        A. MAKSUD DAN TUJUAN
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) Dimaksudkan Untuk Memberikan Arah Dalam Pengembangan Distrik
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) bertujuan memanifestasikan keadaan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, Menengah dan panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan tujuan Distrik sesuai dalam aturan-aturan distrik atau pemerintah
        BAB II
        PEDOMAN KERJA DISTRIK MUGI

        A. PEDOMANUMUM
        Pedoman umum kerja KEPALA DISTRIK BESERTA STAFNYA adalah bersifat umum dan mendasar bagi penataan kelembagaan Pemerintahan dilingkungan MASYARAKAT MUGI beserta segenap perangkat Distriknya.
        B. AZAS – AZAS
        Azas – Azas Masyarakat Distrik Mugi
        1. Azas kesamaan Budaya
        Distrik ini berasaskan pada kesamaan latar belakang budaya dari Masyarakat Distrik Mugi
        2. Azas Manfaat
        Semua usaha dan kegiatan Masyarakat Distrik Mugi harus memberikan manfaat yang sebasar-besarnya untuk meningkatkan dan membangun kemampuan intelektualitas, kreatifitas minat dan bakat Masyarakat Mugi.
        3. Azas Demokrasi
        Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan Kepala Distrik Dan Stafnya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka akan diadakan Vooting.
        4. Azas Kooperasi
        Segala usaha dan kegiatan Distrik Mugi mencerminkan partisipasi aktif segenap Masyarakat Distrik Mugi dengan dilandasi tanggung jawab penuh yang dijiwai oleh semangat Kebersamaan dan Kekeluargaan.

        5. Azas Keterbukaan
        Kepala Distrik Mugi memberikan peluang dan kerja sama dengan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
        6. Azas Kemandirian
        Distri Mugi merupakan lembaga Pemerintahan yang berpangkal di Kabupaten Nduga yang berdiri Mandiri dan tidak terikat pada distriklainnya.



        C. POLA DASAR PROGRAM KERJA
        Pola dasar program kerja DISTRIK merupakan acuan operasional kegiatan program kerja dan pengembangan DISTRIK yang meliputi:
        1. PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK
        a) Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar Masyarakat dan Pemerintah;
        b) Pengembangan penalaran dan kesejahteraan Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi.
        d) Pengembangan pemasaran
        2. PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
        a) Peningkatan koordinasi kerja lintas Distrik lokal dan Masyarakat
        b) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi dengan program dan kegiatan yang relevan.
        c) Peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial kesmasyarakatan DISTRIK
        3. PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG
        a) Peningkatan kualitas Masyarakat Distrik Mugi;
        b) Pengembangan kemandirian Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
        d) Pengabdian pada Masyarakat.
        D. POLA KEGIATAN
        Pola kegiatan yang dalam pelaksanaannya diatur secara periodik dengan formulasi sebagai berikut:
        1) Pendidikan dan Penalaran
        Mengadakan kegiatan yang bersifat ilmiah dalam mendukung pengembangan, peningkatan intelektualitas dan kreatifitas Pelajar Distrik Mugi.
        2) Minat, Bakat, Kegemaran dan Mental Spiritual Pelajar Distrik Mugi.
        Membina dan meningkatkan minat, bakat, kegemaran dan mental spiritual Pelajar melalui kegiatan yang relevan.
        3) Kesejahteraan
        Menj alin kerja sama dengan berbagai lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan Pelajar Distrik Mugi.
        4) Pengabdian Pada Masyarakat
        Merealisasikan secara optimal dan secara Baik dalam membangun kerja sama dan komunikasi yang berwujud pengabdian pada masyarakat

        BAB III
        POLA DASAR PROGRAM KERJA DISTRIK
        A. TUJUAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Program Kerja Distrik bertujuan untuk mewujudkan suatu organisasi yang sehat dan dinamis sebagai wadah saling tindak positif bagi Masyarakatnya sebagai wujud pengembangan Pembangunan.
        B. LANDASAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Landasan pelaksanaan program KERJA DiSTRIK adalah Mensejaterahkan Masyarakan Menuju Kemandirian


        BAB IV
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG
        Untuk memberikan arah program yang berkesinambungan, maka perlu disusun satu pola umum sebagai upaya mencapai tujuan Kerja Distrik
        Berdasarkan pola dasar program Kerja Distrik maka disusunlah Pola Umum Program Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu Lima Tahun dalam Pengapdiannya.
        A. PENDAHULUAN
        Agar pelaksanaan program KERJA dapat berjalan lancar dan terarah untuk mencapai tujuan maka perlu menentukan Pola Umum Program Jangka Panjang dengan pelaksanaan program jangka pendek yang merupakan rangkaian program ber-kesinambungan.
        B. ARAH PROGRAM JANGKA PANJANG
        Program dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan yang termasuk dalam RAKERDIS.Untuk melaksanakan maka program jangka panjang dilaksanakan secara bertahap.Maksud pelaksanaan bertahap ini untuk meletakkan landasan yang kuat bagi program jangka panjang tahap selanjutnya.
        Sasaran utama Program Jangka Panjang Tahap Kesatu adalah pengembangan Distrik secara intern dan ekstern.Sejalan dengan itu, perlu pula dilaksanakan sosialisasi dan realisasi program.Pelaksanaan program harus sejalan dengan pembinaan keadaan Distrik yang stabil dan dinamis.
        Pelaksanaan program harus menjamin pemerataan untuk setiap Masyarakat secara proporsional serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Distrik Mugi khususnya dan Nduga umumnya.Pelaksanaan program ini harus memanfaatkan secara optimal segenap potensi Distrik Mugi.
        Sasaran yang hendak dicapai dalam Program Jangka Panjang adalah :
        1. Bidang Pendidikan/ Peningkatan kualitas Masyarakat
        Peningkatan kualitas Masyarakat. Sasaran pengembangan Pembangunan dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek berikut ini :
        a. Program Jangka Pendek Pertama :Optimalisasi potensi sumber daya Manisia (SDM).
        b. Program Jangka Pendek Kedua : Pengembangan kerjasama dalam Masyarakat Dan Pemerintah
        2. Bidang Keilmuan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
        Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Mengembangkan keilmuan melaluhi seminar-seminar Distrik yang membawa nilai-nilai luhur dan membentuk rekomendasi terhadap paradigma keilmuan di tingkatan Pelajar distrik mugi

        PENUTUP
        Pola Umum Program Jangka Panjang merupakan pola tetap yang tidak akan diubah sebelum memasuki program jangka panjang selanjutnya serta merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Program Jangka Pendek. Penjabaran Pola Umum Jangka Pendek diserahkan kepada Koordinator distrik sebelum berakhir masa jabatanannya untuk dibahas oleh Rakerdis dengan maksud menjaga kesinambungan program.
        Hasil-hasil program yang telah dilaksanakan harus dapat dirasakan oleh setiap Masyarakat

        BAB V
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA MENENGAH

        A. PENDAHULUAN
        Dikar enakan Distrik merupakan salah satu wadah yang untuk berkembang secara kemandirian maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal Distriki.di sisi lainpemerintahaan juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat fondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Penyusunan Struktur Dan Staf Camat
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan kepala distrik
        3. Penetapan bidang disusun sedemikian rupa dengan mengacu pada aspirasi masyarakat.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern pemerintah
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud nyata kerja distrik dengan sistem terbuka.
        6. Kultur Distrik diantara Camat harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas Distrik.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter distrik dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat kabupaten dan distrik secara seragam untuk mendukung dinamika distrik.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam distrik
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan,seperti seminar,dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada Rakerdis lainnya.
        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. mengkonsolidir beberapa tokoh di berbagai wilayah yang sudah menempati beberapa lembaga

        BAB VI
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PENDEK

        A. PENDAHULUAN
        Dikaren akan Distrik merupakan wadah yang baru berdiri maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal distrik .di sisi lain juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat pondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Struktur distrik harus segera dilengkapi dengan menyusun kepengurusan sesuai dengan arah GBHKD dengan mempertimbangkan personal yang handal dan professional serta memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi.
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan pengurus untuk segera melaksanakan yang manamerupakan hal yang harus dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah kerja DISTRIK yang hanya dihadiri oleh Masyarakat Distrik Mugi, untuk menyusun rencana-rencana kegiatan selama kurun waktu dua tahun untuk kemudian disosialisasikan serta direalisasikan.
        3. Penetapan Kinerja Kerja Distri disusun sedemikian rupa dengan mengacu kepada, , GBHKD, dan peraturan Tata Kerja DISTRIK lainya.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern DISTRIK perlu dilaksanakan untuk mendukung program yang akan dilaksanakan.
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud DISTRIK dengan sistem terbuka.
        6. Kultur DISTRIK diantara CAMAT harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas DISTRIK.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter DISTRIK dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat Kabupaten dan Distrik secara seragam untuk mendukung dinamika DISTRIK.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam DISTRIK
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan Pembangunan,seperti Rapat, dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada RAKERDIS, GBHD DISTRIK dan peraturan-peraturan Pemerintah lainnya.

        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. Mengkonsolidir beberapa Tokoh di berbagai DISTRIK yang sudah menempati beberapa lembaga


        BAB VII
        PELAKSANAAN DAN EVALUASI
        Pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Pendek Pertama dilakukan oleh KEPALA DISTRIK dan DESA selaku mandataris RAKERDIS.
        Untuk menjaga intensitas dan kesinambungan Program Jangka Pendek Pertama, maka perlu adanya koordinasi dan evaluasi oleh KEPALA DISTRIK untuk memantau realisasi program.

        Mengenalkan Kampung
        Dasar yang di kenal Otak Reptilia berperang sebagai fungsi motor sensorik
        (indera) kelansungan hidup dan fungsi menghadapi Bahaya kesulitan kualitas
        Sumber daya manusia yang kurang di balik Gungung kondisi sangat –sanggat
        Bahaya kendalikan berbagai macam kesulitan distrik mam kurang nya
        Cara berpikir yang berbeda-beda dan mengkhususkan diri pada kemampuan kemapuan
        Tertentu walapun persilangan dapat terjadi otak kiri berciri Logis Sekuensial dan rasional
        Otak kanan berciri acak tidak teratur intuitif dan holistic
        Pada dasar mempelajari merupakan aktivitas manusiayang berlanggsung
        Hingga akhir hidupnya tetiap manusia terus menurus mempelajari kesulitan
        Daerah sesuatu khususnya yang berkaitan dengan keingginan untuk untuk mencapai
        Tujuan keterampilah dan pengetahuan tertentu dan renungkanlah proses yang perang
        Kita mulai pada massa kecil tidak berhasil mencapai persentasi munangagunkan pada tahun atau massa hidupkitaberkat /kekuatan

        A HUBUNGAN MASYARAKAT
        Membawahi:
        1. Econo mic Study Center
        Bertugas menyusun dan menetapkan pengembangan ekonomi Rakyat bersama seluruh anggota untuk menjadi masukan konstruktif bagi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nduga sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        2. Law and Human Rights Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang Hukum dan HAM yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan / ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        3. Sosial dan Political study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang SOSIAL POLITIK yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        4. Culture Study Cente
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pengembangan Kebudayaan yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI untuk mengangkat nilai – nilai Budaya terancam punah oleh budaya – budaya asing
        5. Woman Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang kesetaraan Gender (jenis kelamin)bagi seluruh Anggota IPMNI dalam berbagai macam tugas dan pekerjaan.


         KOMISI B PEMBERDAYAAN ANGGOTA
        Membawahi:
        1. Student Welfare Study Center
        Menyusun program kerja yang di rasa perlu di dorong bagi kesejahteraan seluruh Anggota IPMNI selama periode berjalan

        2. Study OfInterestAndTalent Center
        Bertugas Menyusun Program – Program Kerja di bidang Pengembangan Minat dan Bakat baik Seluruh Anggota IPMNI

        3. Education Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pendidikan dan penalaran bagi seluruh Anggota IPMNI melalui pendidikan formal maupun informal yang di rasa perlu

         PENGEMBANGAN ORGANISASI
        Membawahi
        1. Lembag a study Pengembangan Organisasi
        Bertugas menyusun program – program kerja di bidang pengembangan Organisasi baik keluar

































        APDI FUNDAMENTAT ABab II Pengertian dan Unsur-Unsur Pendidikan
        Seorang calon pendidik hanya dapat melaksanakan tugasnya denga nbaik jika memperoleh jawaban yang jelas dan benar tentang apa yang dimaksud pendidikan. Jawaban yang benar tentang pendidikan diperoleh melalui pemahaman terhadap unsur-unsurnya, konsepdasar yang melandasinya, dan wujud pendidikan sebagi sistem. Bab II ini akan mengkaji pengertian pendidikan,unsur-unsur pendidikan, dan sistem pendidikan.

        A. PENGERTIAN PENDIDIKAN
        1. Batasan tentang Pendidikan
        Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.
        a. Pendidikan sebagai Proses transformasi Budaya
        Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.
        b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi
        Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagi suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.
        c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warganegara
        Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.
        d. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja
        Pendidikan sebagai penyimpana tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar utuk bekerja.Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran.Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.
        e. Definisi Pendidikan Menurut GBHN
        GBHN 1988(BP 7 pusat, 1990: 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasiaonal yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dan berdasarkan pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk memingkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
        2. Tujuan dan proses Pendidikan
        a. Tujuan pendidikan
        Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan.Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dazn merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
        b. Proses pendidikan
        Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya , pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pemgelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal.


        3. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH)
        PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan, PSH merupakan sesuatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Ide tentang PSH yang hampir tenggelam, yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh comenius 3 abad yang lalu (di abad 16). Selanjutnya PSH didefenisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstruktursn ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai paling tua.(Cropley:67)
        Berikut ini merupakan alasan-alasan mengapa PSH diperlukan:
        a. Rasional
        b. Alasan keadilan
        c. Alasan ekonomi
        d. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek
        e. Alasan perkembangan iptek
        f. Alasan sifat pekerjaan
        4. Kemandirian dalam belajar
        a. Arti dan perinsip yang melandasi
        Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kamauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada perinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar.
        b. ¬Alasan yang menopang
        Conny Semiawan, dan kawan-kawan (Conny S. 1988; 14-16) mengemukakan alasan sebagai berikut:
         Perkembangan iptek berlangsung semakin pesat sehingga tidak mungkin lagi para pendidik(khususnya guru) mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik.
         Penemuan iptek tidak mutlak benar 100%, sifatnya relatif.
         Para ahli psikologi umumnya sependapat, bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika diserta dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondidi yang dihadapi dengan mengalami atau mempraktekannya sendiri.
         Dalam proses pendidikan dan pembelajaran pengembangan konsep seyogyanya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik.
        B. UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN
        Proses pendidikan melibatkan banyak hal yaitu:
        1. Subjek yang dibimbing (peserta didik).
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)
        6. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode)
        7. Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Penjelasan:
        1. Peserta Didik
        Peserta didik berstatus sebagai subjek didik.Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya.
        Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah:
        a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
        b. Individu yang sedang berkembang.
        c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
        d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik.Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkunga yaitu lingkungankeluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masayarakat.Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat.
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan.
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        a. Alat dan Metode
        Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.Secara khusus alat melihat jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan efektifitasnya.Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kuratif.
        b. Tempat Peristiwa Bimbingan Berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Lingkungan pendidikan biasanya disebut tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
        C. PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM
        1. Pengertian Sistem
        Beberapa definisi sitem menurut para ahli:
        a. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh. (Tatang M. Amirin, 1992:10)
        b. Sistem meruapakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. (Tatang Amirin, 1992:10)
        c. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Tatang Amirin, 1992:11)
        Sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro. Sebagai subsistem, bidang ekonomi, pendidikan,dan politik masing-masing-masing sebagai sistem. Pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan subsistem dari bidang pendidikan sebagai sistem dan seterusnya.

        2. Komponen dan Saling Hubungan antara Komponen dalam Sistem Pendidikan.
        Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain: raw input (sistem baru), output(tamatan), instrumentalinput(guru, kurikulum), environmental input(budaya, kependudukan, politik dan keamanan).

        3. Hubungan Sistem Pendidikan dengan Sitem Lain dan Perubahan Kedudukan dari Sistem

        4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik.
        a. Cara memandang sistem
        Perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sitem ataupunsebaliknya suatu sitem menjadi komponen dari sitem yang lebih besar, tidak lain daripada perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sitem atau dengan kata lain ruang lingkup suatu permasalahan.
        b. Masalah berjenjang
        Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif maslah, dan latar belakang masalah.
        c. Analisis sitem pendidikan
        Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efesien dan efektif. Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem ialah: bahwa kita dipersyaratkan untuk berpikir secra sistmatik, artinya harus memperhitungkan segenap komponen yang terlibat dalam maslah pendidikan yang akan dipecahkan.
        d. Saling hubungan antarkomponen
        Komponen-kompone n yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik. Tetapi komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal, manakala komponen tersebut tidak berhibungan secra fungsional dengan komponen lain.
        e. ¬Hubungan sitem dengan suprasistem
        Dalam ruang lingkup besar terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lain. Hal ini wajar, oleh karena pada dasarnya setiap sistem itu hanya merupakan satu aspek dari kehidupan.Sdangkan segenap segi kehidupan itu kita butuhkan, sehingga semuanya memerlukan pembinaandan pengembangan.


        5. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan
        Kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan pengajaran dan pendidikan adalah:
        a. pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing saling mengisis.
        b. Pembedaan dilakukan hanya untuk kepentingan analisis agar masing-masing dapat dipahami lebih baik.
        c. Pendidikan modern lebih cenderung mengutamakan pendidikan, sebab pendidikan membentuk wadah, sedangkan pengajaran mengusahakan isinya. Wadah harus menetap meskipun isi bervariasi dan berubah.

        6. Pendidikan prajabatan (preservice education) dan pendidikan dalam jabatan (inservice education) sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu.Sedangkan pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada oramg-orang yang telah bekerja berupa penataran, kursus-kursus, dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan prajabatan hanya memberikan bekal dasar, sedangkan bekal praktis yang siap pakai diberikan oleh pendidikan dalam jabatan.

        7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pedidikan yang telah baku, misalnya SD,SMP,SMA, dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal.
        ¬Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumberdaya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga sub-sistem tersebut berperanan.

        Sumber Bacaan Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta





        BAB VIII
        PENUTUP
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja DISTRIK (GBHKD) disusun dan dirumuskan sebagai Landasan Operasional DISTRIK untuk mencapai cita-cita luhur yang tercantum dalam tujuan Pembangunan Berhasilnya pelaksanaan program sebagai wujud nyata pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif segenap masyarakat di tingkat distrik maupun desa serta masyarakat di setiap distrik mugi masing-masing.
        Untuk itu, setiap unsur dalam Distrik Mugi dapat menjabarkan program yang sesuai dengan kemampuan masing-masing menurut Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) serta dengan koordinasi yang mantap. Hasil-hasil pelaksanaan program harus dapat dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai perwujudan tujuan Distrik.
      2. 04.04.2013,
        14:29
        kasni nrigi
        AN APUK NAPU WANURAK
        SAYA MIPIN MASSA DEPAN
        DISTRIK MAM KAMPUNG BORODUMU





















        Kata Pengatar………………… ……………………… ………………………X i
        Daftar Isi ………………………… ………………………… ………………….vii
        BAB1 .Pendahuluan……………… ………………………… ………………………i
        1 .1 MaksukDan Jutuan…………………… ………………………… ……...........

        BAB 2 Pedoman kerja Distrik Mam……………………… ………………………
        1. 1pendoman Umum
        1.2 Azas-azas
        1.3 Pola Dasar Program Kerja
        1.4 Pola kegiatan

        BAB3 Pola Dasar Program kerja Distrik
        1.1 Landasan Program Kerja Distrik
        BAB4 Pola umum Program Jangka Panjang
        1.1Pendahuluan
        1.2 Arah Program Jangka Panjang
        1.3 Penutup

        BAB5 Pola Umum Program jangka Menengah
        1.1Pendahuluan
        1.2 Tujuan Dan Prioritas
        1.3Cara dan Kebijakan Program

        BAB6 Pola Program jangka pendek
        1.1Pendahuluan
        1.2jutua n DanPrioritas
        1.3Cara Program
        BAB 7Pelaksanan Dan Evaluasi
        1.1Mengenal kampung
        BAB8 Penutup








        KATA PENGANTAR
        Segala puji Syukur Tuhan yang Maha kuasa hanya kami panjatkan bagi- Mu Tuhan atas kasih dan
        penyertaan-Mu sehingga kami
        boleh ada sebagaimana kami ada hingga kini diatas Negeri Cenderawasih Persada ini. Kami mengakui kasih
        dan penyertaan – MU dalam setiap langkah kehidupan kami.
        Setiap Manusia lahir ke dalam dunia ini dengan membawah dua sifat utama sebagai makhluk hidup, yaitu:

        1.Manusia sebagai Makhluk Individu
        Manusia sebagai makhluk individual, setiap Manusia Memiliki hak – hak Asasi yang Melekat Pada
        Dirinya Sejak Manusia itu Lahir ke Dalam Dunia Secara Universal dan Kodrat. Hak – hak kodrati
        dari sudut pandang Iman umat Nasrani adalah manusia sebagai Makhluk ciptaan Tuhan yang
        sangat mulia di muka bumi ini karena Manusia di ciptakan segambar dan serupa dengan Sang
        Pencipta, TUHAN ALLAH sendiri (Kejadian,1). Oleh karena itu setiap manusia memiliki
        kewajiban untuk taat dan patuh terhadap semua larangan dan perintah dari Sang Pencipta
        menurut kepercayaan Imannya. Sehingga harus ada saling Menghargai Sesama Umat Manusia
        Sebagai makhluk ciptaan Tuhan di bawah aturan Firman. Sedangkan manusia sebagai Makhluk
        Individu yang Memiliki hak – hak yang Melekat Padanya secara universal dan fundamental dari
        segi Yuridis Formal ialah sejak manusia itu lahir kedalam dunia secara otomatis dia sudah
        terikat dan di jamin oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana seorang itu lahir.
        Disini ada aturan – aturan yang diatur supaya setiap manusia hidup dalam suasana aman dan tertib
        dan ada peraturan perundang – undangan yang berupa sanksi jika melakukan atau melanggar
        aturan yang telah di tetapkan. Semua intinya mengatur dengan maksud agar manusia itu hidup tenteram dan aman.
        2.Manusia sebagai Makhluk Sosial.
        Sedangkan Manusia sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain atau sesama. Bayangkan sejak seseorang lahir hingga meninggal pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Sehingga dalam teori Sosiologi, Abraham Maslow Menyebut Manusia sebagai ZOON POLITICO atau manusia adalah makhluk, artinya setiap manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dalam hal apa saja dan dalam waktu yang bersamaan orang lain pun membutuhkan sesuatu dari dia. Tempat untuk saling memberi dan menerima yang pertama adalah Keluarga kemudian berkembang perkembangan yang lebih yaitu dalam Ikatan Distrik dan lain sebagainya. atas dasar kesamaan nasib, ideologi, sejarah, budaya, pandangan politik, keyakinan agama, dan lain sebagainya hingga Organisasi yang terbesar yaitu Negara.
        Di dalam Ikatan Distrik inilah yang memungkinkan terjadinya interaksi dalam hal memberi dan menerima tadi,
        sehingga keberadaan suatu distrik mutlak di butuhkan. Seorang tidak mungkin hidup di sebuah pulau hanya seorang diri tanpa ada siapapun disana, kalau ada seperti itu berarti bukan lain dia adalah seorang Dewa.
        Kehadiran dan Keberadaan distrik yang di didirikan atas Asas kesamaan Budaya dan lain sebagainya oleh seluruh masyarakat Nduga dan lebih khusus masyarakat distrik mugi merupakan bagian dari Bagaimana distrik menjadi wadah yang dapat Menghasilkan dan membentuk masyarakat yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara. distrik dalam Perspektif Budaya orang Nduga adalah ibarat seperti sebuah Honai. Prinsip – prinsip dasar yang hidup di dalam honai, tujuan dari honai, maksud dari keberadaan honai itu sudah jelas merupakan tempat merumuskan masalah – masalah sosial, tempat saling menasehati, saling membangun, saling memberi dan menerima dalam hal pandangan dan pikiran sebelum melakukan sesuatu dengan demikian bagaimana sesuatu harus dikerjakan dan sudah jelas siapa kerja apa pada saat sesuatu dikerjakan.
        Distrik mugi mencoba untuk menjadi Sebuah Honai dalam wajah Modern tetapi tetap Memegang Teguh Prinsip – Prinsip Honai dengan Melestarikan Budaya Musyawarah untuk Mufakat yang Merupakan Budaya Demokrasi Orang Nduga dan Pegunungan pada Umumnya.
        Harapan kami semoga melalui RAKERDIS distrik mugi Tahun 2012 ini, kita jadikan distrik sebagai Honai tadi untuk saling membangun diantara kita melalui setiap Program yang akan kita tetapkan bersama untuk nanti di usahakan walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami, disamping sebagai Forum untuk belajar bagaimana menyusun, memaparkan dan menetapkan Sebuah Program Kerja.
        Akhirnya kami mewakili saya sebagaiKepala Distrik Mugi TATOLUS GWIJANGGE Mengucapkan Terimakasih atas semua dukungan dan partisipasi Aktif dari Bapak, Ibu serta saudara/I sekalian sehingga RAKERDIS ini boleh terlaksana pada hari ini, semoga Tuhan ALLAH yang mempunyai Kehidupan ini memberkati kita sekalian dalam tugas dan tanggung jawab kami selaku Abdi – Nya.


        NAMA KEGIATA

        Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        DASAR PIKIRAN


         DISTRIK Mam adalah salah satu wadah untuk membangun masyarakat yang mandiri,sejahterah, teriring berjalannya perkembangan globalisasi saat ini di berbagai bidang dengan berlandaskan pada Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan berasaskan, Azas kesamaan budaya, Azas Manfaat, Azas Demokrasi, Azas Kooperasi, Azas Keterbukaan, Azas Kemandirian, bertujuan:
        1. Mewujudkan distrik mugi yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara;
        2. Mewujudkan Cendikiawan Nduga yang Berwatak Demokratis, Rasionalis dan Patriotis Dalam Berpikir, berkarya dan Berkeadilan sosial.
        3. Mewujudkan Sistem pemerintahan yang Teratur Secara Manajemen dan Memberi Pelayanan dan Perlindungan luas Kepada Kepentingan Anggota dan Masyarakat luas

        LANDASAN PELAKSANAAN


         Mengingatnya kemajuan pembangunan di berbagai bidang
         Hasil-hasil diskusi dengan beberapa tokoh
         Melihat kondisi rill di distrik mugi yang sementara ini terjadi berbeda persepsi untuk menjalankan pembangunan
        Mengingatnya MUSREMBANG kabupaten nduga yang akan diselegarakan belum lama ini

        TUJUAN KEGIATAN


        a. Menyusun program Kerja setiap bidang dan di bahas bersama untuk di tetapkan sebagai program jangka pendek, Program Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang
        b. Musyawara dan mufakat untuk bagaimana menjalankan pembangunan di distrik mugi di bidang masing-masing.

        PESERTA RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK MAM


        Peserta rakerdis/ rapat kerja distrik mam terdiri dari unsur, camat, tokoh gereja,tokoh adat, desa,kesehatan, pendidikan,intelektual serta,tokoh masyaraka.t jika memungkinkan serta seluruh masyarakat yang ada di distrik mam



        WAKTU DAN TEMPAT MAM

         Tanggal 22 April 2011
         Tempat : Kantor Distrik Mugi Kabupaten Nduga

        MATERI RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK Mam


         Arah dan kebijakan Program Kerja Kepala Distrik Mam Kabupaten Nduga tahun 2012/2016
         Hasil keputusan dalam Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        METODE RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam

         Pembukaan
         Pembaha san Materi Rakerdis/Rapat Kerja Distrik Mam
         Tanggapan Terhadap Hasil pembahasan
         Penetapan hasil pembahasan
         Penutup


        TATA TERTIB RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam


        Demi Ketertiban, Kelancaran dan Kenyamanan Berlangsungnya, RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam Seluruh peserta wajib mematuhi hal – hal sebagai berikut dengan penuh kesadaran dan Rasa Bertanggung Jawab :
        1. Peserta wajib hadir tepat pada waktu yang di tentukan
        2. Selama kegiatan Rakerdis/rapat kerja distrik mugi berlangsung, Peserta tidak di Perkenankan Meninggalkan Tempat Rakerdis dan apabila Mendesak harus Melalui Permohonan izin kepada Pimpinan RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI
        3. Setiap peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI wajib mengikuti seluruh Kegiatan dari awal hingga Akhir
        4. Menjaga ketertiban, keharmonisan dan kekompakan sesama peserta
        5. Menjaga Citra Positif dan Kehormatan Distrik
        6. Menandatangani daftar hadir yang telah di sediakan oleh Panitia

        PENUTUP

        Demikian Buku Panduan ini Kami buat Sebagai Rambu – Rambu yang akan Mengarahkan Seluruh Peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI Agar Berjalan Dengan Baik dan Benar Sesuai Dengan Harapan Kami Semua. Harapan Kami, Semoga Melalui RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI ini Mampu Menjadi Distrik yang Dapat Menghasilkan Masyarakat yang Bermoral Baik, Berkepribadian, Beraklak Mulia dan Mampu berpikir kritis dan Rasional dalam Menghadapi Berbagai Tantangan yang Berskala Nasional dan Internasional. Anda dan saya adalah tokoh utama dalam segala hal, entah kita siap atau tidak siap, suka tidak suka suatu saat pembangunan itu akan jatuh di pundak kita semua, oleh karenanya, kami mengajak kita sekalian untuk memanfaatkan waktu yang ada selagi masih hidup ini dengan baik dan benar dalam rangka mempersiapkan diri sediri mungkin untuk menjadi agen perubahan bagi Distrik Mugi Nduga dan PAPUA pada umumnya. Perubahan itu tidak Akan terjadi dengan sendirinya karena berlalu nya waktu, tetapi perubahan itu Akan terjadi ketika kita menyadari siapa saya?Saya dari mana? Dan ke mana nantinya saya Akan membawah apa yang saya dapatkan disini? Semua ini pertanyaan – pertanyaan yang harus di jadikan sebagai Dasar pijakan dalam rangka mempersiapkan diri secara baik dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kita sekalian.

        Nduga, April 9, 2011

        Kepala distrik mugi tahun ajaran 2012/206



        WALPIUS KOGOYA
        NIP


        LAMPIRAN GBHKD DISTRIK

        BAB I
        PENDAHULUAN
        Distrik adalah sebuah lembaga pemerintah yang beranggotakan seluruh seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk membangun satu integritas kemandirian dan juga memperkuat satu pemikiran yang akan diimplementasikan sebagai satu bentuk gerakan untuk masa depan Distrik Mugi dan Kabupaten Nduga.

        A. MAKSUD DAN TUJUAN
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) Dimaksudkan Untuk Memberikan Arah Dalam Pengembangan Distrik
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) bertujuan memanifestasikan keadaan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, Menengah dan panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan tujuan Distrik sesuai dalam aturan-aturan distrik atau pemerintah
        BAB II
        PEDOMAN KERJA DISTRIK MUGI

        A. PEDOMANUMUM
        Pedoman umum kerja KEPALA DISTRIK BESERTA STAFNYA adalah bersifat umum dan mendasar bagi penataan kelembagaan Pemerintahan dilingkungan MASYARAKAT MUGI beserta segenap perangkat Distriknya.
        B. AZAS – AZAS
        Azas – Azas Masyarakat Distrik Mugi
        1. Azas kesamaan Budaya
        Distrik ini berasaskan pada kesamaan latar belakang budaya dari Masyarakat Distrik Mugi
        2. Azas Manfaat
        Semua usaha dan kegiatan Masyarakat Distrik Mugi harus memberikan manfaat yang sebasar-besarnya untuk meningkatkan dan membangun kemampuan intelektualitas, kreatifitas minat dan bakat Masyarakat Mugi.
        3. Azas Demokrasi
        Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan Kepala Distrik Dan Stafnya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka akan diadakan Vooting.
        4. Azas Kooperasi
        Segala usaha dan kegiatan Distrik Mugi mencerminkan partisipasi aktif segenap Masyarakat Distrik Mugi dengan dilandasi tanggung jawab penuh yang dijiwai oleh semangat Kebersamaan dan Kekeluargaan.

        5. Azas Keterbukaan
        Kepala Distrik Mugi memberikan peluang dan kerja sama dengan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
        6. Azas Kemandirian
        Distri Mugi merupakan lembaga Pemerintahan yang berpangkal di Kabupaten Nduga yang berdiri Mandiri dan tidak terikat pada distriklainnya.



        C. POLA DASAR PROGRAM KERJA
        Pola dasar program kerja DISTRIK merupakan acuan operasional kegiatan program kerja dan pengembangan DISTRIK yang meliputi:
        1. PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK
        a) Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar Masyarakat dan Pemerintah;
        b) Pengembangan penalaran dan kesejahteraan Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi.
        d) Pengembangan pemasaran
        2. PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
        a) Peningkatan koordinasi kerja lintas Distrik lokal dan Masyarakat
        b) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi dengan program dan kegiatan yang relevan.
        c) Peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial kesmasyarakatan DISTRIK
        3. PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG
        a) Peningkatan kualitas Masyarakat Distrik Mugi;
        b) Pengembangan kemandirian Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
        d) Pengabdian pada Masyarakat.
        D. POLA KEGIATAN
        Pola kegiatan yang dalam pelaksanaannya diatur secara periodik dengan formulasi sebagai berikut:
        1) Pendidikan dan Penalaran
        Mengadakan kegiatan yang bersifat ilmiah dalam mendukung pengembangan, peningkatan intelektualitas dan kreatifitas Pelajar Distrik Mugi.
        2) Minat, Bakat, Kegemaran dan Mental Spiritual Pelajar Distrik Mugi.
        Membina dan meningkatkan minat, bakat, kegemaran dan mental spiritual Pelajar melalui kegiatan yang relevan.
        3) Kesejahteraan
        Menj alin kerja sama dengan berbagai lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan Pelajar Distrik Mugi.
        4) Pengabdian Pada Masyarakat
        Merealisasikan secara optimal dan secara Baik dalam membangun kerja sama dan komunikasi yang berwujud pengabdian pada masyarakat

        BAB III
        POLA DASAR PROGRAM KERJA DISTRIK
        A. TUJUAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Program Kerja Distrik bertujuan untuk mewujudkan suatu organisasi yang sehat dan dinamis sebagai wadah saling tindak positif bagi Masyarakatnya sebagai wujud pengembangan Pembangunan.
        B. LANDASAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Landasan pelaksanaan program KERJA DiSTRIK adalah Mensejaterahkan Masyarakan Menuju Kemandirian


        BAB IV
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG
        Untuk memberikan arah program yang berkesinambungan, maka perlu disusun satu pola umum sebagai upaya mencapai tujuan Kerja Distrik
        Berdasarkan pola dasar program Kerja Distrik maka disusunlah Pola Umum Program Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu Lima Tahun dalam Pengapdiannya.
        A. PENDAHULUAN
        Agar pelaksanaan program KERJA dapat berjalan lancar dan terarah untuk mencapai tujuan maka perlu menentukan Pola Umum Program Jangka Panjang dengan pelaksanaan program jangka pendek yang merupakan rangkaian program ber-kesinambungan.
        B. ARAH PROGRAM JANGKA PANJANG
        Program dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan yang termasuk dalam RAKERDIS.Untuk melaksanakan maka program jangka panjang dilaksanakan secara bertahap.Maksud pelaksanaan bertahap ini untuk meletakkan landasan yang kuat bagi program jangka panjang tahap selanjutnya.
        Sasaran utama Program Jangka Panjang Tahap Kesatu adalah pengembangan Distrik secara intern dan ekstern.Sejalan dengan itu, perlu pula dilaksanakan sosialisasi dan realisasi program.Pelaksanaan program harus sejalan dengan pembinaan keadaan Distrik yang stabil dan dinamis.
        Pelaksanaan program harus menjamin pemerataan untuk setiap Masyarakat secara proporsional serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Distrik Mugi khususnya dan Nduga umumnya.Pelaksanaan program ini harus memanfaatkan secara optimal segenap potensi Distrik Mugi.
        Sasaran yang hendak dicapai dalam Program Jangka Panjang adalah :
        1. Bidang Pendidikan/ Peningkatan kualitas Masyarakat
        Peningkatan kualitas Masyarakat. Sasaran pengembangan Pembangunan dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek berikut ini :
        a. Program Jangka Pendek Pertama :Optimalisasi potensi sumber daya Manisia (SDM).
        b. Program Jangka Pendek Kedua : Pengembangan kerjasama dalam Masyarakat Dan Pemerintah
        2. Bidang Keilmuan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
        Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Mengembangkan keilmuan melaluhi seminar-seminar Distrik yang membawa nilai-nilai luhur dan membentuk rekomendasi terhadap paradigma keilmuan di tingkatan Pelajar distrik mugi

        PENUTUP
        Pola Umum Program Jangka Panjang merupakan pola tetap yang tidak akan diubah sebelum memasuki program jangka panjang selanjutnya serta merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Program Jangka Pendek. Penjabaran Pola Umum Jangka Pendek diserahkan kepada Koordinator distrik sebelum berakhir masa jabatanannya untuk dibahas oleh Rakerdis dengan maksud menjaga kesinambungan program.
        Hasil-hasil program yang telah dilaksanakan harus dapat dirasakan oleh setiap Masyarakat

        BAB V
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA MENENGAH

        A. PENDAHULUAN
        Dikar enakan Distrik merupakan salah satu wadah yang untuk berkembang secara kemandirian maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal Distriki.di sisi lainpemerintahaan juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat fondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Penyusunan Struktur Dan Staf Camat
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan kepala distrik
        3. Penetapan bidang disusun sedemikian rupa dengan mengacu pada aspirasi masyarakat.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern pemerintah
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud nyata kerja distrik dengan sistem terbuka.
        6. Kultur Distrik diantara Camat harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas Distrik.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter distrik dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat kabupaten dan distrik secara seragam untuk mendukung dinamika distrik.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam distrik
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan,seperti seminar,dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada Rakerdis lainnya.
        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. mengkonsolidir beberapa tokoh di berbagai wilayah yang sudah menempati beberapa lembaga

        BAB VI
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PENDEK

        A. PENDAHULUAN
        Dikaren akan Distrik merupakan wadah yang baru berdiri maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal distrik .di sisi lain juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat pondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Struktur distrik harus segera dilengkapi dengan menyusun kepengurusan sesuai dengan arah GBHKD dengan mempertimbangkan personal yang handal dan professional serta memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi.
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan pengurus untuk segera melaksanakan yang manamerupakan hal yang harus dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah kerja DISTRIK yang hanya dihadiri oleh Masyarakat Distrik Mugi, untuk menyusun rencana-rencana kegiatan selama kurun waktu dua tahun untuk kemudian disosialisasikan serta direalisasikan.
        3. Penetapan Kinerja Kerja Distri disusun sedemikian rupa dengan mengacu kepada, , GBHKD, dan peraturan Tata Kerja DISTRIK lainya.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern DISTRIK perlu dilaksanakan untuk mendukung program yang akan dilaksanakan.
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud DISTRIK dengan sistem terbuka.
        6. Kultur DISTRIK diantara CAMAT harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas DISTRIK.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter DISTRIK dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat Kabupaten dan Distrik secara seragam untuk mendukung dinamika DISTRIK.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam DISTRIK
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan Pembangunan,seperti Rapat, dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada RAKERDIS, GBHD DISTRIK dan peraturan-peraturan Pemerintah lainnya.

        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. Mengkonsolidir beberapa Tokoh di berbagai DISTRIK yang sudah menempati beberapa lembaga


        BAB VII
        PELAKSANAAN DAN EVALUASI
        Pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Pendek Pertama dilakukan oleh KEPALA DISTRIK dan DESA selaku mandataris RAKERDIS.
        Untuk menjaga intensitas dan kesinambungan Program Jangka Pendek Pertama, maka perlu adanya koordinasi dan evaluasi oleh KEPALA DISTRIK untuk memantau realisasi program.

        Mengenalkan Kampung
        Dasar yang di kenal Otak Reptilia berperang sebagai fungsi motor sensorik
        (indera) kelansungan hidup dan fungsi menghadapi Bahaya kesulitan kualitas
        Sumber daya manusia yang kurang di balik Gungung kondisi sangat –sanggat
        Bahaya kendalikan berbagai macam kesulitan distrik mam kurang nya
        Cara berpikir yang berbeda-beda dan mengkhususkan diri pada kemampuan kemapuan
        Tertentu walapun persilangan dapat terjadi otak kiri berciri Logis Sekuensial dan rasional
        Otak kanan berciri acak tidak teratur intuitif dan holistic
        Pada dasar mempelajari merupakan aktivitas manusiayang berlanggsung
        Hingga akhir hidupnya tetiap manusia terus menurus mempelajari kesulitan
        Daerah sesuatu khususnya yang berkaitan dengan keingginan untuk untuk mencapai
        Tujuan keterampilah dan pengetahuan tertentu dan renungkanlah proses yang perang
        Kita mulai pada massa kecil tidak berhasil mencapai persentasi munangagunkan pada tahun atau massa hidupkitaberkat /kekuatan

        A HUBUNGAN MASYARAKAT
        Membawahi:
        1. Econo mic Study Center
        Bertugas menyusun dan menetapkan pengembangan ekonomi Rakyat bersama seluruh anggota untuk menjadi masukan konstruktif bagi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nduga sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        2. Law and Human Rights Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang Hukum dan HAM yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan / ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        3. Sosial dan Political study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang SOSIAL POLITIK yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        4. Culture Study Cente
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pengembangan Kebudayaan yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI untuk mengangkat nilai – nilai Budaya terancam punah oleh budaya – budaya asing
        5. Woman Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang kesetaraan Gender (jenis kelamin)bagi seluruh Anggota IPMNI dalam berbagai macam tugas dan pekerjaan.


         KOMISI B PEMBERDAYAAN ANGGOTA
        Membawahi:
        1. Student Welfare Study Center
        Menyusun program kerja yang di rasa perlu di dorong bagi kesejahteraan seluruh Anggota IPMNI selama periode berjalan

        2. Study OfInterestAndTalent Center
        Bertugas Menyusun Program – Program Kerja di bidang Pengembangan Minat dan Bakat baik Seluruh Anggota IPMNI

        3. Education Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pendidikan dan penalaran bagi seluruh Anggota IPMNI melalui pendidikan formal maupun informal yang di rasa perlu

         PENGEMBANGAN ORGANISASI
        Membawahi
        1. Lembag a study Pengembangan Organisasi
        Bertugas menyusun program – program kerja di bidang pengembangan Organisasi baik keluar

































        APDI FUNDAMENTAT ABab II Pengertian dan Unsur-Unsur Pendidikan
        Seorang calon pendidik hanya dapat melaksanakan tugasnya denga nbaik jika memperoleh jawaban yang jelas dan benar tentang apa yang dimaksud pendidikan. Jawaban yang benar tentang pendidikan diperoleh melalui pemahaman terhadap unsur-unsurnya, konsepdasar yang melandasinya, dan wujud pendidikan sebagi sistem. Bab II ini akan mengkaji pengertian pendidikan,unsur-unsur pendidikan, dan sistem pendidikan.

        A. PENGERTIAN PENDIDIKAN
        1. Batasan tentang Pendidikan
        Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.
        a. Pendidikan sebagai Proses transformasi Budaya
        Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.
        b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi
        Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagi suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.
        c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warganegara
        Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.
        d. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja
        Pendidikan sebagai penyimpana tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar utuk bekerja.Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran.Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.
        e. Definisi Pendidikan Menurut GBHN
        GBHN 1988(BP 7 pusat, 1990: 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasiaonal yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dan berdasarkan pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk memingkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
        2. Tujuan dan proses Pendidikan
        a. Tujuan pendidikan
        Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan.Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dazn merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
        b. Proses pendidikan
        Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya , pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pemgelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal.


        3. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH)
        PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan, PSH merupakan sesuatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Ide tentang PSH yang hampir tenggelam, yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh comenius 3 abad yang lalu (di abad 16). Selanjutnya PSH didefenisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstruktursn ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai paling tua.(Cropley:67)
        Berikut ini merupakan alasan-alasan mengapa PSH diperlukan:
        a. Rasional
        b. Alasan keadilan
        c. Alasan ekonomi
        d. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek
        e. Alasan perkembangan iptek
        f. Alasan sifat pekerjaan
        4. Kemandirian dalam belajar
        a. Arti dan perinsip yang melandasi
        Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kamauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada perinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar.
        b. ¬Alasan yang menopang
        Conny Semiawan, dan kawan-kawan (Conny S. 1988; 14-16) mengemukakan alasan sebagai berikut:
         Perkembangan iptek berlangsung semakin pesat sehingga tidak mungkin lagi para pendidik(khususnya guru) mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik.
         Penemuan iptek tidak mutlak benar 100%, sifatnya relatif.
         Para ahli psikologi umumnya sependapat, bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika diserta dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondidi yang dihadapi dengan mengalami atau mempraktekannya sendiri.
         Dalam proses pendidikan dan pembelajaran pengembangan konsep seyogyanya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik.
        B. UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN
        Proses pendidikan melibatkan banyak hal yaitu:
        1. Subjek yang dibimbing (peserta didik).
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)
        6. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode)
        7. Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Penjelasan:
        1. Peserta Didik
        Peserta didik berstatus sebagai subjek didik.Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya.
        Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah:
        a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
        b. Individu yang sedang berkembang.
        c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
        d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik.Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkunga yaitu lingkungankeluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masayarakat.Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat.
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan.
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        a. Alat dan Metode
        Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.Secara khusus alat melihat jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan efektifitasnya.Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kuratif.
        b. Tempat Peristiwa Bimbingan Berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Lingkungan pendidikan biasanya disebut tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
        C. PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM
        1. Pengertian Sistem
        Beberapa definisi sitem menurut para ahli:
        a. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh. (Tatang M. Amirin, 1992:10)
        b. Sistem meruapakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. (Tatang Amirin, 1992:10)
        c. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Tatang Amirin, 1992:11)
        Sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro. Sebagai subsistem, bidang ekonomi, pendidikan,dan politik masing-masing-masing sebagai sistem. Pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan subsistem dari bidang pendidikan sebagai sistem dan seterusnya.

        2. Komponen dan Saling Hubungan antara Komponen dalam Sistem Pendidikan.
        Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain: raw input (sistem baru), output(tamatan), instrumentalinput(guru, kurikulum), environmental input(budaya, kependudukan, politik dan keamanan).

        3. Hubungan Sistem Pendidikan dengan Sitem Lain dan Perubahan Kedudukan dari Sistem

        4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik.
        a. Cara memandang sistem
        Perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sitem ataupunsebaliknya suatu sitem menjadi komponen dari sitem yang lebih besar, tidak lain daripada perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sitem atau dengan kata lain ruang lingkup suatu permasalahan.
        b. Masalah berjenjang
        Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif maslah, dan latar belakang masalah.
        c. Analisis sitem pendidikan
        Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efesien dan efektif. Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem ialah: bahwa kita dipersyaratkan untuk berpikir secra sistmatik, artinya harus memperhitungkan segenap komponen yang terlibat dalam maslah pendidikan yang akan dipecahkan.
        d. Saling hubungan antarkomponen
        Komponen-kompone n yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik. Tetapi komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal, manakala komponen tersebut tidak berhibungan secra fungsional dengan komponen lain.
        e. ¬Hubungan sitem dengan suprasistem
        Dalam ruang lingkup besar terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lain. Hal ini wajar, oleh karena pada dasarnya setiap sistem itu hanya merupakan satu aspek dari kehidupan.Sdangkan segenap segi kehidupan itu kita butuhkan, sehingga semuanya memerlukan pembinaandan pengembangan.


        5. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan
        Kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan pengajaran dan pendidikan adalah:
        a. pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing saling mengisis.
        b. Pembedaan dilakukan hanya untuk kepentingan analisis agar masing-masing dapat dipahami lebih baik.
        c. Pendidikan modern lebih cenderung mengutamakan pendidikan, sebab pendidikan membentuk wadah, sedangkan pengajaran mengusahakan isinya. Wadah harus menetap meskipun isi bervariasi dan berubah.

        6. Pendidikan prajabatan (preservice education) dan pendidikan dalam jabatan (inservice education) sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu.Sedangkan pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada oramg-orang yang telah bekerja berupa penataran, kursus-kursus, dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan prajabatan hanya memberikan bekal dasar, sedangkan bekal praktis yang siap pakai diberikan oleh pendidikan dalam jabatan.

        7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pedidikan yang telah baku, misalnya SD,SMP,SMA, dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal.
        ¬Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumberdaya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga sub-sistem tersebut berperanan.

        Sumber Bacaan Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta





        BAB VIII
        PENUTUP
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja DISTRIK (GBHKD) disusun dan dirumuskan sebagai Landasan Operasional DISTRIK untuk mencapai cita-cita luhur yang tercantum dalam tujuan Pembangunan Berhasilnya pelaksanaan program sebagai wujud nyata pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif segenap masyarakat di tingkat distrik maupun desa serta masyarakat di setiap distrik mugi masing-masing.
        Untuk itu, setiap unsur dalam Distrik Mugi dapat menjabarkan program yang sesuai dengan kemampuan masing-masing menurut Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) serta dengan koordinasi yang mantap. Hasil-hasil pelaksanaan program harus dapat dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai perwujudan tujuan Distrik.
      3. 04.04.2013,
        14:29
        kasni nrigi
        AN APUK NAPU WANURAK
        SAYA MIPIN MASSA DEPAN
        DISTRIK MAM KAMPUNG BORODUMU





















        Kata Pengatar………………… ……………………… ………………………X i
        Daftar Isi ………………………… ………………………… ………………….vii
        BAB1 .Pendahuluan……………… ………………………… ………………………i
        1 .1 MaksukDan Jutuan…………………… ………………………… ……...........

        BAB 2 Pedoman kerja Distrik Mam……………………… ………………………
        1. 1pendoman Umum
        1.2 Azas-azas
        1.3 Pola Dasar Program Kerja
        1.4 Pola kegiatan

        BAB3 Pola Dasar Program kerja Distrik
        1.1 Landasan Program Kerja Distrik
        BAB4 Pola umum Program Jangka Panjang
        1.1Pendahuluan
        1.2 Arah Program Jangka Panjang
        1.3 Penutup

        BAB5 Pola Umum Program jangka Menengah
        1.1Pendahuluan
        1.2 Tujuan Dan Prioritas
        1.3Cara dan Kebijakan Program

        BAB6 Pola Program jangka pendek
        1.1Pendahuluan
        1.2jutua n DanPrioritas
        1.3Cara Program
        BAB 7Pelaksanan Dan Evaluasi
        1.1Mengenal kampung
        BAB8 Penutup








        KATA PENGANTAR
        Segala puji Syukur Tuhan yang Maha kuasa hanya kami panjatkan bagi- Mu Tuhan atas kasih dan
        penyertaan-Mu sehingga kami
        boleh ada sebagaimana kami ada hingga kini diatas Negeri Cenderawasih Persada ini. Kami mengakui kasih
        dan penyertaan – MU dalam setiap langkah kehidupan kami.
        Setiap Manusia lahir ke dalam dunia ini dengan membawah dua sifat utama sebagai makhluk hidup, yaitu:

        1.Manusia sebagai Makhluk Individu
        Manusia sebagai makhluk individual, setiap Manusia Memiliki hak – hak Asasi yang Melekat Pada
        Dirinya Sejak Manusia itu Lahir ke Dalam Dunia Secara Universal dan Kodrat. Hak – hak kodrati
        dari sudut pandang Iman umat Nasrani adalah manusia sebagai Makhluk ciptaan Tuhan yang
        sangat mulia di muka bumi ini karena Manusia di ciptakan segambar dan serupa dengan Sang
        Pencipta, TUHAN ALLAH sendiri (Kejadian,1). Oleh karena itu setiap manusia memiliki
        kewajiban untuk taat dan patuh terhadap semua larangan dan perintah dari Sang Pencipta
        menurut kepercayaan Imannya. Sehingga harus ada saling Menghargai Sesama Umat Manusia
        Sebagai makhluk ciptaan Tuhan di bawah aturan Firman. Sedangkan manusia sebagai Makhluk
        Individu yang Memiliki hak – hak yang Melekat Padanya secara universal dan fundamental dari
        segi Yuridis Formal ialah sejak manusia itu lahir kedalam dunia secara otomatis dia sudah
        terikat dan di jamin oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana seorang itu lahir.
        Disini ada aturan – aturan yang diatur supaya setiap manusia hidup dalam suasana aman dan tertib
        dan ada peraturan perundang – undangan yang berupa sanksi jika melakukan atau melanggar
        aturan yang telah di tetapkan. Semua intinya mengatur dengan maksud agar manusia itu hidup tenteram dan aman.
        2.Manusia sebagai Makhluk Sosial.
        Sedangkan Manusia sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain atau sesama. Bayangkan sejak seseorang lahir hingga meninggal pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Sehingga dalam teori Sosiologi, Abraham Maslow Menyebut Manusia sebagai ZOON POLITICO atau manusia adalah makhluk, artinya setiap manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dalam hal apa saja dan dalam waktu yang bersamaan orang lain pun membutuhkan sesuatu dari dia. Tempat untuk saling memberi dan menerima yang pertama adalah Keluarga kemudian berkembang perkembangan yang lebih yaitu dalam Ikatan Distrik dan lain sebagainya. atas dasar kesamaan nasib, ideologi, sejarah, budaya, pandangan politik, keyakinan agama, dan lain sebagainya hingga Organisasi yang terbesar yaitu Negara.
        Di dalam Ikatan Distrik inilah yang memungkinkan terjadinya interaksi dalam hal memberi dan menerima tadi,
        sehingga keberadaan suatu distrik mutlak di butuhkan. Seorang tidak mungkin hidup di sebuah pulau hanya seorang diri tanpa ada siapapun disana, kalau ada seperti itu berarti bukan lain dia adalah seorang Dewa.
        Kehadiran dan Keberadaan distrik yang di didirikan atas Asas kesamaan Budaya dan lain sebagainya oleh seluruh masyarakat Nduga dan lebih khusus masyarakat distrik mugi merupakan bagian dari Bagaimana distrik menjadi wadah yang dapat Menghasilkan dan membentuk masyarakat yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara. distrik dalam Perspektif Budaya orang Nduga adalah ibarat seperti sebuah Honai. Prinsip – prinsip dasar yang hidup di dalam honai, tujuan dari honai, maksud dari keberadaan honai itu sudah jelas merupakan tempat merumuskan masalah – masalah sosial, tempat saling menasehati, saling membangun, saling memberi dan menerima dalam hal pandangan dan pikiran sebelum melakukan sesuatu dengan demikian bagaimana sesuatu harus dikerjakan dan sudah jelas siapa kerja apa pada saat sesuatu dikerjakan.
        Distrik mugi mencoba untuk menjadi Sebuah Honai dalam wajah Modern tetapi tetap Memegang Teguh Prinsip – Prinsip Honai dengan Melestarikan Budaya Musyawarah untuk Mufakat yang Merupakan Budaya Demokrasi Orang Nduga dan Pegunungan pada Umumnya.
        Harapan kami semoga melalui RAKERDIS distrik mugi Tahun 2012 ini, kita jadikan distrik sebagai Honai tadi untuk saling membangun diantara kita melalui setiap Program yang akan kita tetapkan bersama untuk nanti di usahakan walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami, disamping sebagai Forum untuk belajar bagaimana menyusun, memaparkan dan menetapkan Sebuah Program Kerja.
        Akhirnya kami mewakili saya sebagaiKepala Distrik Mugi TATOLUS GWIJANGGE Mengucapkan Terimakasih atas semua dukungan dan partisipasi Aktif dari Bapak, Ibu serta saudara/I sekalian sehingga RAKERDIS ini boleh terlaksana pada hari ini, semoga Tuhan ALLAH yang mempunyai Kehidupan ini memberkati kita sekalian dalam tugas dan tanggung jawab kami selaku Abdi – Nya.


        NAMA KEGIATA

        Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        DASAR PIKIRAN


         DISTRIK Mam adalah salah satu wadah untuk membangun masyarakat yang mandiri,sejahterah, teriring berjalannya perkembangan globalisasi saat ini di berbagai bidang dengan berlandaskan pada Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan berasaskan, Azas kesamaan budaya, Azas Manfaat, Azas Demokrasi, Azas Kooperasi, Azas Keterbukaan, Azas Kemandirian, bertujuan:
        1. Mewujudkan distrik mugi yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara;
        2. Mewujudkan Cendikiawan Nduga yang Berwatak Demokratis, Rasionalis dan Patriotis Dalam Berpikir, berkarya dan Berkeadilan sosial.
        3. Mewujudkan Sistem pemerintahan yang Teratur Secara Manajemen dan Memberi Pelayanan dan Perlindungan luas Kepada Kepentingan Anggota dan Masyarakat luas

        LANDASAN PELAKSANAAN


         Mengingatnya kemajuan pembangunan di berbagai bidang
         Hasil-hasil diskusi dengan beberapa tokoh
         Melihat kondisi rill di distrik mugi yang sementara ini terjadi berbeda persepsi untuk menjalankan pembangunan
        Mengingatnya MUSREMBANG kabupaten nduga yang akan diselegarakan belum lama ini

        TUJUAN KEGIATAN


        a. Menyusun program Kerja setiap bidang dan di bahas bersama untuk di tetapkan sebagai program jangka pendek, Program Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang
        b. Musyawara dan mufakat untuk bagaimana menjalankan pembangunan di distrik mugi di bidang masing-masing.

        PESERTA RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK MAM


        Peserta rakerdis/ rapat kerja distrik mam terdiri dari unsur, camat, tokoh gereja,tokoh adat, desa,kesehatan, pendidikan,intelektual serta,tokoh masyaraka.t jika memungkinkan serta seluruh masyarakat yang ada di distrik mam



        WAKTU DAN TEMPAT MAM

         Tanggal 22 April 2011
         Tempat : Kantor Distrik Mugi Kabupaten Nduga

        MATERI RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK Mam


         Arah dan kebijakan Program Kerja Kepala Distrik Mam Kabupaten Nduga tahun 2012/2016
         Hasil keputusan dalam Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        METODE RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam

         Pembukaan
         Pembaha san Materi Rakerdis/Rapat Kerja Distrik Mam
         Tanggapan Terhadap Hasil pembahasan
         Penetapan hasil pembahasan
         Penutup


        TATA TERTIB RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam


        Demi Ketertiban, Kelancaran dan Kenyamanan Berlangsungnya, RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam Seluruh peserta wajib mematuhi hal – hal sebagai berikut dengan penuh kesadaran dan Rasa Bertanggung Jawab :
        1. Peserta wajib hadir tepat pada waktu yang di tentukan
        2. Selama kegiatan Rakerdis/rapat kerja distrik mugi berlangsung, Peserta tidak di Perkenankan Meninggalkan Tempat Rakerdis dan apabila Mendesak harus Melalui Permohonan izin kepada Pimpinan RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI
        3. Setiap peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI wajib mengikuti seluruh Kegiatan dari awal hingga Akhir
        4. Menjaga ketertiban, keharmonisan dan kekompakan sesama peserta
        5. Menjaga Citra Positif dan Kehormatan Distrik
        6. Menandatangani daftar hadir yang telah di sediakan oleh Panitia

        PENUTUP

        Demikian Buku Panduan ini Kami buat Sebagai Rambu – Rambu yang akan Mengarahkan Seluruh Peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI Agar Berjalan Dengan Baik dan Benar Sesuai Dengan Harapan Kami Semua. Harapan Kami, Semoga Melalui RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI ini Mampu Menjadi Distrik yang Dapat Menghasilkan Masyarakat yang Bermoral Baik, Berkepribadian, Beraklak Mulia dan Mampu berpikir kritis dan Rasional dalam Menghadapi Berbagai Tantangan yang Berskala Nasional dan Internasional. Anda dan saya adalah tokoh utama dalam segala hal, entah kita siap atau tidak siap, suka tidak suka suatu saat pembangunan itu akan jatuh di pundak kita semua, oleh karenanya, kami mengajak kita sekalian untuk memanfaatkan waktu yang ada selagi masih hidup ini dengan baik dan benar dalam rangka mempersiapkan diri sediri mungkin untuk menjadi agen perubahan bagi Distrik Mugi Nduga dan PAPUA pada umumnya. Perubahan itu tidak Akan terjadi dengan sendirinya karena berlalu nya waktu, tetapi perubahan itu Akan terjadi ketika kita menyadari siapa saya?Saya dari mana? Dan ke mana nantinya saya Akan membawah apa yang saya dapatkan disini? Semua ini pertanyaan – pertanyaan yang harus di jadikan sebagai Dasar pijakan dalam rangka mempersiapkan diri secara baik dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kita sekalian.

        Nduga, April 9, 2011

        Kepala distrik mugi tahun ajaran 2012/206



        WALPIUS KOGOYA
        NIP


        LAMPIRAN GBHKD DISTRIK

        BAB I
        PENDAHULUAN
        Distrik adalah sebuah lembaga pemerintah yang beranggotakan seluruh seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk membangun satu integritas kemandirian dan juga memperkuat satu pemikiran yang akan diimplementasikan sebagai satu bentuk gerakan untuk masa depan Distrik Mugi dan Kabupaten Nduga.

        A. MAKSUD DAN TUJUAN
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) Dimaksudkan Untuk Memberikan Arah Dalam Pengembangan Distrik
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) bertujuan memanifestasikan keadaan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, Menengah dan panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan tujuan Distrik sesuai dalam aturan-aturan distrik atau pemerintah
        BAB II
        PEDOMAN KERJA DISTRIK MUGI

        A. PEDOMANUMUM
        Pedoman umum kerja KEPALA DISTRIK BESERTA STAFNYA adalah bersifat umum dan mendasar bagi penataan kelembagaan Pemerintahan dilingkungan MASYARAKAT MUGI beserta segenap perangkat Distriknya.
        B. AZAS – AZAS
        Azas – Azas Masyarakat Distrik Mugi
        1. Azas kesamaan Budaya
        Distrik ini berasaskan pada kesamaan latar belakang budaya dari Masyarakat Distrik Mugi
        2. Azas Manfaat
        Semua usaha dan kegiatan Masyarakat Distrik Mugi harus memberikan manfaat yang sebasar-besarnya untuk meningkatkan dan membangun kemampuan intelektualitas, kreatifitas minat dan bakat Masyarakat Mugi.
        3. Azas Demokrasi
        Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan Kepala Distrik Dan Stafnya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka akan diadakan Vooting.
        4. Azas Kooperasi
        Segala usaha dan kegiatan Distrik Mugi mencerminkan partisipasi aktif segenap Masyarakat Distrik Mugi dengan dilandasi tanggung jawab penuh yang dijiwai oleh semangat Kebersamaan dan Kekeluargaan.

        5. Azas Keterbukaan
        Kepala Distrik Mugi memberikan peluang dan kerja sama dengan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
        6. Azas Kemandirian
        Distri Mugi merupakan lembaga Pemerintahan yang berpangkal di Kabupaten Nduga yang berdiri Mandiri dan tidak terikat pada distriklainnya.



        C. POLA DASAR PROGRAM KERJA
        Pola dasar program kerja DISTRIK merupakan acuan operasional kegiatan program kerja dan pengembangan DISTRIK yang meliputi:
        1. PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK
        a) Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar Masyarakat dan Pemerintah;
        b) Pengembangan penalaran dan kesejahteraan Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi.
        d) Pengembangan pemasaran
        2. PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
        a) Peningkatan koordinasi kerja lintas Distrik lokal dan Masyarakat
        b) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi dengan program dan kegiatan yang relevan.
        c) Peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial kesmasyarakatan DISTRIK
        3. PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG
        a) Peningkatan kualitas Masyarakat Distrik Mugi;
        b) Pengembangan kemandirian Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
        d) Pengabdian pada Masyarakat.
        D. POLA KEGIATAN
        Pola kegiatan yang dalam pelaksanaannya diatur secara periodik dengan formulasi sebagai berikut:
        1) Pendidikan dan Penalaran
        Mengadakan kegiatan yang bersifat ilmiah dalam mendukung pengembangan, peningkatan intelektualitas dan kreatifitas Pelajar Distrik Mugi.
        2) Minat, Bakat, Kegemaran dan Mental Spiritual Pelajar Distrik Mugi.
        Membina dan meningkatkan minat, bakat, kegemaran dan mental spiritual Pelajar melalui kegiatan yang relevan.
        3) Kesejahteraan
        Menj alin kerja sama dengan berbagai lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan Pelajar Distrik Mugi.
        4) Pengabdian Pada Masyarakat
        Merealisasikan secara optimal dan secara Baik dalam membangun kerja sama dan komunikasi yang berwujud pengabdian pada masyarakat

        BAB III
        POLA DASAR PROGRAM KERJA DISTRIK
        A. TUJUAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Program Kerja Distrik bertujuan untuk mewujudkan suatu organisasi yang sehat dan dinamis sebagai wadah saling tindak positif bagi Masyarakatnya sebagai wujud pengembangan Pembangunan.
        B. LANDASAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Landasan pelaksanaan program KERJA DiSTRIK adalah Mensejaterahkan Masyarakan Menuju Kemandirian


        BAB IV
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG
        Untuk memberikan arah program yang berkesinambungan, maka perlu disusun satu pola umum sebagai upaya mencapai tujuan Kerja Distrik
        Berdasarkan pola dasar program Kerja Distrik maka disusunlah Pola Umum Program Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu Lima Tahun dalam Pengapdiannya.
        A. PENDAHULUAN
        Agar pelaksanaan program KERJA dapat berjalan lancar dan terarah untuk mencapai tujuan maka perlu menentukan Pola Umum Program Jangka Panjang dengan pelaksanaan program jangka pendek yang merupakan rangkaian program ber-kesinambungan.
        B. ARAH PROGRAM JANGKA PANJANG
        Program dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan yang termasuk dalam RAKERDIS.Untuk melaksanakan maka program jangka panjang dilaksanakan secara bertahap.Maksud pelaksanaan bertahap ini untuk meletakkan landasan yang kuat bagi program jangka panjang tahap selanjutnya.
        Sasaran utama Program Jangka Panjang Tahap Kesatu adalah pengembangan Distrik secara intern dan ekstern.Sejalan dengan itu, perlu pula dilaksanakan sosialisasi dan realisasi program.Pelaksanaan program harus sejalan dengan pembinaan keadaan Distrik yang stabil dan dinamis.
        Pelaksanaan program harus menjamin pemerataan untuk setiap Masyarakat secara proporsional serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Distrik Mugi khususnya dan Nduga umumnya.Pelaksanaan program ini harus memanfaatkan secara optimal segenap potensi Distrik Mugi.
        Sasaran yang hendak dicapai dalam Program Jangka Panjang adalah :
        1. Bidang Pendidikan/ Peningkatan kualitas Masyarakat
        Peningkatan kualitas Masyarakat. Sasaran pengembangan Pembangunan dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek berikut ini :
        a. Program Jangka Pendek Pertama :Optimalisasi potensi sumber daya Manisia (SDM).
        b. Program Jangka Pendek Kedua : Pengembangan kerjasama dalam Masyarakat Dan Pemerintah
        2. Bidang Keilmuan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
        Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Mengembangkan keilmuan melaluhi seminar-seminar Distrik yang membawa nilai-nilai luhur dan membentuk rekomendasi terhadap paradigma keilmuan di tingkatan Pelajar distrik mugi

        PENUTUP
        Pola Umum Program Jangka Panjang merupakan pola tetap yang tidak akan diubah sebelum memasuki program jangka panjang selanjutnya serta merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Program Jangka Pendek. Penjabaran Pola Umum Jangka Pendek diserahkan kepada Koordinator distrik sebelum berakhir masa jabatanannya untuk dibahas oleh Rakerdis dengan maksud menjaga kesinambungan program.
        Hasil-hasil program yang telah dilaksanakan harus dapat dirasakan oleh setiap Masyarakat

        BAB V
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA MENENGAH

        A. PENDAHULUAN
        Dikar enakan Distrik merupakan salah satu wadah yang untuk berkembang secara kemandirian maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal Distriki.di sisi lainpemerintahaan juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat fondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Penyusunan Struktur Dan Staf Camat
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan kepala distrik
        3. Penetapan bidang disusun sedemikian rupa dengan mengacu pada aspirasi masyarakat.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern pemerintah
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud nyata kerja distrik dengan sistem terbuka.
        6. Kultur Distrik diantara Camat harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas Distrik.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter distrik dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat kabupaten dan distrik secara seragam untuk mendukung dinamika distrik.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam distrik
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan,seperti seminar,dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada Rakerdis lainnya.
        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. mengkonsolidir beberapa tokoh di berbagai wilayah yang sudah menempati beberapa lembaga

        BAB VI
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PENDEK

        A. PENDAHULUAN
        Dikaren akan Distrik merupakan wadah yang baru berdiri maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal distrik .di sisi lain juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat pondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Struktur distrik harus segera dilengkapi dengan menyusun kepengurusan sesuai dengan arah GBHKD dengan mempertimbangkan personal yang handal dan professional serta memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi.
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan pengurus untuk segera melaksanakan yang manamerupakan hal yang harus dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah kerja DISTRIK yang hanya dihadiri oleh Masyarakat Distrik Mugi, untuk menyusun rencana-rencana kegiatan selama kurun waktu dua tahun untuk kemudian disosialisasikan serta direalisasikan.
        3. Penetapan Kinerja Kerja Distri disusun sedemikian rupa dengan mengacu kepada, , GBHKD, dan peraturan Tata Kerja DISTRIK lainya.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern DISTRIK perlu dilaksanakan untuk mendukung program yang akan dilaksanakan.
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud DISTRIK dengan sistem terbuka.
        6. Kultur DISTRIK diantara CAMAT harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas DISTRIK.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter DISTRIK dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat Kabupaten dan Distrik secara seragam untuk mendukung dinamika DISTRIK.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam DISTRIK
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan Pembangunan,seperti Rapat, dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada RAKERDIS, GBHD DISTRIK dan peraturan-peraturan Pemerintah lainnya.

        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. Mengkonsolidir beberapa Tokoh di berbagai DISTRIK yang sudah menempati beberapa lembaga


        BAB VII
        PELAKSANAAN DAN EVALUASI
        Pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Pendek Pertama dilakukan oleh KEPALA DISTRIK dan DESA selaku mandataris RAKERDIS.
        Untuk menjaga intensitas dan kesinambungan Program Jangka Pendek Pertama, maka perlu adanya koordinasi dan evaluasi oleh KEPALA DISTRIK untuk memantau realisasi program.

        Mengenalkan Kampung
        Dasar yang di kenal Otak Reptilia berperang sebagai fungsi motor sensorik
        (indera) kelansungan hidup dan fungsi menghadapi Bahaya kesulitan kualitas
        Sumber daya manusia yang kurang di balik Gungung kondisi sangat –sanggat
        Bahaya kendalikan berbagai macam kesulitan distrik mam kurang nya
        Cara berpikir yang berbeda-beda dan mengkhususkan diri pada kemampuan kemapuan
        Tertentu walapun persilangan dapat terjadi otak kiri berciri Logis Sekuensial dan rasional
        Otak kanan berciri acak tidak teratur intuitif dan holistic
        Pada dasar mempelajari merupakan aktivitas manusiayang berlanggsung
        Hingga akhir hidupnya tetiap manusia terus menurus mempelajari kesulitan
        Daerah sesuatu khususnya yang berkaitan dengan keingginan untuk untuk mencapai
        Tujuan keterampilah dan pengetahuan tertentu dan renungkanlah proses yang perang
        Kita mulai pada massa kecil tidak berhasil mencapai persentasi munangagunkan pada tahun atau massa hidupkitaberkat /kekuatan

        A HUBUNGAN MASYARAKAT
        Membawahi:
        1. Econo mic Study Center
        Bertugas menyusun dan menetapkan pengembangan ekonomi Rakyat bersama seluruh anggota untuk menjadi masukan konstruktif bagi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nduga sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        2. Law and Human Rights Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang Hukum dan HAM yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan / ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        3. Sosial dan Political study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang SOSIAL POLITIK yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        4. Culture Study Cente
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pengembangan Kebudayaan yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI untuk mengangkat nilai – nilai Budaya terancam punah oleh budaya – budaya asing
        5. Woman Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang kesetaraan Gender (jenis kelamin)bagi seluruh Anggota IPMNI dalam berbagai macam tugas dan pekerjaan.


         KOMISI B PEMBERDAYAAN ANGGOTA
        Membawahi:
        1. Student Welfare Study Center
        Menyusun program kerja yang di rasa perlu di dorong bagi kesejahteraan seluruh Anggota IPMNI selama periode berjalan

        2. Study OfInterestAndTalent Center
        Bertugas Menyusun Program – Program Kerja di bidang Pengembangan Minat dan Bakat baik Seluruh Anggota IPMNI

        3. Education Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pendidikan dan penalaran bagi seluruh Anggota IPMNI melalui pendidikan formal maupun informal yang di rasa perlu

         PENGEMBANGAN ORGANISASI
        Membawahi
        1. Lembag a study Pengembangan Organisasi
        Bertugas menyusun program – program kerja di bidang pengembangan Organisasi baik keluar

































        APDI FUNDAMENTAT ABab II Pengertian dan Unsur-Unsur Pendidikan
        Seorang calon pendidik hanya dapat melaksanakan tugasnya denga nbaik jika memperoleh jawaban yang jelas dan benar tentang apa yang dimaksud pendidikan. Jawaban yang benar tentang pendidikan diperoleh melalui pemahaman terhadap unsur-unsurnya, konsepdasar yang melandasinya, dan wujud pendidikan sebagi sistem. Bab II ini akan mengkaji pengertian pendidikan,unsur-unsur pendidikan, dan sistem pendidikan.

        A. PENGERTIAN PENDIDIKAN
        1. Batasan tentang Pendidikan
        Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.
        a. Pendidikan sebagai Proses transformasi Budaya
        Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.
        b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi
        Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagi suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.
        c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warganegara
        Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.
        d. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja
        Pendidikan sebagai penyimpana tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar utuk bekerja.Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran.Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.
        e. Definisi Pendidikan Menurut GBHN
        GBHN 1988(BP 7 pusat, 1990: 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasiaonal yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dan berdasarkan pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk memingkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
        2. Tujuan dan proses Pendidikan
        a. Tujuan pendidikan
        Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan.Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dazn merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
        b. Proses pendidikan
        Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya , pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pemgelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal.


        3. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH)
        PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan, PSH merupakan sesuatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Ide tentang PSH yang hampir tenggelam, yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh comenius 3 abad yang lalu (di abad 16). Selanjutnya PSH didefenisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstruktursn ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai paling tua.(Cropley:67)
        Berikut ini merupakan alasan-alasan mengapa PSH diperlukan:
        a. Rasional
        b. Alasan keadilan
        c. Alasan ekonomi
        d. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek
        e. Alasan perkembangan iptek
        f. Alasan sifat pekerjaan
        4. Kemandirian dalam belajar
        a. Arti dan perinsip yang melandasi
        Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kamauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada perinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar.
        b. ¬Alasan yang menopang
        Conny Semiawan, dan kawan-kawan (Conny S. 1988; 14-16) mengemukakan alasan sebagai berikut:
         Perkembangan iptek berlangsung semakin pesat sehingga tidak mungkin lagi para pendidik(khususnya guru) mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik.
         Penemuan iptek tidak mutlak benar 100%, sifatnya relatif.
         Para ahli psikologi umumnya sependapat, bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika diserta dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondidi yang dihadapi dengan mengalami atau mempraktekannya sendiri.
         Dalam proses pendidikan dan pembelajaran pengembangan konsep seyogyanya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik.
        B. UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN
        Proses pendidikan melibatkan banyak hal yaitu:
        1. Subjek yang dibimbing (peserta didik).
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)
        6. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode)
        7. Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Penjelasan:
        1. Peserta Didik
        Peserta didik berstatus sebagai subjek didik.Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya.
        Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah:
        a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
        b. Individu yang sedang berkembang.
        c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
        d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik.Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkunga yaitu lingkungankeluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masayarakat.Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat.
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan.
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        a. Alat dan Metode
        Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.Secara khusus alat melihat jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan efektifitasnya.Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kuratif.
        b. Tempat Peristiwa Bimbingan Berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Lingkungan pendidikan biasanya disebut tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
        C. PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM
        1. Pengertian Sistem
        Beberapa definisi sitem menurut para ahli:
        a. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh. (Tatang M. Amirin, 1992:10)
        b. Sistem meruapakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. (Tatang Amirin, 1992:10)
        c. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Tatang Amirin, 1992:11)
        Sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro. Sebagai subsistem, bidang ekonomi, pendidikan,dan politik masing-masing-masing sebagai sistem. Pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan subsistem dari bidang pendidikan sebagai sistem dan seterusnya.

        2. Komponen dan Saling Hubungan antara Komponen dalam Sistem Pendidikan.
        Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain: raw input (sistem baru), output(tamatan), instrumentalinput(guru, kurikulum), environmental input(budaya, kependudukan, politik dan keamanan).

        3. Hubungan Sistem Pendidikan dengan Sitem Lain dan Perubahan Kedudukan dari Sistem

        4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik.
        a. Cara memandang sistem
        Perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sitem ataupunsebaliknya suatu sitem menjadi komponen dari sitem yang lebih besar, tidak lain daripada perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sitem atau dengan kata lain ruang lingkup suatu permasalahan.
        b. Masalah berjenjang
        Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif maslah, dan latar belakang masalah.
        c. Analisis sitem pendidikan
        Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efesien dan efektif. Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem ialah: bahwa kita dipersyaratkan untuk berpikir secra sistmatik, artinya harus memperhitungkan segenap komponen yang terlibat dalam maslah pendidikan yang akan dipecahkan.
        d. Saling hubungan antarkomponen
        Komponen-kompone n yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik. Tetapi komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal, manakala komponen tersebut tidak berhibungan secra fungsional dengan komponen lain.
        e. ¬Hubungan sitem dengan suprasistem
        Dalam ruang lingkup besar terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lain. Hal ini wajar, oleh karena pada dasarnya setiap sistem itu hanya merupakan satu aspek dari kehidupan.Sdangkan segenap segi kehidupan itu kita butuhkan, sehingga semuanya memerlukan pembinaandan pengembangan.


        5. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan
        Kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan pengajaran dan pendidikan adalah:
        a. pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing saling mengisis.
        b. Pembedaan dilakukan hanya untuk kepentingan analisis agar masing-masing dapat dipahami lebih baik.
        c. Pendidikan modern lebih cenderung mengutamakan pendidikan, sebab pendidikan membentuk wadah, sedangkan pengajaran mengusahakan isinya. Wadah harus menetap meskipun isi bervariasi dan berubah.

        6. Pendidikan prajabatan (preservice education) dan pendidikan dalam jabatan (inservice education) sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu.Sedangkan pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada oramg-orang yang telah bekerja berupa penataran, kursus-kursus, dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan prajabatan hanya memberikan bekal dasar, sedangkan bekal praktis yang siap pakai diberikan oleh pendidikan dalam jabatan.

        7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pedidikan yang telah baku, misalnya SD,SMP,SMA, dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal.
        ¬Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumberdaya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga sub-sistem tersebut berperanan.

        Sumber Bacaan Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta





        BAB VIII
        PENUTUP
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja DISTRIK (GBHKD) disusun dan dirumuskan sebagai Landasan Operasional DISTRIK untuk mencapai cita-cita luhur yang tercantum dalam tujuan Pembangunan Berhasilnya pelaksanaan program sebagai wujud nyata pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif segenap masyarakat di tingkat distrik maupun desa serta masyarakat di setiap distrik mugi masing-masing.
        Untuk itu, setiap unsur dalam Distrik Mugi dapat menjabarkan program yang sesuai dengan kemampuan masing-masing menurut Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) serta dengan koordinasi yang mantap. Hasil-hasil pelaksanaan program harus dapat dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai perwujudan tujuan Distrik.
      4. 04.04.2013,
        14:28
        kasni nrigi
        AN APUK NAPU WANURAK
        SAYA MIPIN MASSA DEPAN
        DISTRIK MAM KAMPUNG BORODUMU




















        â
        Kata Pengatarâ¦â ;¦â¦&aci rc;¦â¦&a circ;¦â¦ â¦â&brvba r;â¦â&brv bar;â¦â&b rvbar;â¦â ¦â¦â ;¦â¦&aci rc;¦â¦&a circ;¦â¦ â¦â&brvba r;â¦â&brv bar;â¦Xi
        Daftar Isi â¦â&brvba r;â¦â&brv bar;â¦â&b rvbar;â¦â ¦â¦â ;¦â¦&aci rc;¦â¦&a circ;¦â¦ â¦â&brvba r;â¦â&brv bar;â¦â&b rvbar;â¦â ¦â¦â ;¦â¦&aci rc;¦.vii
        BAB1.Pendahu luanâ¦â&b rvbar;â¦â ¦â¦â ;¦â¦&aci rc;¦â¦&a circ;¦â¦ â¦â&brvba r;â¦â&brv bar;â¦â&b rvbar;â¦â ¦â¦â ;¦â¦&aci rc;¦â¦&a circ;¦i
        1.1 MaksukDan Jutuanâ¦â ¦â¦â ;¦â¦&aci rc;¦â¦&a circ;¦â¦ â¦â&brvba r;â¦â&brv bar;â¦â&b rvbar;â¦â ¦â¦â ;¦â¦.... .......

        BAB 2 Pedoman kerja Distrik Mamâ¦â&br vbar;â¦â& brvbar;â¦â ¦â¦&acir c;¦â¦&ac irc;¦â¦& acirc;¦â¦ ;â¦â&brvb ar;â¦â&br vbar;â¦
        1.1pend oman Umum
        1.2 Azas-azas
        1.3 Pola Dasar Program Kerja
        1.4 Pola kegiatan

        BAB3 Pola Dasar Program kerja Distrik
        1.1 Landasan Program Kerja Distrik
        BAB4 Pola umum Program Jangka Panjang
        1.1Pendahuluan
        1.2 Arah Program Jangka Panjang
        1.3 Penutup

        BAB5 Pola Umum Program jangka Menengah
        1.1Pendahuluan
        1.2 Tujuan Dan Prioritas
        1.3Cara dan Kebijakan Program

        BAB6 Pola Program jangka pendek
        1.1Pendahuluan
        1.2jut uan DanPrioritas
        1.3Cara Program
        BAB 7Pelaksanan Dan Evaluasi
        1.1Mengenal kampung
        BAB8 Penutup







        â
        KATA PENGANTAR
        Segala puji Syukur Tuhan yang Maha kuasa hanya kami panjatkan bagi- Mu Tuhan atas kasih dan
        penyertaan-Mu sehingga kami
        boleh ada sebagaimana kami ada hingga kini diatas Negeri Cenderawasih Persada ini. Kami mengakui kasih
        dan penyertaan â MU dalam setiap langkah kehidupan kami.
        Setiap Manusia lahir ke dalam dunia ini dengan membawah dua sifat utama sebagai makhluk hidup, yaitu:

        1.Manusia sebagai Makhluk Individu
        Manusia sebagai makhluk individual, setiap Manusia Memiliki hak â hak Asasi yang Melekat Pada
        Dirinya Sejak Manusia itu Lahir ke Dalam Dunia Secara Universal dan Kodrat. Hak â hak kodrati
        dari sudut pandang Iman umat Nasrani adalah manusia sebagai Makhluk ciptaan Tuhan yang
        sangat mulia di muka bumi ini karena Manusia di ciptakan segambar dan serupa dengan Sang
        Pencipta, TUHAN ALLAH sendiri (Kejadian,1). Oleh karena itu setiap manusia memiliki
        kewajiban untuk taat dan patuh terhadap semua larangan dan perintah dari Sang Pencipta
        menurut kepercayaan Imannya. Sehingga harus ada saling Menghargai Sesama Umat Manusia
        Sebagai makhluk ciptaan Tuhan di bawah aturan Firman. Sedangkan manusia sebagai Makhluk
        Individu yang Memiliki hak â hak yang Melekat Padanya secara universal dan fundamental dari
        segi Yuridis Formal ialah sejak manusia itu lahir kedalam dunia secara otomatis dia sudah
        terikat dan di jamin oleh peraturan perundang â undangan yang berlaku dimana seorang itu lahir.
        Disini ada aturan â aturan yang diatur supaya setiap manusia hidup dalam suasana aman dan tertib
        dan ada peraturan perundang â undangan yang berupa sanksi jika melakukan atau melanggar
        aturan yang telah di tetapkan. Semua intinya mengatur dengan maksud agar manusia itu hidup tenteram dan aman.
        2.Manusia sebagai Makhluk Sosial.
        Sedangkan Manusia sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain atau sesama. Bayangkan sejak seseorang lahir hingga meninggal pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Sehingga dalam teori Sosiologi, Abraham Maslow Menyebut Manusia sebagai ZOON POLITICO atau manusia adalah makhluk, artinya setiap manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dalam hal apa saja dan dalam waktu yang bersamaan orang lain pun membutuhkan sesuatu dari dia. Tempat untuk saling memberi dan menerima yang pertama adalah Keluarga kemudian berkembang perkembangan yang lebih yaitu dalam Ikatan Distrik dan lain sebagainya. atas dasar kesamaan nasib, ideologi, sejarah, budaya, pandangan politik, keyakinan agama, dan lain sebagainya hingga Organisasi yang terbesar yaitu Negara.
        Di dalam Ikatan Distrik inilah yang memungkinkan terjadinya interaksi dalam hal memberi dan menerima tadi,
        sehingga keberadaan suatu distrik mutlak di butuhkan. Seorang tidak mungkin hidup di sebuah pulau hanya seorang diri tanpa ada siapapun disana, kalau ada seperti itu berarti bukan lain dia adalah seorang Dewa.
        Kehadiran dan Keberadaan distrik yang di didirikan atas Asas kesamaan Budaya dan lain sebagainya oleh seluruh masyarakat Nduga dan lebih khusus masyarakat distrik mugi merupakan bagian dari Bagaimana distrik menjadi wadah yang dapat Menghasilkan dan membentuk masyarakat yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara. distrik dalam Perspektif Budaya orang Nduga adalah ibarat seperti sebuah Honai. Prinsip â prinsip dasar yang hidup di dalam honai, tujuan dari honai, maksud dari keberadaan honai itu sudah jelas merupakan tempat merumuskan masalah â masalah sosial, tempat saling menasehati, saling membangun, saling memberi dan menerima dalam hal pandangan dan pikiran sebelum melakukan sesuatu dengan demikian bagaimana sesuatu harus dikerjakan dan sudah jelas siapa kerja apa pada saat sesuatu dikerjakan.
        Distrik mugi mencoba untuk menjadi Sebuah Honai dalam wajah Modern tetapi tetap Memegang Teguh Prinsip â Prinsip Honai dengan Melestarikan Budaya Musyawarah untuk Mufakat yang Merupakan Budaya Demokrasi Orang Nduga dan Pegunungan pada Umumnya.
        Harapan kami semoga melalui RAKERDIS distrik mugi Tahun 2012 ini, kita jadikan distrik sebagai Honai tadi untuk saling membangun diantara kita melalui setiap Program yang akan kita tetapkan bersama untuk nanti di usahakan walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami, disamping sebagai Forum untuk belajar bagaimana menyusun, memaparkan dan menetapkan Sebuah Program Kerja.
        Akhirnya kami mewakili saya sebagaiKepala Distrik Mugi TATOLUS GWIJANGGE Mengucapkan Terimakasih atas semua dukungan dan partisipasi Aktif dari Bapak, Ibu serta saudara/I sekalian sehingga RAKERDIS ini boleh terlaksana pada hari ini, semoga Tuhan ALLAH yang mempunyai Kehidupan ini memberkati kita sekalian dalam tugas dan tanggung jawab kami selaku Abdi â Nya.


        NAMA KEGIATA

        Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        DASAR PIKIRAN


        ï DISTRIK Mam adalah salah satu wadah untuk membangun masyarakat yang mandiri,sejahterah, teriring berjalannya perkembangan globalisasi saat ini di berbagai bidang dengan berlandaskan pada Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan berasaskan, Azas kesamaan budaya, Azas Manfaat, Azas Demokrasi, Azas Kooperasi, Azas Keterbukaan, Azas Kemandirian, bertujuan:
        1. Mewujudkan distrik mugi yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara;
        2. Mewujudkan Cendikiawan Nduga yang Berwatak Demokratis, Rasionalis dan Patriotis Dalam Berpikir, berkarya dan Berkeadilan sosial.
        3. Mewujudkan Sistem pemerintahan yang Teratur Secara Manajemen dan Memberi Pelayanan dan Perlindungan luas Kepada Kepentingan Anggota dan Masyarakat luas

        LANDASAN PELAKSANAAN


        ï Meng ingatnya kemajuan pembangunan di berbagai bidang
        ï Hasil-hasil diskusi dengan beberapa tokoh
        ï Melihat kondisi rill di distrik mugi yang sementara ini terjadi berbeda persepsi untuk menjalankan pembangunan
        Mengingatnya MUSREMBANG kabupaten nduga yang akan diselegarakan belum lama ini

        TUJUAN KEGIATAN


        a. Menyusun program Kerja setiap bidang dan di bahas bersama untuk di tetapkan sebagai program jangka pendek, Program Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang
        b. Musyawara dan mufakat untuk bagaimana menjalankan pembangunan di distrik mugi di bidang masing-masing.

        PESERTA RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK MAM


        Peserta rakerdis/ rapat kerja distrik mam terdiri dari unsur, camat, tokoh gereja,tokoh adat, desa,kesehatan, pendidikan,intelektual serta,tokoh masyaraka.t jika memungkinkan serta seluruh masyarakat yang ada di distrik mam


        â
        WAKTU DAN TEMPAT MAM

        ï Tanggal 22 April 2011
        ï Tempat : Kantor Distrik Mugi Kabupaten Nduga

        MATERI RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK Mam


        ï Arah dan kebijakan Program Kerja Kepala Distrik Mam Kabupaten Nduga tahun 2012/2016
        ï Hasil keputusan dalam Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        METODE RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam

        ï Pembukaan
        &iu ml; Pembahasan Materi Rakerdis/Rapat Kerja Distrik Mam
        ï Tanggapan Terhadap Hasil pembahasan
        ï Penetapan hasil pembahasan
        ï Penutup


        TATA TERTIB RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam


        Demi Ketertiban, Kelancaran dan Kenyamanan Berlangsungnya, RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam Seluruh peserta wajib mematuhi hal â hal sebagai berikut dengan penuh kesadaran dan Rasa Bertanggung Jawab :
        1. Peserta wajib hadir tepat pada waktu yang di tentukan
        2. Selama kegiatan Rakerdis/rapat kerja distrik mugi berlangsung, Peserta tidak di Perkenankan Meninggalkan Tempat Rakerdis dan apabila Mendesak harus Melalui Permohonan izin kepada Pimpinan RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI
        3. Setiap peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI wajib mengikuti seluruh Kegiatan dari awal hingga Akhir
        4. Menjaga ketertiban, keharmonisan dan kekompakan sesama peserta
        5. Menjaga Citra Positif dan Kehormatan Distrik
        6. Menandatangani daftar hadir yang telah di sediakan oleh Panitia

        PENUTUP

        Demikian Buku Panduan ini Kami buat Sebagai Rambu â Rambu yang akan Mengarahkan Seluruh Peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI Agar Berjalan Dengan Baik dan Benar Sesuai Dengan Harapan Kami Semua. Harapan Kami, Semoga Melalui RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI ini Mampu Menjadi Distrik yang Dapat Menghasilkan Masyarakat yang Bermoral Baik, Berkepribadian, Beraklak Mulia dan Mampu berpikir kritis dan Rasional dalam Menghadapi Berbagai Tantangan yang Berskala Nasional dan Internasional. Anda dan saya adalah tokoh utama dalam segala hal, entah kita siap atau tidak siap, suka tidak suka suatu saat pembangunan itu akan jatuh di pundak kita semua, oleh karenanya, kami mengajak kita sekalian untuk memanfaatkan waktu yang ada selagi masih hidup ini dengan baik dan benar dalam rangka mempersiapkan diri sediri mungkin untuk menjadi agen perubahan bagi Distrik Mugi Nduga dan PAPUA pada umumnya. Perubahan itu tidak Akan terjadi dengan sendirinya karena berlalu nya waktu, tetapi perubahan itu Akan terjadi ketika kita menyadari siapa saya?Saya dari mana? Dan ke mana nantinya saya Akan membawah apa yang saya dapatkan disini? Semua ini pertanyaan â pertanyaan yang harus di jadikan sebagai Dasar pijakan dalam rangka mempersiapkan diri secara baik dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kita sekalian.

        Nduga, April 9, 2011

        Kepala distrik mugi tahun ajaran 2012/206



        WALPIUS KOGOYA
        NIP


        LAMPIRAN GBHKD DISTRIK

        BAB I
        PENDAHULUAN
        Distrik adalah sebuah lembaga pemerintah yang beranggotakan seluruh seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk membangun satu integritas kemandirian dan juga memperkuat satu pemikiran yang akan diimplementasikan sebagai satu bentuk gerakan untuk masa depan Distrik Mugi dan Kabupaten Nduga.

        A. MAKSUD DAN TUJUAN
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) Dimaksudkan Untuk Memberikan Arah Dalam Pengembangan Distrik
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) bertujuan memanifestasikan keadaan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, Menengah dan panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan tujuan Distrik sesuai dalam aturan-aturan distrik atau pemerintah
        BAB II
        PEDOMAN KERJA DISTRIK MUGI

        A. PEDOMANUMUM
        Pedoma n umum kerja KEPALA DISTRIK BESERTA STAFNYA adalah bersifat umum dan mendasar bagi penataan kelembagaan Pemerintahan dilingkungan MASYARAKAT MUGI beserta segenap perangkat Distriknya.
        B. AZAS â AZAS
        Azas â Azas Masyarakat Distrik Mugi
        1. Azas kesamaan Budaya
        Distrik ini berasaskan pada kesamaan latar belakang budaya dari Masyarakat Distrik Mugi
        2. Azas Manfaat
        Semua usaha dan kegiatan Masyarakat Distrik Mugi harus memberikan manfaat yang sebasar-besarnya untuk meningkatkan dan membangun kemampuan intelektualitas, kreatifitas minat dan bakat Masyarakat Mugi.
        3. Azas Demokrasi
        Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan Kepala Distrik Dan Stafnya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka akan diadakan Vooting.
        4. Azas Kooperasi
        Segala usaha dan kegiatan Distrik Mugi mencerminkan partisipasi aktif segenap Masyarakat Distrik Mugi dengan dilandasi tanggung jawab penuh yang dijiwai oleh semangat Kebersamaan dan Kekeluargaan.

        5. Azas Keterbukaan
        Kepala Distrik Mugi memberikan peluang dan kerja sama dengan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
        6. Azas Kemandirian
        Distri Mugi merupakan lembaga Pemerintahan yang berpangkal di Kabupaten Nduga yang berdiri Mandiri dan tidak terikat pada distriklainnya.



        C. POLA DASAR PROGRAM KERJA
        Pola dasar program kerja DISTRIK merupakan acuan operasional kegiatan program kerja dan pengembangan DISTRIK yang meliputi:
        1. PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK
        a) Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar Masyarakat dan Pemerintah;
        b) Pengembangan penalaran dan kesejahteraan Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi.
        d) Pengembangan pemasaran
        2. PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
        a) Peningkatan koordinasi kerja lintas Distrik lokal dan Masyarakat
        b) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi dengan program dan kegiatan yang relevan.
        c) Peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial kesmasyarakatan DISTRIK
        3. PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG
        a) Peningkatan kualitas Masyarakat Distrik Mugi;
        b) Pengembangan kemandirian Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
        d) Pengabdian pada Masyarakat.
        D. POLA KEGIATAN
        Pola kegiatan yang dalam pelaksanaannya diatur secara periodik dengan formulasi sebagai berikut:
        1) Pendidikan dan Penalaran
        Mengadakan kegiatan yang bersifat ilmiah dalam mendukung pengembangan, peningkatan intelektualitas dan kreatifitas Pelajar Distrik Mugi.
        2) Minat, Bakat, Kegemaran dan Mental Spiritual Pelajar Distrik Mugi.
        Membina dan meningkatkan minat, bakat, kegemaran dan mental spiritual Pelajar melalui kegiatan yang relevan.
        3) Kesejahteraan
        Me njalin kerja sama dengan berbagai lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan Pelajar Distrik Mugi.
        4) Pengabdian Pada Masyarakat
        Merealisasikan secara optimal dan secara Baik dalam membangun kerja sama dan komunikasi yang berwujud pengabdian pada masyarakat

        BAB III
        POLA DASAR PROGRAM KERJA DISTRIK
        A. TUJUAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Program Kerja Distrik bertujuan untuk mewujudkan suatu organisasi yang sehat dan dinamis sebagai wadah saling tindak positif bagi Masyarakatnya sebagai wujud pengembangan Pembangunan.
        B. LANDASAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Landasan pelaksanaan program KERJA DiSTRIK adalah Mensejaterahkan Masyarakan Menuju Kemandirian


        BAB IV
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG
        Untuk memberikan arah program yang berkesinambungan, maka perlu disusun satu pola umum sebagai upaya mencapai tujuan Kerja Distrik
        Berdasarkan pola dasar program Kerja Distrik maka disusunlah Pola Umum Program Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu Lima Tahun dalam Pengapdiannya.
        A. PENDAHULUAN
        Agar pelaksanaan program KERJA dapat berjalan lancar dan terarah untuk mencapai tujuan maka perlu menentukan Pola Umum Program Jangka Panjang dengan pelaksanaan program jangka pendek yang merupakan rangkaian program ber-kesinambungan.
        B. ARAH PROGRAM JANGKA PANJANG
        Program dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan yang termasuk dalam RAKERDIS.Untuk melaksanakan maka program jangka panjang dilaksanakan secara bertahap.Maksud pelaksanaan bertahap ini untuk meletakkan landasan yang kuat bagi program jangka panjang tahap selanjutnya.
        Sasaran utama Program Jangka Panjang Tahap Kesatu adalah pengembangan Distrik secara intern dan ekstern.Sejalan dengan itu, perlu pula dilaksanakan sosialisasi dan realisasi program.Pelaksanaan program harus sejalan dengan pembinaan keadaan Distrik yang stabil dan dinamis.
        Pelaksanaan program harus menjamin pemerataan untuk setiap Masyarakat secara proporsional serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Distrik Mugi khususnya dan Nduga umumnya.Pelaksanaan program ini harus memanfaatkan secara optimal segenap potensi Distrik Mugi.
        Sasaran yang hendak dicapai dalam Program Jangka Panjang adalah :
        1. Bidang Pendidikan/ Peningkatan kualitas Masyarakat
        Peningkatan kualitas Masyarakat. Sasaran pengembangan Pembangunan dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek berikut ini :
        a. Program Jangka Pendek Pertama :Optimalisasi potensi sumber daya Manisia (SDM).
        b. Program Jangka Pendek Kedua : Pengembangan kerjasama dalam Masyarakat Dan Pemerintah
        2. Bidang Keilmuan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
        Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Mengembangkan keilmuan melaluhi seminar-seminar Distrik yang membawa nilai-nilai luhur dan membentuk rekomendasi terhadap paradigma keilmuan di tingkatan Pelajar distrik mugi

        PENUTUP
        Pola Umum Program Jangka Panjang merupakan pola tetap yang tidak akan diubah sebelum memasuki program jangka panjang selanjutnya serta merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Program Jangka Pendek. Penjabaran Pola Umum Jangka Pendek diserahkan kepada Koordinator distrik sebelum berakhir masa jabatanannya untuk dibahas oleh Rakerdis dengan maksud menjaga kesinambungan program.
        Hasil-hasil program yang telah dilaksanakan harus dapat dirasakan oleh setiap Masyarakat

        BAB V
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA MENENGAH

        A. PENDAHULUAN
        Di karenakan Distrik merupakan salah satu wadah yang untuk berkembang secara kemandirian maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal Distriki.di sisi lainpemerintahaan juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat fondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Penyusunan Struktur Dan Staf Camat
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan kepala distrik
        3. Penetapan bidang disusun sedemikian rupa dengan mengacu pada aspirasi masyarakat.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern pemerintah
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud nyata kerja distrik dengan sistem terbuka.
        6. Kultur Distrik diantara Camat harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas Distrik.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter distrik dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat kabupaten dan distrik secara seragam untuk mendukung dinamika distrik.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam distrik
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan,seperti seminar,dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada Rakerdis lainnya.
        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. mengkonsolidir beberapa tokoh di berbagai wilayah yang sudah menempati beberapa lembaga

        BAB VI
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PENDEK

        A. PENDAHULUAN
        Dika renakan Distrik merupakan wadah yang baru berdiri maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal distrik .di sisi lain juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat pondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Struktur distrik harus segera dilengkapi dengan menyusun kepengurusan sesuai dengan arah GBHKD dengan mempertimbangkan personal yang handal dan professional serta memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi.
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan pengurus untuk segera melaksanakan yang manamerupakan hal yang harus dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah kerja DISTRIK yang hanya dihadiri oleh Masyarakat Distrik Mugi, untuk menyusun rencana-rencana kegiatan selama kurun waktu dua tahun untuk kemudian disosialisasikan serta direalisasikan.
        3. Penetapan Kinerja Kerja Distri disusun sedemikian rupa dengan mengacu kepada, , GBHKD, dan peraturan Tata Kerja DISTRIK lainya.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern DISTRIK perlu dilaksanakan untuk mendukung program yang akan dilaksanakan.
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud DISTRIK dengan sistem terbuka.
        6. Kultur DISTRIK diantara CAMAT harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas DISTRIK.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter DISTRIK dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat Kabupaten dan Distrik secara seragam untuk mendukung dinamika DISTRIK.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam DISTRIK
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan Pembangunan,seperti Rapat, dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada RAKERDIS, GBHD DISTRIK dan peraturan-peraturan Pemerintah lainnya.

        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. Mengkonsolidir beberapa Tokoh di berbagai DISTRIK yang sudah menempati beberapa lembaga


        BAB VII
        PELAKSANAAN DAN EVALUASI
        Pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Pendek Pertama dilakukan oleh KEPALA DISTRIK dan DESA selaku mandataris RAKERDIS.
        Untuk menjaga intensitas dan kesinambungan Program Jangka Pendek Pertama, maka perlu adanya koordinasi dan evaluasi oleh KEPALA DISTRIK untuk memantau realisasi program.

        Mengenalkan Kampung
        Dasar yang di kenal Otak Reptilia berperang sebagai fungsi motor sensorik
        (indera) kelansungan hidup dan fungsi menghadapi Bahaya kesulitan kualitas
        Sumber daya manusia yang kurang di balik Gungung kondisi sangat âsanggat
        Bahaya kendalikan berbagai macam kesulitan distrik mam kurang nya
        Cara berpikir yang berbeda-beda dan mengkhususkan diri pada kemampuan kemapuan
        Tertentu walapun persilangan dapat terjadi otak kiri berciri Logis Sekuensial dan rasional
        Otak kanan berciri acak tidak teratur intuitif dan holistic
        Pada dasar mempelajari merupakan aktivitas manusiayang berlanggsung
        Hingga akhir hidupnya tetiap manusia terus menurus mempelajari kesulitan
        Daerah sesuatu khususnya yang berkaitan dengan keingginan untuk untuk mencapai
        Tujuan keterampilah dan pengetahuan tertentu dan renungkanlah proses yang perang
        Kita mulai pada massa kecil tidak berhasil mencapai persentasi munangagunkan pada tahun atau massa hidupkitaberkat /kekuatan

        A HUBUNGAN MASYARAKAT
        Membawahi:
        1. Eco nomic Study Center
        Bertugas menyusun dan menetapkan pengembangan ekonomi Rakyat bersama seluruh anggota untuk menjadi masukan konstruktif bagi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nduga sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        2. Law and Human Rights Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang Hukum dan HAM yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan / ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        3. Sosial dan Political study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang SOSIAL POLITIK yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        4. Culture Study Cente
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pengembangan Kebudayaan yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI untuk mengangkat nilai â nilai Budaya terancam punah oleh budaya â budaya asing
        5. Woman Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang kesetaraan Gender (jenis kelamin)bagi seluruh Anggota IPMNI dalam berbagai macam tugas dan pekerjaan.


        ï³ KOMISI B PEMBERDAYAAN ANGGOTA
        Membawahi:
        1. Studen t Welfare Study Center
        Menyusun program kerja yang di rasa perlu di dorong bagi kesejahteraan seluruh Anggota IPMNI selama periode berjalan

        2. Study OfInterestAndTalent Center
        Bertugas Menyusun Program â Program Kerja di bidang Pengembangan Minat dan Bakat baik Seluruh Anggota IPMNI

        3. Education Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pendidikan dan penalaran bagi seluruh Anggota IPMNI melalui pendidikan formal maupun informal yang di rasa perlu

        ï³ PENGEMBANGAN ORGANISASI
        Membawahi
        1. Lemb aga study Pengembangan Organisasi
        Bertugas menyusun program â program kerja di bidang pengembangan Organisasi baik keluar

































        APDI FUNDAMENTAT ABab II Pengertian dan Unsur-Unsur Pendidikan
        Seorang calon pendidik hanya dapat melaksanakan tugasnya denga nbaik jika memperoleh jawaban yang jelas dan benar tentang apa yang dimaksud pendidikan. Jawaban yang benar tentang pendidikan diperoleh melalui pemahaman terhadap unsur-unsurnya, konsepdasar yang melandasinya, dan wujud pendidikan sebagi sistem. Bab II ini akan mengkaji pengertian pendidikan,unsur-unsur pendidikan, dan sistem pendidikan.

        A. PENGERTIAN PENDIDIKAN
        1. Batasan tentang Pendidikan
        Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.
        a. Pendidikan sebagai Proses transformasi Budaya
        Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.
        b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi
        Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagi suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.
        c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warganegara
        Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.
        d. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja
        Pendidikan sebagai penyimpana tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar utuk bekerja.Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran.Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.
        e. Definisi Pendidikan Menurut GBHN
        GBHN 1988(BP 7 pusat, 1990: 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasiaonal yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dan berdasarkan pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk memingkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
        2. Tujuan dan proses Pendidikan
        a. Tujuan pendidikan
        Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan.Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dazn merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
        b. Proses pendidikan
        Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya , pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pemgelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal.


        3. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH)
        PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan, PSH merupakan sesuatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Ide tentang PSH yang hampir tenggelam, yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh comenius 3 abad yang lalu (di abad 16). Selanjutnya PSH didefenisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstruktursn ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai paling tua.(Cropley:67)
        Berikut ini merupakan alasan-alasan mengapa PSH diperlukan:
        a. Rasional
        b. Alasan keadilan
        c. Alasan ekonomi
        d. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek
        e. Alasan perkembangan iptek
        f. Alasan sifat pekerjaan
        4. Kemandirian dalam belajar
        a. Arti dan perinsip yang melandasi
        Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kamauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada perinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar.
        b. ¬Alasan yang menopang
        Conny Semiawan, dan kawan-kawan (Conny S. 1988; 14-16) mengemukakan alasan sebagai berikut:
        ï Perkembangan iptek berlangsung semakin pesat sehingga tidak mungkin lagi para pendidik(khususnya guru) mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik.
        ï Penemuan iptek tidak mutlak benar 100%, sifatnya relatif.
        ï Para ahli psikologi umumnya sependapat, bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika diserta dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondidi yang dihadapi dengan mengalami atau mempraktekannya sendiri.
        ï Dalam proses pendidikan dan pembelajaran pengembangan konsep seyogyanya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik.
        B. UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN
        Proses pendidikan melibatkan banyak hal yaitu:
        1. Subjek yang dibimbing (peserta didik).
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)
        6. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode)
        7. Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Penjelasan:
        1. Peserta Didik
        Peserta didik berstatus sebagai subjek didik.Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya.
        Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah:
        a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
        b. Individu yang sedang berkembang.
        c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
        d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik.Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkunga yaitu lingkungankeluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masayarakat.Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat.
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan.
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        a. Alat dan Metode
        Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.Secara khusus alat melihat jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan efektifitasnya.Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kuratif.
        b. Tempat Peristiwa Bimbingan Berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Lingkungan pendidikan biasanya disebut tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
        C. PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM
        1. Pengertian Sistem
        Beberapa definisi sitem menurut para ahli:
        a. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh. (Tatang M. Amirin, 1992:10)
        b. Sistem meruapakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. (Tatang Amirin, 1992:10)
        c. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Tatang Amirin, 1992:11)
        Sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro. Sebagai subsistem, bidang ekonomi, pendidikan,dan politik masing-masing-masing sebagai sistem. Pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan subsistem dari bidang pendidikan sebagai sistem dan seterusnya.

        2. Komponen dan Saling Hubungan antara Komponen dalam Sistem Pendidikan.
        Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain: raw input (sistem baru), output(tamatan), instrumentalinput(guru, kurikulum), environmental input(budaya, kependudukan, politik dan keamanan).

        3. Hubungan Sistem Pendidikan dengan Sitem Lain dan Perubahan Kedudukan dari Sistem

        4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik.
        a. Cara memandang sistem
        Perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sitem ataupunsebaliknya suatu sitem menjadi komponen dari sitem yang lebih besar, tidak lain daripada perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sitem atau dengan kata lain ruang lingkup suatu permasalahan.
        b. Masalah berjenjang
        Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif maslah, dan latar belakang masalah.
        c. Analisis sitem pendidikan
        Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efesien dan efektif. Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem ialah: bahwa kita dipersyaratkan untuk berpikir secra sistmatik, artinya harus memperhitungkan segenap komponen yang terlibat dalam maslah pendidikan yang akan dipecahkan.
        d. Saling hubungan antarkomponen
        Komponen-kompon en yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik. Tetapi komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal, manakala komponen tersebut tidak berhibungan secra fungsional dengan komponen lain.
        e. ¬Hubungan sitem dengan suprasistem
        Dalam ruang lingkup besar terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lain. Hal ini wajar, oleh karena pada dasarnya setiap sistem itu hanya merupakan satu aspek dari kehidupan.Sdangkan segenap segi kehidupan itu kita butuhkan, sehingga semuanya memerlukan pembinaandan pengembangan.


        5. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan
        Kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan pengajaran dan pendidikan adalah:
        a. pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing saling mengisis.
        b. Pembedaan dilakukan hanya untuk kepentingan analisis agar masing-masing dapat dipahami lebih baik.
        c. Pendidikan modern lebih cenderung mengutamakan pendidikan, sebab pendidikan membentuk wadah, sedangkan pengajaran mengusahakan isinya. Wadah harus menetap meskipun isi bervariasi dan berubah.

        6. Pendidikan prajabatan (preservice education) dan pendidikan dalam jabatan (inservice education) sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu.Sedangkan pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada oramg-orang yang telah bekerja berupa penataran, kursus-kursus, dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan prajabatan hanya memberikan bekal dasar, sedangkan bekal praktis yang siap pakai diberikan oleh pendidikan dalam jabatan.

        7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pedidikan yang telah baku, misalnya SD,SMP,SMA, dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal.
        ¬Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumberdaya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga sub-sistem tersebut berperanan.

        Sumber Bacaan Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta





        BAB VIII
        PENUTUP
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja DISTRIK (GBHKD) disusun dan dirumuskan sebagai Landasan Operasional DISTRIK untuk mencapai cita-cita luhur yang tercantum dalam tujuan Pembangunan Berhasilnya pelaksanaan program sebagai wujud nyata pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif segenap masyarakat di tingkat distrik maupun desa serta masyarakat di setiap distrik mugi masing-masing.
        Untuk itu, setiap unsur dalam Distrik Mugi dapat menjabarkan program yang sesuai dengan kemampuan masing-masing menurut Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) serta dengan koordinasi yang mantap. Hasil-hasil pelaksanaan program harus dapat dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai perwujudan tujuan Distrik.





        saya memyapaikan kepada adik From mobile
      5. 04.04.2013,
        13:17
        kasni nrigi
        AN APUK NAPU WANURAK
        SAYA MIPIN MASSA DEPAN
        DISTRIK MAM KAMPUNG BORODUMU





















        Kata Pengatar………………… ……………………… ………………………X i
        Daftar Isi ………………………… ………………………… ………………….vii
        BAB1 .Pendahuluan……………… ………………………… ………………………i
        1 .1 MaksukDan Jutuan…………………… ………………………… ……...........

        BAB 2 Pedoman kerja Distrik Mam……………………… ………………………
        1. 1pendoman Umum
        1.2 Azas-azas
        1.3 Pola Dasar Program Kerja
        1.4 Pola kegiatan

        BAB3 Pola Dasar Program kerja Distrik
        1.1 Landasan Program Kerja Distrik
        BAB4 Pola umum Program Jangka Panjang
        1.1Pendahuluan
        1.2 Arah Program Jangka Panjang
        1.3 Penutup

        BAB5 Pola Umum Program jangka Menengah
        1.1Pendahuluan
        1.2 Tujuan Dan Prioritas
        1.3Cara dan Kebijakan Program

        BAB6 Pola Program jangka pendek
        1.1Pendahuluan
        1.2jutua n DanPrioritas
        1.3Cara Program
        BAB 7Pelaksanan Dan Evaluasi
        1.1Mengenal kampung
        BAB8 Penutup








        KATA PENGANTAR
        Segala puji Syukur Tuhan yang Maha kuasa hanya kami panjatkan bagi- Mu Tuhan atas kasih dan
        penyertaan-Mu sehingga kami
        boleh ada sebagaimana kami ada hingga kini diatas Negeri Cenderawasih Persada ini. Kami mengakui kasih
        dan penyertaan – MU dalam setiap langkah kehidupan kami.
        Setiap Manusia lahir ke dalam dunia ini dengan membawah dua sifat utama sebagai makhluk hidup, yaitu:

        1.Manusia sebagai Makhluk Individu
        Manusia sebagai makhluk individual, setiap Manusia Memiliki hak – hak Asasi yang Melekat Pada
        Dirinya Sejak Manusia itu Lahir ke Dalam Dunia Secara Universal dan Kodrat. Hak – hak kodrati
        dari sudut pandang Iman umat Nasrani adalah manusia sebagai Makhluk ciptaan Tuhan yang
        sangat mulia di muka bumi ini karena Manusia di ciptakan segambar dan serupa dengan Sang
        Pencipta, TUHAN ALLAH sendiri (Kejadian,1). Oleh karena itu setiap manusia memiliki
        kewajiban untuk taat dan patuh terhadap semua larangan dan perintah dari Sang Pencipta
        menurut kepercayaan Imannya. Sehingga harus ada saling Menghargai Sesama Umat Manusia
        Sebagai makhluk ciptaan Tuhan di bawah aturan Firman. Sedangkan manusia sebagai Makhluk
        Individu yang Memiliki hak – hak yang Melekat Padanya secara universal dan fundamental dari
        segi Yuridis Formal ialah sejak manusia itu lahir kedalam dunia secara otomatis dia sudah
        terikat dan di jamin oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana seorang itu lahir.
        Disini ada aturan – aturan yang diatur supaya setiap manusia hidup dalam suasana aman dan tertib
        dan ada peraturan perundang – undangan yang berupa sanksi jika melakukan atau melanggar
        aturan yang telah di tetapkan. Semua intinya mengatur dengan maksud agar manusia itu hidup tenteram dan aman.
        2.Manusia sebagai Makhluk Sosial.
        Sedangkan Manusia sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain atau sesama. Bayangkan sejak seseorang lahir hingga meninggal pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Sehingga dalam teori Sosiologi, Abraham Maslow Menyebut Manusia sebagai ZOON POLITICO atau manusia adalah makhluk, artinya setiap manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dalam hal apa saja dan dalam waktu yang bersamaan orang lain pun membutuhkan sesuatu dari dia. Tempat untuk saling memberi dan menerima yang pertama adalah Keluarga kemudian berkembang perkembangan yang lebih yaitu dalam Ikatan Distrik dan lain sebagainya. atas dasar kesamaan nasib, ideologi, sejarah, budaya, pandangan politik, keyakinan agama, dan lain sebagainya hingga Organisasi yang terbesar yaitu Negara.
        Di dalam Ikatan Distrik inilah yang memungkinkan terjadinya interaksi dalam hal memberi dan menerima tadi,
        sehingga keberadaan suatu distrik mutlak di butuhkan. Seorang tidak mungkin hidup di sebuah pulau hanya seorang diri tanpa ada siapapun disana, kalau ada seperti itu berarti bukan lain dia adalah seorang Dewa.
        Kehadiran dan Keberadaan distrik yang di didirikan atas Asas kesamaan Budaya dan lain sebagainya oleh seluruh masyarakat Nduga dan lebih khusus masyarakat distrik mugi merupakan bagian dari Bagaimana distrik menjadi wadah yang dapat Menghasilkan dan membentuk masyarakat yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara. distrik dalam Perspektif Budaya orang Nduga adalah ibarat seperti sebuah Honai. Prinsip – prinsip dasar yang hidup di dalam honai, tujuan dari honai, maksud dari keberadaan honai itu sudah jelas merupakan tempat merumuskan masalah – masalah sosial, tempat saling menasehati, saling membangun, saling memberi dan menerima dalam hal pandangan dan pikiran sebelum melakukan sesuatu dengan demikian bagaimana sesuatu harus dikerjakan dan sudah jelas siapa kerja apa pada saat sesuatu dikerjakan.
        Distrik mugi mencoba untuk menjadi Sebuah Honai dalam wajah Modern tetapi tetap Memegang Teguh Prinsip – Prinsip Honai dengan Melestarikan Budaya Musyawarah untuk Mufakat yang Merupakan Budaya Demokrasi Orang Nduga dan Pegunungan pada Umumnya.
        Harapan kami semoga melalui RAKERDIS distrik mugi Tahun 2012 ini, kita jadikan distrik sebagai Honai tadi untuk saling membangun diantara kita melalui setiap Program yang akan kita tetapkan bersama untuk nanti di usahakan walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami, disamping sebagai Forum untuk belajar bagaimana menyusun, memaparkan dan menetapkan Sebuah Program Kerja.
        Akhirnya kami mewakili saya sebagaiKepala Distrik Mugi TATOLUS GWIJANGGE Mengucapkan Terimakasih atas semua dukungan dan partisipasi Aktif dari Bapak, Ibu serta saudara/I sekalian sehingga RAKERDIS ini boleh terlaksana pada hari ini, semoga Tuhan ALLAH yang mempunyai Kehidupan ini memberkati kita sekalian dalam tugas dan tanggung jawab kami selaku Abdi – Nya.


        NAMA KEGIATA

        Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        DASAR PIKIRAN


         DISTRIK Mam adalah salah satu wadah untuk membangun masyarakat yang mandiri,sejahterah, teriring berjalannya perkembangan globalisasi saat ini di berbagai bidang dengan berlandaskan pada Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan berasaskan, Azas kesamaan budaya, Azas Manfaat, Azas Demokrasi, Azas Kooperasi, Azas Keterbukaan, Azas Kemandirian, bertujuan:
        1. Mewujudkan distrik mugi yang terampil, pandai, kreatif, profesional, intelektualitas, dan berkepridian yang beritikad baik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan sosial atau masyarakat, Suku, Bangsa Dan Negara;
        2. Mewujudkan Cendikiawan Nduga yang Berwatak Demokratis, Rasionalis dan Patriotis Dalam Berpikir, berkarya dan Berkeadilan sosial.
        3. Mewujudkan Sistem pemerintahan yang Teratur Secara Manajemen dan Memberi Pelayanan dan Perlindungan luas Kepada Kepentingan Anggota dan Masyarakat luas

        LANDASAN PELAKSANAAN


         Mengingatnya kemajuan pembangunan di berbagai bidang
         Hasil-hasil diskusi dengan beberapa tokoh
         Melihat kondisi rill di distrik mugi yang sementara ini terjadi berbeda persepsi untuk menjalankan pembangunan
        Mengingatnya MUSREMBANG kabupaten nduga yang akan diselegarakan belum lama ini

        TUJUAN KEGIATAN


        a. Menyusun program Kerja setiap bidang dan di bahas bersama untuk di tetapkan sebagai program jangka pendek, Program Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang
        b. Musyawara dan mufakat untuk bagaimana menjalankan pembangunan di distrik mugi di bidang masing-masing.

        PESERTA RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK MAM


        Peserta rakerdis/ rapat kerja distrik mam terdiri dari unsur, camat, tokoh gereja,tokoh adat, desa,kesehatan, pendidikan,intelektual serta,tokoh masyaraka.t jika memungkinkan serta seluruh masyarakat yang ada di distrik mam



        WAKTU DAN TEMPAT MAM

         Tanggal 22 April 2011
         Tempat : Kantor Distrik Mugi Kabupaten Nduga

        MATERI RAKERDIS/ RAPAT KERJA DISTRIK Mam


         Arah dan kebijakan Program Kerja Kepala Distrik Mam Kabupaten Nduga tahun 2012/2016
         Hasil keputusan dalam Rakerdis/ Rapat Kerja Distrik Mam

        METODE RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam

         Pembukaan
         Pembaha san Materi Rakerdis/Rapat Kerja Distrik Mam
         Tanggapan Terhadap Hasil pembahasan
         Penetapan hasil pembahasan
         Penutup


        TATA TERTIB RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam


        Demi Ketertiban, Kelancaran dan Kenyamanan Berlangsungnya, RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK Mam Seluruh peserta wajib mematuhi hal – hal sebagai berikut dengan penuh kesadaran dan Rasa Bertanggung Jawab :
        1. Peserta wajib hadir tepat pada waktu yang di tentukan
        2. Selama kegiatan Rakerdis/rapat kerja distrik mugi berlangsung, Peserta tidak di Perkenankan Meninggalkan Tempat Rakerdis dan apabila Mendesak harus Melalui Permohonan izin kepada Pimpinan RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI
        3. Setiap peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI wajib mengikuti seluruh Kegiatan dari awal hingga Akhir
        4. Menjaga ketertiban, keharmonisan dan kekompakan sesama peserta
        5. Menjaga Citra Positif dan Kehormatan Distrik
        6. Menandatangani daftar hadir yang telah di sediakan oleh Panitia

        PENUTUP

        Demikian Buku Panduan ini Kami buat Sebagai Rambu – Rambu yang akan Mengarahkan Seluruh Peserta RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI Agar Berjalan Dengan Baik dan Benar Sesuai Dengan Harapan Kami Semua. Harapan Kami, Semoga Melalui RAKERDIS/RAPAT KERJA DISTRIK MUGI ini Mampu Menjadi Distrik yang Dapat Menghasilkan Masyarakat yang Bermoral Baik, Berkepribadian, Beraklak Mulia dan Mampu berpikir kritis dan Rasional dalam Menghadapi Berbagai Tantangan yang Berskala Nasional dan Internasional. Anda dan saya adalah tokoh utama dalam segala hal, entah kita siap atau tidak siap, suka tidak suka suatu saat pembangunan itu akan jatuh di pundak kita semua, oleh karenanya, kami mengajak kita sekalian untuk memanfaatkan waktu yang ada selagi masih hidup ini dengan baik dan benar dalam rangka mempersiapkan diri sediri mungkin untuk menjadi agen perubahan bagi Distrik Mugi Nduga dan PAPUA pada umumnya. Perubahan itu tidak Akan terjadi dengan sendirinya karena berlalu nya waktu, tetapi perubahan itu Akan terjadi ketika kita menyadari siapa saya?Saya dari mana? Dan ke mana nantinya saya Akan membawah apa yang saya dapatkan disini? Semua ini pertanyaan – pertanyaan yang harus di jadikan sebagai Dasar pijakan dalam rangka mempersiapkan diri secara baik dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kita sekalian.

        Nduga, April 9, 2011

        Kepala distrik mugi tahun ajaran 2012/206



        WALPIUS KOGOYA
        NIP


        LAMPIRAN GBHKD DISTRIK

        BAB I
        PENDAHULUAN
        Distrik adalah sebuah lembaga pemerintah yang beranggotakan seluruh seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk membangun satu integritas kemandirian dan juga memperkuat satu pemikiran yang akan diimplementasikan sebagai satu bentuk gerakan untuk masa depan Distrik Mugi dan Kabupaten Nduga.

        A. MAKSUD DAN TUJUAN
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) Dimaksudkan Untuk Memberikan Arah Dalam Pengembangan Distrik
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) bertujuan memanifestasikan keadaan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, Menengah dan panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan tujuan Distrik sesuai dalam aturan-aturan distrik atau pemerintah
        BAB II
        PEDOMAN KERJA DISTRIK MUGI

        A. PEDOMANUMUM
        Pedoman umum kerja KEPALA DISTRIK BESERTA STAFNYA adalah bersifat umum dan mendasar bagi penataan kelembagaan Pemerintahan dilingkungan MASYARAKAT MUGI beserta segenap perangkat Distriknya.
        B. AZAS – AZAS
        Azas – Azas Masyarakat Distrik Mugi
        1. Azas kesamaan Budaya
        Distrik ini berasaskan pada kesamaan latar belakang budaya dari Masyarakat Distrik Mugi
        2. Azas Manfaat
        Semua usaha dan kegiatan Masyarakat Distrik Mugi harus memberikan manfaat yang sebasar-besarnya untuk meningkatkan dan membangun kemampuan intelektualitas, kreatifitas minat dan bakat Masyarakat Mugi.
        3. Azas Demokrasi
        Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan Kepala Distrik Dan Stafnya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka akan diadakan Vooting.
        4. Azas Kooperasi
        Segala usaha dan kegiatan Distrik Mugi mencerminkan partisipasi aktif segenap Masyarakat Distrik Mugi dengan dilandasi tanggung jawab penuh yang dijiwai oleh semangat Kebersamaan dan Kekeluargaan.

        5. Azas Keterbukaan
        Kepala Distrik Mugi memberikan peluang dan kerja sama dengan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
        6. Azas Kemandirian
        Distri Mugi merupakan lembaga Pemerintahan yang berpangkal di Kabupaten Nduga yang berdiri Mandiri dan tidak terikat pada distriklainnya.



        C. POLA DASAR PROGRAM KERJA
        Pola dasar program kerja DISTRIK merupakan acuan operasional kegiatan program kerja dan pengembangan DISTRIK yang meliputi:
        1. PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK
        a) Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar Masyarakat dan Pemerintah;
        b) Pengembangan penalaran dan kesejahteraan Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi.
        d) Pengembangan pemasaran
        2. PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
        a) Peningkatan koordinasi kerja lintas Distrik lokal dan Masyarakat
        b) Pengembangan minat, bakat dan mental spiritual Masyarakat Distrik Mugi dengan program dan kegiatan yang relevan.
        c) Peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial kesmasyarakatan DISTRIK
        3. PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG
        a) Peningkatan kualitas Masyarakat Distrik Mugi;
        b) Pengembangan kemandirian Masyarakat Distrik Mugi;
        c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
        d) Pengabdian pada Masyarakat.
        D. POLA KEGIATAN
        Pola kegiatan yang dalam pelaksanaannya diatur secara periodik dengan formulasi sebagai berikut:
        1) Pendidikan dan Penalaran
        Mengadakan kegiatan yang bersifat ilmiah dalam mendukung pengembangan, peningkatan intelektualitas dan kreatifitas Pelajar Distrik Mugi.
        2) Minat, Bakat, Kegemaran dan Mental Spiritual Pelajar Distrik Mugi.
        Membina dan meningkatkan minat, bakat, kegemaran dan mental spiritual Pelajar melalui kegiatan yang relevan.
        3) Kesejahteraan
        Menj alin kerja sama dengan berbagai lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan Pelajar Distrik Mugi.
        4) Pengabdian Pada Masyarakat
        Merealisasikan secara optimal dan secara Baik dalam membangun kerja sama dan komunikasi yang berwujud pengabdian pada masyarakat

        BAB III
        POLA DASAR PROGRAM KERJA DISTRIK
        A. TUJUAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Program Kerja Distrik bertujuan untuk mewujudkan suatu organisasi yang sehat dan dinamis sebagai wadah saling tindak positif bagi Masyarakatnya sebagai wujud pengembangan Pembangunan.
        B. LANDASAN PROGRAM KERJA DISTRIK
        Landasan pelaksanaan program KERJA DiSTRIK adalah Mensejaterahkan Masyarakan Menuju Kemandirian


        BAB IV
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG
        Untuk memberikan arah program yang berkesinambungan, maka perlu disusun satu pola umum sebagai upaya mencapai tujuan Kerja Distrik
        Berdasarkan pola dasar program Kerja Distrik maka disusunlah Pola Umum Program Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu Lima Tahun dalam Pengapdiannya.
        A. PENDAHULUAN
        Agar pelaksanaan program KERJA dapat berjalan lancar dan terarah untuk mencapai tujuan maka perlu menentukan Pola Umum Program Jangka Panjang dengan pelaksanaan program jangka pendek yang merupakan rangkaian program ber-kesinambungan.
        B. ARAH PROGRAM JANGKA PANJANG
        Program dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan yang termasuk dalam RAKERDIS.Untuk melaksanakan maka program jangka panjang dilaksanakan secara bertahap.Maksud pelaksanaan bertahap ini untuk meletakkan landasan yang kuat bagi program jangka panjang tahap selanjutnya.
        Sasaran utama Program Jangka Panjang Tahap Kesatu adalah pengembangan Distrik secara intern dan ekstern.Sejalan dengan itu, perlu pula dilaksanakan sosialisasi dan realisasi program.Pelaksanaan program harus sejalan dengan pembinaan keadaan Distrik yang stabil dan dinamis.
        Pelaksanaan program harus menjamin pemerataan untuk setiap Masyarakat secara proporsional serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Distrik Mugi khususnya dan Nduga umumnya.Pelaksanaan program ini harus memanfaatkan secara optimal segenap potensi Distrik Mugi.
        Sasaran yang hendak dicapai dalam Program Jangka Panjang adalah :
        1. Bidang Pendidikan/ Peningkatan kualitas Masyarakat
        Peningkatan kualitas Masyarakat. Sasaran pengembangan Pembangunan dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek berikut ini :
        a. Program Jangka Pendek Pertama :Optimalisasi potensi sumber daya Manisia (SDM).
        b. Program Jangka Pendek Kedua : Pengembangan kerjasama dalam Masyarakat Dan Pemerintah
        2. Bidang Keilmuan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
        Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Mengembangkan keilmuan melaluhi seminar-seminar Distrik yang membawa nilai-nilai luhur dan membentuk rekomendasi terhadap paradigma keilmuan di tingkatan Pelajar distrik mugi

        PENUTUP
        Pola Umum Program Jangka Panjang merupakan pola tetap yang tidak akan diubah sebelum memasuki program jangka panjang selanjutnya serta merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Program Jangka Pendek. Penjabaran Pola Umum Jangka Pendek diserahkan kepada Koordinator distrik sebelum berakhir masa jabatanannya untuk dibahas oleh Rakerdis dengan maksud menjaga kesinambungan program.
        Hasil-hasil program yang telah dilaksanakan harus dapat dirasakan oleh setiap Masyarakat

        BAB V
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA MENENGAH

        A. PENDAHULUAN
        Dikar enakan Distrik merupakan salah satu wadah yang untuk berkembang secara kemandirian maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal Distriki.di sisi lainpemerintahaan juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat fondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Penyusunan Struktur Dan Staf Camat
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan kepala distrik
        3. Penetapan bidang disusun sedemikian rupa dengan mengacu pada aspirasi masyarakat.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern pemerintah
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud nyata kerja distrik dengan sistem terbuka.
        6. Kultur Distrik diantara Camat harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas Distrik.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter distrik dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat kabupaten dan distrik secara seragam untuk mendukung dinamika distrik.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam distrik
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan,seperti seminar,dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada Rakerdis lainnya.
        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. mengkonsolidir beberapa tokoh di berbagai wilayah yang sudah menempati beberapa lembaga

        BAB VI
        POLA UMUM PROGRAM JANGKA PENDEK

        A. PENDAHULUAN
        Dikaren akan Distrik merupakan wadah yang baru berdiri maka dalam program jangka pendeknya lebih memprioritaskan kepada penataan masyarakat di tingkatan internal distrik .di sisi lain juga harus dibarengi dengan mobilitas untuk merangkai dan memperkuat pondasi distrik.
        B. TUJUAN DAN PRIORITAS
        Program jangka pendek pertama sebagai pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Distrik dan meletakkan landasan yang kuat untuk program tahap selanjutnya.

        C. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
        a. Bidang Pengembangan pembangunan
        1. Struktur distrik harus segera dilengkapi dengan menyusun kepengurusan sesuai dengan arah GBHKD dengan mempertimbangkan personal yang handal dan professional serta memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi.
        2. Penyusunan pola Pelaksanaan pengurus untuk segera melaksanakan yang manamerupakan hal yang harus dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah kerja DISTRIK yang hanya dihadiri oleh Masyarakat Distrik Mugi, untuk menyusun rencana-rencana kegiatan selama kurun waktu dua tahun untuk kemudian disosialisasikan serta direalisasikan.
        3. Penetapan Kinerja Kerja Distri disusun sedemikian rupa dengan mengacu kepada, , GBHKD, dan peraturan Tata Kerja DISTRIK lainya.
        4. Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern DISTRIK perlu dilaksanakan untuk mendukung program yang akan dilaksanakan.
        5. Pemberian dan penerimaan informasi harus senantiasa dilakukan sebagai wujud DISTRIK dengan sistem terbuka.
        6. Kultur DISTRIK diantara CAMAT harus dibudayakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen serta menciptakan karakter khas DISTRIK.
        7. Administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan karakter DISTRIK dijalankan dengan suatu pedoman pelaksanaan yang telah dibakukan di tingkat Kabupaten dan Distrik secara seragam untuk mendukung dinamika DISTRIK.
        b. Bidang Pengembangan Pembangunan
        1. Pengembangan keilmuan dilaksanakan sebagai sebuah penguatan wacana dalam DISTRIK
        2. 2.mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan Pembangunan,seperti Rapat, dialog interaktif dan workshop.
        3. Petunjuk kegiatan yang disusun harus memperlihatkan tahap-tahap perencanaan yang meliputi perumusan masalah, penentuan tujuan, perumusan keadaan awal kegiatan, pencirian faktor-faktor penunjang dan penghambat, pembuatan keputusan, perencanaan sub-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengontrolan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
        4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus tetap berlandaskan pada RAKERDIS, GBHD DISTRIK dan peraturan-peraturan Pemerintah lainnya.

        c. Bidang kerjasama dan networking
        1. mengembangkan kerjasama antar Lembaga
        2. Mengkonsolidir beberapa Tokoh di berbagai DISTRIK yang sudah menempati beberapa lembaga


        BAB VII
        PELAKSANAAN DAN EVALUASI
        Pelaksanaan Pola Umum Program Jangka Pendek Pertama dilakukan oleh KEPALA DISTRIK dan DESA selaku mandataris RAKERDIS.
        Untuk menjaga intensitas dan kesinambungan Program Jangka Pendek Pertama, maka perlu adanya koordinasi dan evaluasi oleh KEPALA DISTRIK untuk memantau realisasi program.

        Mengenalkan Kampung
        Dasar yang di kenal Otak Reptilia berperang sebagai fungsi motor sensorik
        (indera) kelansungan hidup dan fungsi menghadapi Bahaya kesulitan kualitas
        Sumber daya manusia yang kurang di balik Gungung kondisi sangat –sanggat
        Bahaya kendalikan berbagai macam kesulitan distrik mam kurang nya
        Cara berpikir yang berbeda-beda dan mengkhususkan diri pada kemampuan kemapuan
        Tertentu walapun persilangan dapat terjadi otak kiri berciri Logis Sekuensial dan rasional
        Otak kanan berciri acak tidak teratur intuitif dan holistic
        Pada dasar mempelajari merupakan aktivitas manusiayang berlanggsung
        Hingga akhir hidupnya tetiap manusia terus menurus mempelajari kesulitan
        Daerah sesuatu khususnya yang berkaitan dengan keingginan untuk untuk mencapai
        Tujuan keterampilah dan pengetahuan tertentu dan renungkanlah proses yang perang
        Kita mulai pada massa kecil tidak berhasil mencapai persentasi munangagunkan pada tahun atau massa hidupkitaberkat /kekuatan

        A HUBUNGAN MASYARAKAT
        Membawahi:
        1. Econo mic Study Center
        Bertugas menyusun dan menetapkan pengembangan ekonomi Rakyat bersama seluruh anggota untuk menjadi masukan konstruktif bagi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nduga sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        2. Law and Human Rights Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang Hukum dan HAM yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan / ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        3. Sosial dan Political study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang SOSIAL POLITIK yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

        4. Culture Study Cente
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pengembangan Kebudayaan yang di rasa perlu ada keterlibatan IPMNI sebagai lembaga Organisasi Kemahasiswaan/ ilmiah sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI untuk mengangkat nilai – nilai Budaya terancam punah oleh budaya – budaya asing
        5. Woman Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang kesetaraan Gender (jenis kelamin)bagi seluruh Anggota IPMNI dalam berbagai macam tugas dan pekerjaan.


         KOMISI B PEMBERDAYAAN ANGGOTA
        Membawahi:
        1. Student Welfare Study Center
        Menyusun program kerja yang di rasa perlu di dorong bagi kesejahteraan seluruh Anggota IPMNI selama periode berjalan

        2. Study OfInterestAndTalent Center
        Bertugas Menyusun Program – Program Kerja di bidang Pengembangan Minat dan Bakat baik Seluruh Anggota IPMNI

        3. Education Study Center
        Bertugas menyusun program kerja di bidang pendidikan dan penalaran bagi seluruh Anggota IPMNI melalui pendidikan formal maupun informal yang di rasa perlu

         PENGEMBANGAN ORGANISASI
        Membawahi
        1. Lembag a study Pengembangan Organisasi
        Bertugas menyusun program – program kerja di bidang pengembangan Organisasi baik keluar

































        APDI FUNDAMENTAT ABab II Pengertian dan Unsur-Unsur Pendidikan
        Seorang calon pendidik hanya dapat melaksanakan tugasnya denga nbaik jika memperoleh jawaban yang jelas dan benar tentang apa yang dimaksud pendidikan. Jawaban yang benar tentang pendidikan diperoleh melalui pemahaman terhadap unsur-unsurnya, konsepdasar yang melandasinya, dan wujud pendidikan sebagi sistem. Bab II ini akan mengkaji pengertian pendidikan,unsur-unsur pendidikan, dan sistem pendidikan.

        A. PENGERTIAN PENDIDIKAN
        1. Batasan tentang Pendidikan
        Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.
        a. Pendidikan sebagai Proses transformasi Budaya
        Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.
        b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi
        Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagi suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.
        c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warganegara
        Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.
        d. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja
        Pendidikan sebagai penyimpana tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar utuk bekerja.Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran.Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.
        e. Definisi Pendidikan Menurut GBHN
        GBHN 1988(BP 7 pusat, 1990: 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasiaonal yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dan berdasarkan pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk memingkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
        2. Tujuan dan proses Pendidikan
        a. Tujuan pendidikan
        Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan.Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dazn merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
        b. Proses pendidikan
        Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya , pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pemgelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal.


        3. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH)
        PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan, PSH merupakan sesuatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Ide tentang PSH yang hampir tenggelam, yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh comenius 3 abad yang lalu (di abad 16). Selanjutnya PSH didefenisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstruktursn ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai paling tua.(Cropley:67)
        Berikut ini merupakan alasan-alasan mengapa PSH diperlukan:
        a. Rasional
        b. Alasan keadilan
        c. Alasan ekonomi
        d. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek
        e. Alasan perkembangan iptek
        f. Alasan sifat pekerjaan
        4. Kemandirian dalam belajar
        a. Arti dan perinsip yang melandasi
        Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kamauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada perinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar.
        b. ¬Alasan yang menopang
        Conny Semiawan, dan kawan-kawan (Conny S. 1988; 14-16) mengemukakan alasan sebagai berikut:
         Perkembangan iptek berlangsung semakin pesat sehingga tidak mungkin lagi para pendidik(khususnya guru) mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik.
         Penemuan iptek tidak mutlak benar 100%, sifatnya relatif.
         Para ahli psikologi umumnya sependapat, bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika diserta dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondidi yang dihadapi dengan mengalami atau mempraktekannya sendiri.
         Dalam proses pendidikan dan pembelajaran pengembangan konsep seyogyanya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik.
        B. UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN
        Proses pendidikan melibatkan banyak hal yaitu:
        1. Subjek yang dibimbing (peserta didik).
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)
        6. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode)
        7. Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Penjelasan:
        1. Peserta Didik
        Peserta didik berstatus sebagai subjek didik.Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya.
        Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah:
        a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
        b. Individu yang sedang berkembang.
        c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
        d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.
        2. Orang yang membimbing (pendidik)
        Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik.Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkunga yaitu lingkungankeluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masayarakat.Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat.
        3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
        Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan.
        4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
        a. Alat dan Metode
        Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.Secara khusus alat melihat jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan efektifitasnya.Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kuratif.
        b. Tempat Peristiwa Bimbingan Berlangsung (lingkungan pendidikan)
        Lingkungan pendidikan biasanya disebut tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
        C. PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM
        1. Pengertian Sistem
        Beberapa definisi sitem menurut para ahli:
        a. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh. (Tatang M. Amirin, 1992:10)
        b. Sistem meruapakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. (Tatang Amirin, 1992:10)
        c. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Tatang Amirin, 1992:11)
        Sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro. Sebagai subsistem, bidang ekonomi, pendidikan,dan politik masing-masing-masing sebagai sistem. Pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan subsistem dari bidang pendidikan sebagai sistem dan seterusnya.

        2. Komponen dan Saling Hubungan antara Komponen dalam Sistem Pendidikan.
        Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain: raw input (sistem baru), output(tamatan), instrumentalinput(guru, kurikulum), environmental input(budaya, kependudukan, politik dan keamanan).

        3. Hubungan Sistem Pendidikan dengan Sitem Lain dan Perubahan Kedudukan dari Sistem

        4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik.
        a. Cara memandang sistem
        Perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sitem ataupunsebaliknya suatu sitem menjadi komponen dari sitem yang lebih besar, tidak lain daripada perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sitem atau dengan kata lain ruang lingkup suatu permasalahan.
        b. Masalah berjenjang
        Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif maslah, dan latar belakang masalah.
        c. Analisis sitem pendidikan
        Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efesien dan efektif. Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem ialah: bahwa kita dipersyaratkan untuk berpikir secra sistmatik, artinya harus memperhitungkan segenap komponen yang terlibat dalam maslah pendidikan yang akan dipecahkan.
        d. Saling hubungan antarkomponen
        Komponen-kompone n yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik. Tetapi komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal, manakala komponen tersebut tidak berhibungan secra fungsional dengan komponen lain.
        e. ¬Hubungan sitem dengan suprasistem
        Dalam ruang lingkup besar terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lain. Hal ini wajar, oleh karena pada dasarnya setiap sistem itu hanya merupakan satu aspek dari kehidupan.Sdangkan segenap segi kehidupan itu kita butuhkan, sehingga semuanya memerlukan pembinaandan pengembangan.


        5. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan
        Kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan pengajaran dan pendidikan adalah:
        a. pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing saling mengisis.
        b. Pembedaan dilakukan hanya untuk kepentingan analisis agar masing-masing dapat dipahami lebih baik.
        c. Pendidikan modern lebih cenderung mengutamakan pendidikan, sebab pendidikan membentuk wadah, sedangkan pengajaran mengusahakan isinya. Wadah harus menetap meskipun isi bervariasi dan berubah.

        6. Pendidikan prajabatan (preservice education) dan pendidikan dalam jabatan (inservice education) sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu.Sedangkan pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada oramg-orang yang telah bekerja berupa penataran, kursus-kursus, dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan prajabatan hanya memberikan bekal dasar, sedangkan bekal praktis yang siap pakai diberikan oleh pendidikan dalam jabatan.

        7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem.
        Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pedidikan yang telah baku, misalnya SD,SMP,SMA, dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal.
        ¬Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumberdaya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga sub-sistem tersebut berperanan.

        Sumber Bacaan Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta





        BAB VIII
        PENUTUP
        Garis-Garis Besar Haluan Kerja DISTRIK (GBHKD) disusun dan dirumuskan sebagai Landasan Operasional DISTRIK untuk mencapai cita-cita luhur yang tercantum dalam tujuan Pembangunan Berhasilnya pelaksanaan program sebagai wujud nyata pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif segenap masyarakat di tingkat distrik maupun desa serta masyarakat di setiap distrik mugi masing-masing.
        Untuk itu, setiap unsur dalam Distrik Mugi dapat menjabarkan program yang sesuai dengan kemampuan masing-masing menurut Garis-Garis Besar Haluan Kerja Distrik (GBHKD) serta dengan koordinasi yang mantap. Hasil-hasil pelaksanaan program harus dapat dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai perwujudan tujuan Distrik.
      6. 03.04.2013,
        16:09
        kasni nirigi
        APA MAUNYA PAPUA DARI INDONESIA
        Akar Masalah Integrasi Papua tahun 1962, rekayasa kepentingan Amerika dan Indonesia tanpa mekanisme, one man one vote (satu orang satu suara). PT Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, masuk tahun 1967, sebelum status Papua resmi masuk Indonesia di dewan PBB tahun 1979. Selama 45 tahun integrasi tidak membawa kemajuan bangsa Papua. Dewasa ini, ada gejala proses genosida (punahisasi) etnis Papua secara terselubung (HIV/AIDS, terjadi melalui alcohol, KB, Otsus Papua dll) maupun konfrontasi antara rakyat dengan pihak militer Indonesia.(Lihat misalnya buku yang ditulis oleh Sendius Wonda, Tenggelamnya Ras Melanesia, Penerbit : Deiyei, Jogja, 2008). Sebab proses integrasi penuh rekayasa dan manipulasi antara Indonesia dan Amerika (baca: John F Kennedy dan Soekarno). Diawali dialog pertemuan 100 tokoh Papua yang dipimpin Tom Beanal (kini ketua PDP) dengan Presiden BJ. Habibi pada tanggl 26 Februari 1999 dan puncaknya Kongres Papua ke II, yang didanai 1 Milyar oleh Presiden Gus-Dur. Kongres ini diadakan di Jayapura, tgl. 29 Mei s/d 4 Juni 2000, dan dihadiri ribuan orang diantaranya 501 peserta yang mempunyai hak suara. Kongres meminta perhatian atas empat kenyataan de facto: 1. bahwa pada tahun 1961 Bangsa Papua sudah diberikan kedaulatan; 2. bahwa Bangsa Papua tidak terwakili sewaktu New York Agreement ditetapkan pada tahun 1962; 3. bahwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 bercacat hukum dan dilaksanakan diserta intimidasi dan penindasan; 4. bahwa ada sejarah pelanggaran HAM selama 38 tahun terakhir ini yang tidak pernah ditangani secara hukum. Memang ada sesuatu benar dari Gus-Dur, hal-hal simbolik bukan essensi bernilai cultural Papua harus dihargai karena keunikannya, tetap dibiarkan oleh negara, simbol-simbol cultural yang di zaman Gus-Dur di bolehkan orang Papua memakainya, sekarang dianggap haram dan subversip. UU karet tentang terorisme siap membungkam dengan alasan terorisme, kapan saja aparat militer menangkap, menyiksa bahkan halal memukul anak-anak mahasiswa Papua sampai mati di penjara. UU pasal karet terorisme, menjadikan halal, membunuh, menangkap dan menyiksa, siapa saja orang Papua. Di Papua selalu saja ada darah, air mata, tanpa pernah kita tahu kapan berakhir. B. Otsus Bukan Solusi Otsus Papua dituangkan dalam UU No 21/2001, yang merupakan hasil proses pembahasan yang panjang di DPR, dan disepakati pemerintah. Namun sejumlah kalangan tidak percaya Otsus Papua dan itu terutama kalangan intelektual Papua yang berada di universitas. Apalagi TPN/OPM di rimba raya Papua, bagi mereka Otsus Papua sama sekali bukan solusi. Jargon TPN/OPM jelas, bagi mereka, Papua Merdeka harga mati sebagaimana NKRI harga mati bagi TNI/POLRI. Sejak Otsus diterima Presedium Dewan Papua (PDP) dengan syarat, maka banyak orang menduga bahwa persoalan Papua akan selesai dan separatisme bisa diredam. Tapi orang lupa bahwa seni dan budaya adalah menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan manusia, dan itu hanya bisa diketahui Gus-Dur yang tidak di pahami oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, malah lebih tidak dimengerti aparat militer Indonesia di Papua. Dana trilyunan yang dikucurkan pemerintah pusat tidak menghalangi perjuangan Merdeka rakyat Papua untuk berdaulat penuh, malah anasir-nasir separatisme tetap muncul kembali. Semua usaha pemerintah seakan tidak mempan untuk meredam keinginan aspirasi âMâ (merdeka) Papua. Terbukti dengan limpahan sekian banyak dana trilyunan belum mampu meredam aksi separatisme Papua. Alasannya dengan limpahan trilyunan rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat diharapkan meredam anasir separatisme. Memang dana trilyunan wajar mengingat konrtibusi Papua cukup tinggi bagi negara, misalnya hanya menyebut satu, PT Freeport. Kenyataannya sekarang memang benar diera Otsus Papua banyak uang mengalir ke Papua belum mampu meredam keinginan rakyat Papua mau merdeka lepas dari NKRI. Sampai saat ini kita menyaksikan bahwa persoalan Papua belum selesai, sebagaimana dugaan dan harapan semua orang. Mengapa itu bisa terjadi? Harus diingat bahwa TPN/OPM di rimba raya tidak pernah dilibatkan dalam penerimaan Otsus Papua. Hanya PDP menerima tapi dengan syarat, pelurusan sejarah dan tawaran dialog. Tapi tidak pernah ditaati pemerintah pusat. Karena itu wajar akibatnya kalau kemudian sejumlah kalangan intelektual Papua yang berada di universiatas tidak percaya Otsus Papua. D. Solusi Papua : Dialog Keinginan dialog secara gentelmant ini selalu ditampik Jakarta. Malah sebaliknya pemerintah Indonesia berkompromi dengan TPN/OPM buatan militer Indonesia yang berada di kota, walaupun harus diakui bahwa kelompok kompromistis ini, juga punya potensi menjadi TPN/OPM âbenaranâ, jika keinginan berkuasa tidak diperoleh apalagi tidak di jatah jabatan oleh pemerintah pusat. Tidak ada perundingan Papua dan Indonesia melalui pintu dialog. Malah yang terjadi selama ini yang kita amati adalah monolog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berdialog sendiri bukan dialog TPN/OPM dan Jakarta. Bahkan pusat terkesan menghindari terjadi dialog. Selama ini hanya pertemuan elit yang dilakukan kelompok yang mengaku separatis (pejuang) Papua. Padahal yang harus diajak berkompromi seharusnya TPN/OPM. Sebab yang bertikai secara militer di Papua dengan TNI/POLRI bukan dengan Pemda atau PDP dan DAP dan LSM sejenisnya. Kita belum pernah saksikan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia pernah melibatkan TPN/OPM di kepulauan Fasipik dan dan TPN/OPM di rimba raya Papua. Yang dilibatkan dalam penyelesaian persoalan konflik di Papua, bukan dengan TPN/OPM sungguhan tapi TPN/OPM boneka buatan Militer Indonesia. Hasilnya sudah bisa ditebak bahwa sampai saat ini letupan-letupan kontak senjata kedua bela pihak terus terjadi di era Otsus tanpa sanggup dihentikan oleh siapapun. Sejauh ini terkesan pemerintah pusat tidak secara serius dan konsisten melaksanak Otsus Papua. Misalnya honor MRP yang tidak dibayar selama beberapa bulan, sekian banyak rekomendasi MRP yang tidak ditanggapi pemerintah. Padahal pembentukan MRP dan pengesahan melalui UU dan sahkan sendiri oleh SBY. Tapi barang yang disahkan pemerintah sendiri melalui UU tidak jelas gaji anggota MRP darimana mau diambilaknnya. Bahkan bagi aktifis Papua menganggap bahwa sekarang ini MRP bukan lagi lambang cultural rakyat Papua Barat. MRP sekarang ini tidak lebih hanya superbody pemerintahan colonial yang sebelumnya di era Gus-Dur, MRP mau difungsikan benar-benar sebagai lambang cultural karena disana ada keterwakilan semua suku dan budaya Papua seperti unsur perempuan, agama, dan golongan yang mencirikan pluralitas semua suku masyarakat Papua. TPN/OPM tetap eksis di rimba raya Papua dalam aktivitas gerilya dan selalu akan mengganggu aktifitas pembangunan Papua pemerintah selama ini dalam kompromi mencari solusi soal Papua tidak pernah melibatkan mereka. Karena bagi mereka selama ini Pemerintah Indonesia melibatkan kelompok lain dikota bukan langsung dengan dirinya (TPN/OPM) dalam penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua. Dugaan pemerintah pusat Otsus Papua dapat meredam anasir separatisme. Tapi Otsus sesungguhnya hanya punya potensi menimalisir bukan solusi final. Sebab sejauh ini dan itu tetap akan demikian selamanya, jika penyelesaian konflik, tanpa penegakan hukum dan HAM, maka perang antara TNI/POLRI versus TPN/OPM tetap akan terjadi selamanya. Demikian juga kalau penyelesaian tanpa pernah melibatkan kelompok separatisme sesungguhnya TPN/OPM. Akhirnya harapan utopiaâ Papua Zona Damaiâ hanya live service belaka para tokoh Agama Papua dan TNI/POLRI. Sebab selama ini yang duduk berunding hanya beberapa orang kelompok pro Jakarta, tanpa melibatkan tokoh intelektual Papua dan TPN/OPM di rimba raya Papua. Mereka eksis mempertahankan idealisme, konsisten dengan prinsip mereka, no comromi! Bagi mereka penyelesaian kasus Papua solusinya adalah pelurusan sejarah, penegakan hukum, HAM dan demokrasi, baru benar ada perundingan perjanjian perdamaian menuju 'Papua Zona Damai'. Kalau tidak, bicara soal 'perundingan' elit Papua dan pusat, hanya omong kosong. Kecuali hanya menimalisir anasir-anasir separatisme potensial kaum intelektual dan OPM kota buatan militer Indonesia, bagi TPN/OPM dalam garis perjuangannya jelas, kemerdekaan dan kedaulatan penuh wilayah Papua dari aneksasi Indonesia. Selama tuntutan mereka belum dipenuhi sepanjang jalan itu yang akan mereka ditempuh. TPN/OPM tetap bersama rakyat Papua. Selama ini Jakarta berkompromi dengan kelompok LSM, pekerja sosial, kelompok peduli lingkungan. Bukan dengan TPN/OPM sesungguhnya yang ada dirimba raya Papua. Kelompok disebut terakhir ini entah oleh karena apa tidak pernah dilibatkan. Pertemuan penyelesaian kasus Papua TPN/OPM tidak pernah secara sanggup tersentuh dan terjangkau oleh militer apalagi pusat. Karena keberadaan meraka terpencar tidak hanya di satu titik wilayah Papua tapi semua sudut dan belahan lain di Fasifik. Karena itu wajar perundingan elit Papua-Jakarta tanpa melibatkan mereka (TPN/OPM) dan tanpa kesadaran dialog sepanjang pelanggaran HAM, keadilan ekonomi, tidak ditegakkan maka selama itu pula perjuangan kemerdekaan tetap eksis. Bagi mereka selain dialog antara Papua-Jakarta yang di mediasi pihak internasional belum dipenuhi pusat, sepanjang itu pula TPN/OPM, mahsiswa dan rakyat Papua selalu meneriakkan yel-yel perjuangan sambil mengangkat issu-issu relevant. Ismail Asso, adalah pengamat sosial politik Papua, tinggal di Jakarta, Kelahiran Walesi nduga Papua. From mobile
      7. 03.04.2013,
        16:08
        kasni
        Akar Masalah Integrasi Papua tahun 1962, rekayasa kepentingan Amerika dan Indonesia tanpa mekanisme, one man one vote (satu orang satu suara). PT
      8. 20.02.2013,
        16:31
        kasanggal nirigi

        mywrotes.wordpress.com
        Indo nesia yang miskin,
        360 Ã 270 - 53 k - jpg
        alhada-fisip11.web.una.. .
        Masyarakat Miskin di
        400 Ã 300 - 23 k - jpg
        infokes.net
        Seharusnya masyarakat miskin
        300 Ã 225 - 36 k - jpg
        triyantomekel.wordpres.. .
        saya kira masyarakat kota
        3168 Ã 1962 - 483 k - jpg

        tepiaksara.blogspot.com
        Melupakan Orang Miskin
        640 Ã 384 - 87 k - jpg
        info-terkumpul.blogspo.. .
        Suara Orang Miskin
        971 Ã 690 - 123 k - jpg
        cintasegilima.wordpres.. .
        Jadi orang miskin emangnya
        550 Ã 331 - 25 k - jpg
        jakartakita.com
        pendudu k miskin sebanyak
        2560 Ã 1920 - 3910 k - jpg

        mangde.wordpress.com
        s ebagai penduduk miskin.
        3008 Ã 2000 - 3236 k - jpg
        tyasonyoyy.wordpress.com
        masyarakat miskin
        384 Ã 257 - 55 k - jpg
        bappeda.jatimprov.go.id
        Masyarakat Miskin Akan
        298 Ã 225 - 14 k - jpg
        menyempal.wordpress.com
        masyarakat miskin akan
        480 Ã 320 - 56 k - jpg

        hariansumutpos.com
        war ga-miskin
        304 Ã 254 - 30 k - jpg
        ie-tube.blogspot.com
        ma syarakat miskin di
        443 Ã 300 - 42 k - jpg
        kamilunkamil.blogspot.co m
        dengan masyarakat miskin
        1600 Ã 1197 - 338 k - jpg
        hajirpilangsari.blogsp.. .
        kehidupan masyarakat.
        402 Ã 268 - 67 k - jpg

        agsasman3yk.wordpress.c om
        Kelompok Masyarakat Miskin
        300 Ã 225 - 17 k - jpg
        anggunkusumawardhanie... .
        OLEH MASYARAKAT MISKIN DI
        440 Ã 616 - 68 k - jpg
        blogs.voanews.com
        Masya rakat Miskin seperti
        480 Ã 318 - 33 k - jpg
        cahpo.wordpress.com
        ber judul âOrang miskin
        350 Ã 237 - 70 k - From mobile
      9. 11.08.2012,
        16:13
        kasanggalnirigi
        anak miskn di
      10. 10.08.2012,
        11:51
        moes
        jangan gitu donk gimana penjabaran uud45 ya katanya untuk mencerdaskan bangsa tapi kok siswa miskin pun dikecilkan perhatikan donk