Pemerintah Pusing Hadapi Ledakan Pensiun PNS
Minggu, 11 November 2012 – 07:16 WIB
JAKARTA - Prediksi ledakan pensiunan PNS pada 2025 nanti, menuntut pemerintah segera menjalankan reformasi pengelolaan dana pensiun. Tujuan utamanya adalah, jangan sampai uang APBN habis tersedot untuk belanja tunjangan pensiun. Konsultan Bank Dunia soal pengkajian dana pensiun PNS Indra Budi Sumantoro mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat. "Jika yang berjalan sama seperti saat ini, APBN bisa tekor. Ini tidak sehat," ujar pria yang pernah enam tahun menjadi PNS Kemen PAN-RB itu.
Dihubungi di Jakarta kemarin (10/11) Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, skema pengelolaan dana pensiun ini akan dirembuk sejumlah pihak pada 14 November mendatang. "Saya sekarang masih belum memiliki gambaran tentang opsi-opsi bagaimana baiknya," tuturnya.
Baca Juga:
Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu menyebutkan, sejumlah pihak akan terlibat dalam pembahasan skenario baru iuran untuk tunjangan pensiun PNS itu. Diantaranya Kementerian Keuangan dan World Bank atau Bank Dunia. Dia berharap skema baru ini bisa mengamankan posisi keuangan negara ketika terjadi ledakan pensiunan PNS 2025 nanti.
Baca Juga:
JAKARTA - Prediksi ledakan pensiunan PNS pada 2025 nanti, menuntut pemerintah segera menjalankan reformasi pengelolaan dana pensiun. Tujuan utamanya
BERITA TERKAIT
- Lestari Moerdijat: Gaya Hidup Sehat Harus jadi Perhatian Bersama
- Bea Cukai Kudus Gerebek 2 Tempat Produksi Rokok Ilegal di Jepara dalam 1 Jam
- Menteri Anas Temui Mensesneg, Bahas Kemajuan Skenario Perpindahan ASN ke IKN
- Kabupaten Indramayu Raih Penghargaan Peringkat 4 Nasional EPPD 2023
- Kementan Menggelar TOT Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional 2-4 Mei
- Mendagri Tito Maklumi Gibran Tak Hadiri Acara Penting Ini