Ketua DPR Dorong Bupati Butur 'Diacengfikrikan'

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mendorong DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memakzulkan Bupati Butur Muh Ridwan Zakariah. Menurutnya, pemindahan ibu kota dari Buranga ke Ereke jelas melangggar Undang-Undang No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Butur.

“Jelas ada pelanggaran kalau bupati tidak mematuhi UU. Bupati ini bisa dilengserkan karena hal ini. Tapi pelengserannya harus melalui rapat paripurna DPRD. DPRD nyatakan ada pelanggaran,kemudian diajukan ke Mahkamah Agung dan jika MA berpendapat ada pelanggaran,  maka DPRD bersidang kembali untuk memakzulkan dan kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan salinan putusan paripurna itu kepada presiden untuk mencopot bupati itu. Saya hanya tahu itu saja solusinya,” ujar Marzuki kepada wartawan usai menerima Forum Masyarakat Pembela UU Kabupaten Buton Utara, di Gedung DPR,Jakarta, Kamis (21/2).

Mantan Sekjen DPP Partai Demokrat itu mengatakan di era otonomi daerah, DPR dan Pemerintah Pusat  tidak bisa mengintervensi meski Ridwan melakukan pelanggaran UU. Tapi hal itu bisa dilakukan jika mekanisme seperti Mantan Bupati Garut, Aceng Fikri yang dianggap telah melakukan perbuatan tercela.

"Seperti kasus Aceng Fikri saja mekanismenya. Kita di tingkat Pusat tidak bisa berbuat apa-apa. Para kepala daerah memang sudah menjadi raja-raja kecil yang bisa berbuat seenaknya termasuk melanggar UU,” jelasnya.