Jumat, 31 Oktober 2014 | 12:31:13
Home / Nasional / Hukum / Tolak Kunjungan Komnas HAM, Kopassus Dipuji KSAD

Jumat, 29 Maret 2013 , 21:21:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie menganggap wajar ketika anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak diizinkan masuk kedalam markas Kopassus Kandang Menjangan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pasalnya, Komnas HAM memang tidak memiliki izin untuk memasuki markas Grup-2 Kopassus itu.

Pramono pun membantah ada upaya menghalangi penyelidikan Komnas HAM terkait dugaan keterlibatan anggota Kopassus dalam insiden Lapas Cebongan, Yogyakarta. Menurutnya, larangan itu sudah sesuai dengan prosedur

"Ada satu aturan andai seseorang masuk camp militer, apalagi hendak melakukan suatu kegiatan, harus ada izin dari Panglima TNI lalu KSAD," kata Pramono  dalam jumpa pers di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (29/3).

Ketentuan ini, lanjutnya, berlaku di setiap fasilitas TNI. Ketentuan ini juga berlaku bagi semua pihak bahkan petinggi negara. "Anak sekolah mau outbond saja harus izin. Jangankan Komnas HAM, DPR Komisi I yang merupakan mitra kita saja harus izin dulu," ujarnya.

Pramono justru memuji ketegasan anak buahnya dalam menjalankan peraturan. Menurutnya, apabila anggota Komnas HAM diizinkan masuk maka Komandan Kandang Menjangan akan mendapat hukuman.

"Saya setuju dengan apa yang dilakukan Kartosuro (Kopassus Kandang Menjangan) karena memang belum ada izin. Kalau masuk justru jadi pelanggaran SOP berat," pungkasnya.

Seperti diketahui, tim investigasi dari Komnas HAM gagal bertemu Kopassus di markas Grup-2 Kopassus Kandang Menjangan, Sukoharjo. Komnas HAM bermaksud meminta keterangan Kopassus untuk mengusut pelanggaran HAM dalam kasus penyerangan lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Jogjakarta yang menyebabkan empat orang tahanan meninggal.

Keempat tahanan adalah Dicky Sahetapi alias Dicky Ambon, Dedi, Ali, dan YD alias Johan. Mereka merupakan tersangka pengeroyokan terhadap anggota Kopassus, Sertu Heru Santosa. (dil/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 25.06.2014,
        05:33
        awesome seo
        uX2IXb Very neat article post. Really Cool. From mobile
      2. 15.09.2013,
        19:34
        surya
        5 Rekomendasi Gila Komnas HAM yang anti Agama

        1. Pernikahan beda agama, sah
        2. Kagak perlu ada kolom isian agama dalam KTP/KK
        3. UU PNPS tentang
      3. 31.03.2013,
        06:15
        Togog
        Yg lebih baiknya lagi jika kopassus menghancurkan sarang2 narkoba di mabes polri From mobile
      4. 30.03.2013,
        20:57
        dullah rohmad
        kalo memang ada keterlibatan dr pihak aparat,aparat sdr harus tranpsparan,jgn ada yg di ttp2i mas brow gaul coy....ak wong clk,sg ptg iso mangan.
      5. 30.03.2013,
        11:43
        rita ariani
        aku sich melu aj klo preman di patinin..sampah masyarakat...bikin rusuh aj...
      6. 30.03.2013,
        10:54
        hikmat
        Komnas HAM cm bikin ribet mendingan duduk manis aja ga usah sok sibuk
      7. 30.03.2013,
        09:01
        akune
        komunis HAM kelaut aja...
      8. 30.03.2013,
        07:42
        gula jawa
        Preman d brantas harus, aparat membela yg benar juga harus. Yang salah hrs di hukum berat pokoke, mau
        Itu preman atw aparat, sama d mata hukum...... yg salah dan bertindak brutal hrs di hukum.






        From mobile
      9. 30.03.2013,
        01:05
        Anti SBY
        KOMNAS HAM ANTEK EROPA DAN AMERIKA.

        TERNYATA KOMNAS HAM.SUKA MEMBELA2 RESIDIFIS DAN PEREMAN SEPERTI KE 4 ORG YANG MATI DI CEBONGAN.

        BANGSA INI MASIH MENARUH HARAPAN KEPADA KOPASSUS

        BILA PERLU KOMNAAS HAM AKAN BERHADAPAN DENGAN.MASYARAKAT TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK KORPS KEBANGGAAN RAKYAT INDONESIA
        From mobile
      10. 29.03.2013,
        23:48
        tokek
        aku wong cilik,aku setuju nek jenenge preman podo di pateni wae pak.ben podo kapok,okeh sakiki sing podo melu2 dadi preman.nek di penjoro,enak.