Selasa, 21 Oktober 2014 | 22:11:31
Home / Politik / Parpol / Legislator PPRN Merasa Dijebak Aturan KPU

Jumat, 22 Maret 2013 , 19:04:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Bergabungnya Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) pimpinan Amelia Ahmad Yani ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masih menuai masalah. Kader PPRN yang berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi merasa pencalonannya untuk dipilih kembali sebagai wakil rakyat dijegal oleh persyaratan administrasi yang menjebak.

Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Noerdin HM Jacub menyatakan persyaratan yang menjebak itu karena kader partai yang berstatus legislator jika ingin mencalonkan lagi harus mengundurkan diri. "Ini sangat merugikan kami. Karena dalam Undang-Undang (UU) No 2/2008 tentang Partai Politik tidak diatur secara tegas," kata Noerdin di Jakarta, Jumat  (22/3).

Noerdin menjelaskan penegasan itu disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 19 huruf i angka 2. Selain ada surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda juga harus melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal dengan Model BB-5 sebagai syarat administrasi bakal calon legislatif.

"Inilah kelemahan KPU menerjemahkan UU. Harusnya partai politik yang sudah meleburkan diri ke partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu tidak dirugikan," katanya.

Hal yang sama juga diungkap Ardianto, anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, NTB. Menurutnya, dengan pemberlakuan aturan ini maka akan terjadi kekosongan kursi di DPRD tingkat kabupaten/kota dan Provinsi. "Kami tidak mempermasalahkan jika aturan itu jelas diatur di UU. Tapi ini sengaja diciptakan untuk menjegal anggota DPRD dari partai yang tidak lolos sehingga tidak bisa mencalonkan kembali kadernya," ucapnya.

Karena itu, pihaknya segera melakukan judicial review  PKPU No 7 Tahun 2013 Pasal 19 huruf i angka 2 ke Mahkamah Agung (MA). "Karena ini sifatnya peraturan maka kami akan mendaftarkan ke MA," ucapnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PPRN Ronny Hutajulu mengatakan pihaknya kini mempersiapkan uji peraturan KPU. Kata dia, gugatan itu akan didaftar secepatnya karena pendaftaran bakal calon legislatif akan dilakukan 9-22 April mendatang. "Segera akan kami daftar, karena waktunya sudah sangat mendesak," ucapnya. (awa/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 20.04.2013,
        23:44
        Jeremy
        Permasalahannya REDAKSI P KPU No 7 Thn 2013 Pasal 19 huruf i angka 2 sebaiknya di TERJEMAHKAN oleh Pakar Bahasa bukan DITAFSIR.
      2. 16.04.2013,
        22:49
        Patroli Politik
        Anggota DPR/DPRD sudah pindah parpol, maka sudah pasti bukan wakil dari parpol sebelumnya.
        KPU KONSISTEN, ANGGOTA DPR/DPRD TIDAK KONSISTEN..!!!
      3. 01.04.2013,
        11:49
        Samahato Buulolo
        PKPU Nomor 07 Tahun 2013 yang mewajibkan anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten/kota yang menjadi caleg di Parpol berbeda sebagai peraturan yang melanggar hak asasi seseorang dan suatu peraturan yang dibuat tanpa sesuai undang-undang, seharusnya peraturan seperti itu hanya dapat diterapkan kepada anggota dpr/dprd yang parpolnya termasuk peserta pemilu 2014 tetapi ybs menjadi caleg ke parpol lain.
        Jika kita melihat pada UU 08 Tahun 2012 menegaskan bahwa keanggotaan dpr/dprd yang pparpolnya tidak lolos verifikasi pada sebagai peserta pemilu 2014 maka dijamin sampai selesai masa jabatannya di dpr/dprd.
        Parpol yang tidak lolos verifikasi maka otomatis bukan lagi Parpol Peserta Pemilu di Negeri ini, maka tidak perlu lagi ada aturan kpu yang mengharuskan anggota dprd parpol 2009 tersebut mengundurkan diri dari jabatan dprd yang saat ini dijabatnya tetapi cukup mundur dari keanggotaan porpol 2009 dimaksud dan mengenai hak dan kewajiban dilakukan PAW terhadap anggota dprd menjadi urusan Parpol pengusungnya pada pemilu 2009 tanpa harus kpu memaksakan kehendak melalui pkpu 07 tahun 2013.
        Setuju pkpu tersebut digugat di MA atau di MK serta meminta komosioner KPU. RI tersebut dipecat. From mobile