Jumat, 25 April 2014 | 14:16:49

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home / Pendidikan / Pendidikan / Insentif Guru Dayah Terancam Ditiadakan

Jumat, 04 Januari 2013 , 10:15:00

BERITA TERKAIT

BANDA ACEH--Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh, terancam tidak bisa membayar insentif guru dayah di tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan kecilnya anggaran yang akan diterima BPPD pada tahun anggaran 2013.

Kepala BPPD Aceh Rusmiadi, Kamis (3/1), mengatakan, BPPD Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 200 miliar pertahun. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar insentif guru dayah, untuk operasional 8 dayah mayang, serta anggaran untuk empat dayah di perbatasan Aceh.

Menurut Rusmiadi,  pada tahun 2012 insentif guru dayah diberikan Rp. 1 juta per orang pertahunnya. Tahun ini, pihaknya berencana menambah insentif tersebut menjadi Rp. 3 juta, namun jika anggaran yang diberikan hanya Rp. 25 Miliar, dipastikan rencana tersebut harus dibatalkan.

“Rencana Rp 250 ribu perbulan, nah kalau anggaran sekarang mana cukup, karena itu juga sudah termasuk untuk dayah perbatasan dan dayah-dayah mayang,” ujarnya.

Selain itu, diakui Rusmiadi, pihaknya sedang mengupayakan adanya kegiatan- kegiatan pemberdayaan ekonomi di dayah-dayah, sehingga kedepan dayah di Aceh bisa lebih mandiri. “Kalau anggarannya kecil, maka semua program yang akan kita laksanakan terpaksa kita batalkan, Termasuk gaji guru dayah,” tegasnya.

Rusmiadi mengharapkan, anggran untuk dinas yang dipimpinnya itu dapat ditambah agar semua program dapat dijalankan.Sementara itu, Komisi G DPR Aceh, menilai  Pemerintah Aceh belum memberi porsi perhatian yang cukup kepada Dayah-Dayah seluruh Aceh melalui Badan Dayah.

Sekretaris komisi G DPRA, Moharriadi Syafari mengatakan, dalam KUA PPAS 2013 tertera, pagu anggaran untuk Badan Dayah hanya Rp25,9 M, yang terdiri dari biaya tak langsung dan Rutin Rp. 10,2 M, sisanya untuk kegiatan spesifik Badan Dayah seperti, bantuan fisik dayah, pembinaan Teungku dayah dan lain-lain hanya Rp15,7 M.

“Dana yang sangat minim ini tidak memadai sama sekali untuk menjawab pencapaian Visi Misi Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf,” jelas Moharriadi.

Moharriadi menambahkan, komisi G DPR Aceh mendesak Gubernur Aceh untuk merevisi kembali KUA PPAS 2013 sebelum menjadi RKA. Menurut keterangan Moharriadi, Komisi G DPR Aceh pernah duduk dengan Badan Dayah membahas KUA PPAS dan sepakat mengusulkan pagu anggaran pada Gubernur dalam hal ini TAPA dan BAPPEDA minimal 250 M lagi untuk Badan Dayah pada tahun 2013.(mag-43)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 21.07.2013,
        00:25
        raiz, lapang aceh utara
        bek neu seumale aceh bak mata RI wahai pak gub dan wagub aceh... beu neu ingat... aceh saat nyoe krna doa ulama dan aneuk yatim , mnyoe dayah dan ulama hana le serius perhatian pemerintAh aceh hna peu neu harap yg laen bereh, bahkan akan hnco lage yg ka.. From mobile
      2. 04.01.2013,
        11:39
        nasib
        tolong honorer kemenkeu yg namanya dh masuk bkn, jangan begitu aja dihilangkan.. dicek ulang. trimksih. hanya alloh lah yg tau, kebaikan dibalas kebaikan.. ingsa alloh.

      此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

      获取 Adobe Flash Player