Kamis, 17 April 2014 | 22:54:56
Home / Nasional / Humaniora / Publik Diminta Soroti 630 ribu Honorer K2

Kamis, 24 Januari 2013 , 17:28:00

RELATED NEWS

JAKARTA - Sekitar 630 ribu honorer kategori dua (K2) akan menjalani uji publik pada Februari mendatang. Uji publik ini akan dilakukan di daerah masing-masing selama 21 hari.

"Seperti kategori satu (K1), data honorer K2 ini tetap akan diuji publik selama 21 hari dengan menggunakan media cetak atau online masing-masing daerah," kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Tasdik Kinanto saat dihubungi, Kamis (24/1).

Dijelaskannya, saat ini seluruh data honorer K2 sudah berada di masing-masing Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya data ini akan diserahkan Kanreg ke masing-masing instansi. Dijadwalkan dalam waktu dekat ini, pemerintah akan mengeluarkan surat edaran untuk mempublikasikan data itu.

"Intinya daerah sudah siap mengumumkan data honorer K2. Setelah ada pembahasan pemerintah dengan DPR RI, jadwalnya kita tetapkan Februari," ujarnya.

Dengan masa uji publik hingga 21 hari, Tasdik berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Pengaduan masyarakat ini nantinya akan diselesaikan pemerintah melalui mekanisme verifikasi dan validasi.

"Pengalaman seperti pada kategori satu, data K2 ini pasti akan banyak diprotes masyarakat. Untuk itu pemerintah sudah siap dengan berbagai kemungkinan tersebut," tuturnya.

Meski begitu, dia berharap DPR RI memberikan support kepada pemerintah dalam penguatan anggaran. Ini agar jadwal yang sudah disusun pemerintah tidak akan bergeser.

Untuk diketahui, jumlah awal honorer K2 yang masuk ke BKN adalah 652.458 orang yang berasal dari 28 instansi pusat dan 487 instansi daerah. Namun setelah perekaman, jumlah itu berkurang menjadi sekitar 570 ribu. Jumlah ini kemudian bertambah menjadi 630 ribuan karena adanya luncuran dari honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK). (Esy/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 16.02.2014,
        06:49
        alwin
        untuk pemerintah kab. demak byk yg SK buatan....di cek ulang SK petamanya dan kep.sekkolah yg menandatangani harus sebagai jaminan jabatan
      2. 13.02.2014,
        18:57
        pembela rakyat
        pak menpan honorer k2 yg lolos di pemerintah kab. labuhanbatu sumut. di tinjau ulang,terutama kecamatan panai hulu honorer 2009,koq bisa lulus..?
      3. 22.04.2013,
        23:49
        ya'habijan
        yg tdk pernah honor 1 detik pun kok lolos k2,bahkan sk tmt nya th 2004 lg, kok bisa..??.. O ya karena kepala sekolah adalah kakak kandungnya,
      4. 22.04.2013,
        06:08
        zainul hasan
        ada juga di daerah tenaga k2 dulunya gak pernah aktif masuk sekolah aktif hanya satu tahun kemudian tdk aktif bahkan sudah keluar dan pindah kerja di sekolah swasta karena kepala sekolah masih familynya waktu ada pendataan tenaga k2 mereka di panggil lagi dan dinyatakan masih aktif sampai sekarang, bahkan tenaga honorer yang sdh masuk k2 skrng ada yg menjadi kepala sekolah sma swasta, apa di benarkan tenaga masih honorer masuk kerja hanya waktu mengajar saja?? honorer tsbt lebih byk waktunya bahkan tiap hari kerja selalu ada di sekolah swasta tersebut!!!! ini harus menjadi perhatian dan keprihatinanan bersama terutama pemerintah pusat!!!!!
      5. 22.04.2013,
        05:56
        zainul hasan
        bagaimana tenaga yg punya ktp gandA PADA DUA WILAYAH KAB YG BERBEDA NAMA HONORER TSB SUDAH MAsuk data pusat, apakah itu tdk menyalai aturan?
      6. 17.04.2013,
        08:00
        marthin
        DLM UJI PUBLIB PERLU SELEKTIF KARENA BANYAKNYA HONORER SILUMAN DI kt.2 YG MEMILIK SK 01-01-2005 PADAHAL TDK PERNAH HONORER.
      7. 02.04.2013,
        13:13
        Pemkab padang lawas
        Msyrkt tau cara birokrasi dlm uji publik ini sama sperti barang yg di pamer2kan dan siap jual dgn harga tawar menawar,pemkab palas siap cari duit di kalangan honorer kt2. From mobile
      8. 30.03.2013,
        11:52
        Prof. Bloon. Msc
        Pengangkatan honorer k2 itu berkelanjutan dilihat masa kerja dan pada akhirnya honorer k2 diangkat semua jadi CPNS jgn seperti tes ummum anehhhhh
      9. 27.03.2013,
        19:37
        Nana riyanti
        K2 kok dipersulit, padahal udah punya nuptk,,,udah mengabdi 10th msh jd gtt aj,
        cuma bs pasrah sabar. From mobile
      10. 19.03.2013,
        20:56
        Prof.Dr.ir. Raja korup.SH.MM.
        Knp menpan,bkn nyuruh masyrakat untuk menyoroti honorer kt2 ? Aneh kan ? Saya yg menilai dan nyoroti biroksi kerajaan indonesia ,yg pandai ber dalih dan sangat mudah menggodok UU,PP, tuk honorer tapi nyata2nya membuka pintu ter tutub bagi honorer... From mobile