Sabtu, 19 April 2014 | 03:47:32
Home / Politik / Legislatif / Ke Luar Negeri, Komisi III Pelajari Aturan Santet

Jumat, 22 Maret 2013 , 11:44:00

RELATED NEWS


JAKARTA
- Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke empat negara yakni Belanda, Inggris, Perancis dan Rusia. Hal itu dilakukan terkait revisi KUHP dan KUHAP.

Salah satu pasal dalam revisi KUHP mengatur mengenai kekuatan sihir. Anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, persoalan ilmu sihir juga terjadi di luar negeri. Hal itu yang menjadi salah satu alasan komisinya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Jangan salah, santet itu bagian daripada sihir. Sihir di zaman nabi sudah ada. Di negara luar sudah ada. Itu subnya dan ini perlu pengaturan-pengaturan," ujar Dimyati di DPR, Jakarta, Jumat (22/3).

Menurutnya, saat ini banyak orang yang musyrik dan percaya dengan hal-hal yang berbau sihir. "Itu harus diatur supaya tidak main hakim sendiri, mereka harus jera dan takut," terang dia.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut, untuk mengetahui masalah sihir memang bisa melalui internet. Namun hal itu dinilai tidak cukup memadai. "Kalau secara langsung kan lebih enak didengarnya dan akuntabel," tandasnya.

Revisi KUHP saat ini tengah dibahas Komisi III DPR. Pada pasal 293 tercantum prihal kekuatan gaib sebagai berikut. Di ayat (1) dinyatakan, "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Ayat (2), "Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga)." (gil/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 28.03.2013,
        13:12
        mac
        'Kalau secara langsung kan lebih enak didengarnya dan akuntabel,'
        langsung dapet xxxxx
      2. 23.03.2013,
        08:56
        riki
        Knp klo bkin perundangan hrs contoh dr negara lain, emg ga bs ya bkin sendri, ud gt mahal pula, kan beda negara beda setnnya. Klo setn eropa zombi, klo cina vampir, nah klo indonesia setnnya kan nene gayung sm koruptor From mobile
      3. 22.03.2013,
        16:08
        rustee
        wkwkwkwkwkwkwkkkkkkkk mboh..... saya dah kehabisan kata2 mau komen apa lagi buat anggota dHewan yg terhormat ini, tapi kenapa gak mampir ke Berlin? takutttt ya....Ayooo PPI NL,GB,F and R pasang mata telinga kalian. From mobile
      4. 22.03.2013,
        12:51
        Robi
        Mantap tu....kalau perlu bikin juga Kementerian Dukun dan Santet......trus masalah perdukunan dan santet dimasukin juga di kurikulum sekolah