Senin, 22 September 2014 | 11:16:03
Home / Pendidikan / Mendagri Tolak TPP Guru Diurus Pusat

Selasa, 05 Maret 2013 , 23:15:00

Wakil Ketua Ombudsman RI Bidang Pengawasan, Hj Azlaini Agus saat menerima laporan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII0 di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (5/3). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN
Wakil Ketua Ombudsman RI Bidang Pengawasan, Hj Azlaini Agus saat menerima laporan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII0 di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (5/3). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN
BERITA TERKAIT

JAKARTA - Hasil investigasi Ombudsman RI terkait penyaluran tunjangan profesi pendidik (TPP) guru menemukan banyak masalah. Lembaga yang mengawasi pelayanan publik itu sudah pernah mengusulkan agar penyaluran TPP guru dikembalikan ke pusat, namun Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) keberatan.

Wakil Ketua Ombudsman RI Bidang Pengawasan, Hj Azlaini Agus mengatakan, dari investigasi yang mereka lakukan dengan mengambil sampel daerah di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi telah dipetakan persoalan-persoalannya.

Di antara  persoalan itu adalah penyaluran TPP dari Pusat melalui kas kabupaten/kota, lalu ke kas sekolah, banyak masalah. Sehingga Ombudsman merekomendasikan supaya TPP ini dikembalikan ke pusat, tidak melalui transfer daerah.

"Kita usulkan perbaikan sistem agar kembali ke sistem semula, dari kas negara langsung ke kas sekolah. Setelah kita rekomendasikan, kita diundang Wapres, ada Mendikbud, Mendagri. Tapi Mendagri keberatan," kata Azlaini di kantornya, Selasa (5/3).

Keberatan Kemendagri ini menurut Azlani, karena pengembalian penyaluran TPP ke pusat tidak sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentan pemda. Salah satu solusinya menurut Azlaini, UU itu harus direvisi.

"Intinya kita sudah temukan kendala dan sudah rekomendasikan. Sekarang apa bisa dilakukan revisi Undang-undang itu," jelas mantan anggota Komisi III DPR RI itu.

Nah, solusi lain yang direkomendasikan Ombudsman adalah, pelaksanaan pendidikan latihan profesi guru (PLPG) dilakukan setiap awal tahun, sehingga setelah guru lulus PLPG, penyaluran TPP-nya dapat dilakukan tahun berikutnya sesuai aturan yang ada.

Usulan ini dilatarbelakangi oleh pembahasan RAPBN yang dilakukan pertengahan tahun. Jika nama-nama guru lulus PLPG dapat diserahkan oleh daerah ke Kementrian Pendidikan sebelum pengesahan RAPBN menjadi APBN, maka bisa segera dimasukkan anggaran tahun berikutnya.(fat/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 25.09.2013,
        14:59
        Muhammad Abdul Syukur
        penyaluran TPP guru dikembalikan kepusat, sangat setuju karena didaerah diduga terjadi manipulasi data dan gratifikasi pencairan15000-50000/bl
      2. 21.03.2013,
        15:56
        Permata Java
        Lah wong Mendagrinya saja ga mau membantu guru walau cuma ngurusi TPP guru.....
      3. 20.03.2013,
        08:17
        Gresye mella
        setuju dengan PLPG dilakukan awal tahun sehingga pembayaran Sertifikasi guru tidak tersendat karena nama2 mereka dikirim saat masih ada RAPBN.
      4. 16.03.2013,
        20:46
        Rudhiyanto
        Pemda tidak ada niatan untuk menyenangkan guru,sebab dana TPP bisa diputer dulu oleh pemda. Usul sy kembalikan sj guru ke pusat!
      5. 13.03.2013,
        12:05
        SUYANTO, S. Pd
        Wajar Mendagri keberatan, kesannya memang pusat tidak percaya pada pemerintah daerah.Siapapun pengelolanya tidak masalah,yg penting lancar.
      6. 11.03.2013,
        23:02
        teo
        Selama tpp tidak diterimakan bersama gaji ya tetap ber masalah....
      7. 08.03.2013,
        21:03
        agus dadang
        17 bulan Tunjangan sertifikasi belum cair juga.mdh2an April kelar
      8. 07.03.2013,
        11:24
        Junaidi
        saya guru lulus setifikasi thn 2011. tapi hanya di bayar 3 bln. kata kemenad sumenep mau di bayar 18 bulan.sisanya tidak informasi lagi
      9. 07.03.2013,
        08:40
        kawulaning Gusti
        masalahnya itu pada pada mental birokrat penyalur,ada gak niat untuk menyalurkan dana sesuai ketentuan. berbagai alasan bisa dibuat untuk membenarkan alasan keterlabatan dan kurang bayar itu! harusnya mendagri, mendikbud dan menag tegas terhadap birokrat daerah yang sengaja melakukan pengendapan dan pngurangan TPP.
      10. 07.03.2013,
        08:02
        NURLAILIYAH
        tolong ya pak, TPP tahun 2012 kemarin yang kurang 2 bulan harap segera di transfer, karena kami sangat membutuhkannya transferan tersebut ya pak?