Kamis, 30 Oktober 2014 | 22:57:33
Home / Pendidikan / PGRI Ingin Ambil Alih Sertifikasi Guru

Rabu, 20 Februari 2013 , 23:05:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berkeinginan mengambil alih pelaksanaan sertifikasi guru yang saat ini masih dilakukan oleh Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Ketua PGRI, Sulistyo menegaskan, sudah seharusnya sertifikasi guru dilakukan oleh organisasi guru itu sendiri. Layaknya sertifikasi dokter dilakukan Ikatakan Dokter Indonesia (IDI) dan sertifikasi pengacara dilakukan oleh Advokat.

"Sertifikasi dilakukan organisasi profesi, bukan pemerintah, dan PGRI sedang menyiapkan diri untuk itu," kata Suslityo saat berbincang dengan JPNN di kantor PGRI, Jakarta, Rabu (20/2).

Mengenai kapan pengambilalihan itu akan dilakukan PGRI, Sulistyo mengatakan setelah tahun 2015 atau 10 tahun berlakunya UU Guru dan Dosen. Saat ini UU Guru dan Dosen masih menyatakan bahwa sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK.

Untuk mengambil alih itu menurutnya perlu dilakukan revisi UU Guru dan Dosen. "Kami belum akan mengusulkan revisi saat ini. Kalau Kementrian Pendidikan sudah berpihak pada guru baru diusulkan revisi," kata Sulistyo.

Dia menilai LPTK sebagai lembaga yang melahirkan guru masih harus dibenahi. Sebab, menghasilkan guru itu bukan perkara mudah dan harus benar-benar serius.

"Di sisi lain PGRI juga melakukan pembenahan, karena bagaimana nanti melakukan sertifikasi kalau PGRI sendiri tidak siap," pungkasnya.(fat/jpnn)

Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 29.05.2013,
        15:50
        purwanto
        bp/ibu kalau mau beri komentar ttg pgri, belajar dulu ttg pgri spy komentarnya benar, beda pndpat boleh tp hrs sopan dan bijaksana
      2. 14.05.2013,
        10:27
        purwanto
        kalau semua pengurus pgri adalah guru yg masih aktif, bgmn mereka mengurus muridny bro? ngurus pgri nyambi ngajar? bubar bro, he he he
      3. 04.05.2013,
        22:09
        Ki Anom Bagus
        Akan menjadi Premanisme yg terstruktur ya, selama tdk memberi manfaat sama sekali ke guru
      4. 02.05.2013,
        21:42
        ronykunaefi
        hapus aja sertifikasi, dananya buat guru honorer angkat semua jd PNS itu baru adil dan berimbang.
        kita kerja sama-sama beratnya, kok beda gaji?
      5. 02.05.2013,
        13:25
        edy k ibrahim
        di daerah banyak guru terlilit utang, bahkan yang tidak pinya utang pun kena imbasnya gaji telat, urusin dulu ynag ginian baru yang lainnya.
      6. 02.05.2013,
        13:25
        edy k ibrahim
        di daerah banyak guru terlilit utang, bahkan yang tidak pinya utang pun kena imbasnya gaji telat, urusin dulu ynag ginian baru yang lainnya.
      7. 04.03.2013,
        22:06
        SUNYOTO ITOK
        Setuju,asalkan pengambilan alih itu demi mutu pendidikan dan tidak ada muatan apapun,namun yang perlu dikritisi dan mendesak ttg distribusi TPG
      8. 04.03.2013,
        07:08
        Jejen Jaelani
        Saya setuju dengan pendapat kawulaning Gusti, apabila niat tersebut dipaksakan oleh Sulistyo, ini tentu ada apa-apanya
      9. 01.03.2013,
        09:37
        Tamtama Rahardja
        Pengambil alihan wewenang ini sah2 saja asalkan lebih baik lagi dan berpihak pada guru, dan setelah selesai sertifikasi harus mengawal nya
      10. 28.02.2013,
        12:11
        p.din
        lebih baik emag di hapuskan aja SERTIFIKASI.